Terkait Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN dan Kades
KABUPATEN – Informasi terkait dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan kepala desa (kades) terus diterima Bawaslu Kabupaten Mojokerto. Setidaknya, tiga aduan telah masuk ke meja Bawaslu dalam sepekan terakhir ini. Penelusuran dan investigasi tengah digalakkan pengawas untuk membuktikan kebenaran informasi tersebut sebelum ditangani sebagai pelanggaran.
Tiga aduan tersebut menyasar dua sosok kades dan satu pejabat eselon II di lingkup Pemkab Mojokerto. Namun, dari tiga aduan tersebut, baru satu yang sudah dibahas bersama lima komisioner. Yakni, sosok kepala dinas (kadis) yang kedapatan berada di area debat bersama pendukung dari salah satu pasangan calon (paslon) bupati-wakil bupati, Senin (14/10). Video yang menerangkan sosok pejabat itu kini tengah ditelusuri kebenarannya. ’’Mulai Senin (21/10) besok akan kami telusuri. Sudah kami bahas bersama dalam pleno Bawaslu,’’ ungkap Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Dody Faizal, kemarin.
Namun, Dody mengaku aduan yang ia terima rata-rata sekadar informasi awal. Artinya, lanjut dia, data yang disajikan belum valid dan tidak lengkap. Termasuk aduan dua kades asal Kecamatan Sooko dan Pungging yang disinyalir terlibat dukung mendukung paslon Pilkada 2024. Keduanya hanya diadukan berdasarkan foto dan video yang beredar di media sosial.
Hal ini, yang memaksa Bawaslu harus berjibaku menelusuri berdasarkan fakta di lapangan sebelum dijadikan temuan pelanggaran. ’’Hanya sebatas informasi awal, belum laporan. Sehingga belum memenuhi syarat formil dan materiil,’’ tambahnya. Meski demikian, Dody tetap akan mengawasi dan memproses jika memang terbukti melanggar.
Sanksi pidana maupun administrasi juga akan disiapkan jika informasi yang disajikan ditemukan unsur pelanggaran. Koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan juga terus dijalin sebagai mitra dalam penegakkan hukum terpadu (Gakkumdu). ’’Kami tetap berkoordinasi dengan Bawaslu provinsi dan Gakkumdu untuk penanganan pelanggarannya,’’ tegasnya.
Sebelumnya, Bawaslu sempat menelusuri dugaan keterlibatan kades asal Pungging yang mendukung salah satu paslon. Namun, dalam penelusuran itu, Bawaslu menilai aduan tersebut tidak memenuhi syarat formil sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024, tentang Penanganan Pelanggaran Pilkada.
Pekan kemarin, Bawaslu mendapat potongan video yang menampilkan sosok kepala dinas berada di area debat. Yakni, di sebuah restoran di dekat stasiun televisi lokal di Surabaya. Video tersebut diunggah di media sosial TikTok. Dinarasikan sosok kadis tersebut sedang bercengkerama dengan pendukung salah satu paslon bupati-wakil bupati. (far/ris)