
Dipasang Depan Rumah Sakit dan Tempat Ibadah
KOTA - Dua pekan lebih kampanye berlangsung, Bawaslu Kota Mojokerto telah menangani dua kasus terkait alat peraga kampanye (APK). Keduanya terkait pelanggaran lokasi pemasangan baliho pasangan calon wali kota dan wakil wali kota serta vandalisme baliho calon gubernur dan wakil gubernur.
Anggota Bawaslu Kota Mojokerto Eri Setiawan mengatakan, laporan dan aduan mengenai APK itu telah ditindaklanjuti. Pihaknya menerima laporan adanya baliho paslon pilwali yang dipasang di depan rumah sakit dan tempat ibadah. Dua lokasi itu termasuk area steril yang dilarang untuk pemasangan APK karena termasuk fasilitas publik.
’’Laporan sudah kami tindaklanjuti, namun statusnya tidak bisa dilanjutkan karena pelapornya warga luar kota,’’ ujarnya, kemarin. Menurut Eri, pelanggaran pemasangan APK itu dilaporkan warga Jombang sehingga tak memenuhi syarat. Sesuai aturan, laporan hanya bisa dibuat oleh warga sesuai tempat pemilihan.
Kendati demikian, tindakan telah diambil Bawaslu terhadap pelanggaran APK. Eri menyatakan, pihaknya langsung meminta tim paslon terkait untuk menurunkan baliho dan memindahkannya ke tempat yang ditentukan. ’’Meskipun secara formil laporannya tak memenuhi syarat, namun tetap kami tidak lanjuti dan APK-nya sudah dilakukan penertiban mandiri oleh tim paslon,’’ jelasnya.
Selain laporan pelanggaran pemasangan APK, Bawaslu juga menerima aduan masyarakat terkait vandalisme baliho paslon pilgub di Jalan Raya Kelurahan Meri, Kecamatan Kranggan. Hasil penelusuran tidak ditemukan pelaku yang melakukan aksi corat-coret sehingga tak bisa diproses. ’’Sudah kami lakukan penelusuran dan ditanyakan ke saksi-saksi, tetapi tidak ada yang mengetahui pelakunya,’’ tandas dia.
KPU Kota Mojokerto sebelumnya telah menetapkan ratusan titik pemasangan APK di Kota Mojokerto yang meliputi seluruh ruas jalan. Namun demikian, sejumlah area seperti fasilitas umum hingga jembatan dilarang jadi tempat pemasangan. (adi/fen)



