Bawaslu Kantongi Potongan Video dari Medsos
KABUPATEN - Bawaslu Kabupaten Mojokerto tengah menelusuri video yang menampilkan pejabat di lingkup Pemkab Mojokerto diduga turut mendampingi pasangan calon (paslon) dalam debat Pilkada, Senin (14/10). Video tersebut tengah didalami untuk mengungkap apakah terdapat unsur dukung mendukung paslon yang berujung pada pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
Komisioner Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Mojokerto Aris Fahrudin Asy’at mengatakan, penelusuran dilakukan setelah pihaknya mendapat potongan video yang menampilkan sosok kepala dinas berada di area debat. Yakni di sebuah restoran di dekat stasiun televisi lokal di Surabaya.
Video tersebut semula diunggah di media sosial TikTok dengan akun anonim bernama @wezwayahegantibupati. Dinarasikan sosok kadis tersebut sedang bercengkerama dengan pendukung salah satu paslon bupati-wakil bupati. Selain itu, keberadaannya di arena debat juga dipertanyakan, apakah sedang bertugas atau justru mendampingi paslon. ’’Masih kami lakukan penelusuran. Karena semua bentuk informasi harus dibuktikan sebelum menjadi temuan,’’ ungkapnya.
Aris sendiri mengaku belum bisa mengutarakan apakah video tersebut termasuk pelanggaran atau tidak, utamanya pelanggaran netralitas ASN. Sebab, sampai hari ini dirinya belum menerima laporan resmi soal dugaan pelanggaran tersebut. Saat ini, bawaslu hanya sebatas menelusuri kebenaran informasi sebelum dijadikan temuan berdasarkan keterangan saksi dan bukti autentik dari hasil pengawasan. ’’Masih sekadar informasi awal, harus ada hasil pengawasan dari tim penelusuran,’’ tambahnya.
Laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN di lingkup pemkab sejatinya tidak hanya kali ini saja. Juli lalu, bawaslu sempat menerima 6 laporan sekaligus dugaan ASN terlibat dukung-mendukung paslon. Keenam laporan tersebut ditujukan kepada 2 kepala dinas (kadis), tiga camat dan satu kepala bagian (kabag) yang disinyalir mendukung calon petahana. Keenamnya pejabat eselon II dan III ini bahkan sempat menjalani klarifikasi oleh bawaslu.
Namun setelah diregister dalam penanganan pelanggaran, Bawaslu justru melemparkan penyelidikan ke komisi ASN (KASN) untuk ditindaklanjuti. ’’Saat itu memang belum masuk tahapan pencalonan, sehingga untuk sanksi dan pertangunggjawaban terhadap ASN, kami pasrahkan ke Komisi ASN yang membidangi,’’ pungkasnya. (far/fen)
