
KABUPATEN - Pilkada Serentak 2024 yang kian dekat membuat Pemkab Mojokerto getol sisir warga yang belum perekaman e-KTP. Dispendukcapil pun mempeluas layanan perekaman di empat lokasi kawedanan eks pembantu bupati.
Kepala Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto, Amat Susilo mengatakan, berdasar angka perekaman untuk daftar pemilih tetap (DPT) sebenarnya sudah tuntas dilakukan. Sebab, dari 845.655 jiwa DPT, dispendukcapil sudah perekaman untuk 870.399 jiwa di 18 kecamatan. Dengan begitu ada selisih 24.744 jiwa yang sudah direkam. ’’Artinya, jika melihat angka-angka itu, perekaman sudah selesai,’’ ungkapnya.
Kendati begitu, kondisi itu tak membuatnya berhenti melakukan penyisiran. Sebab, dugaan awal, kelebihan perekaman tersebut berasal dari perekaman pelajar yang berusia 16 lebih atau di luar DP4 Pilkada 2024. Sebagai tindak lanjut, Amat melakukan perluasan layanan di empat lokasi kawedanan.
Selain mendekatkan layanan kepada masyarakat, sekaligus menyisir kemungkinan warga yang masuk DP4 tercecer belum melakukan perekaman. ’’Prinsipnya sejumlah layanan yang kita taruh di kantor kecamatan ini bentuk jemput bola, jika dimungkinkan ada warga yang belum melakukan perekaman. Itu untuk mengoptimalkan partisipasi pemilih pada Pilkada 2024,’’ paparnya.
Selain di Mal Pelayanan Publik (MPP), layanan tambahan tersebut di antara ada di kantor Kecamatan Mojosari. Wilayah ini melayani warga di empat kecamatan. Meliputi, Mojosari, Ngoro, Pungging, dan Kutorejo. Lalu, untuk Kecamatan Trawas, Pacet, Gondang, dan Jatirejo dipusatkan di kantor kecamatan Gondang. Layanan di kantor Kecamatan Jetis itu untuk layanan warga kecamatan di utara Sungai Brantas. Ada Jetis, Dawarblandong, Gedeg, dan Kemlagi. ’’Sedangkan untuk warga Kecamatan Sooko, Puri, Trowulan, Bangsal, dan Mojoanyar bisa di kantor dispendukcapil dan MPP,’’ beber Amat.
Layanan ini mulai Selasa (8/10) dilakukan uji coba. Untuk mengawali, tiga kecamatan yang membuka layanan ini, dispendukcapil terjunkan petugas untuk melakukan pendampingan. Amat menegaskan, penerapan ini memang belum diterapkan di seluruh kecamatan lantaran keterbatasan anggaran. ’’Jadi bertahap, karena anggaran kita terbatas. Makanya kita optimalkan yang ada dulu. Karena untuk mencukupi satu set alat perekaman kita butuh Rp 160 juta per lokasi. Itu untuk alat perekaman mata, sidik jari, kamera, personal computer, dan prin untuk mencetak e-KTP,’’ jelasnya. (ori/fen)



