
Terbukti Berpihak, Terancam Dijatuhi Sanksi Pidana
KABUPATEN – Bawaslu kembali mengingatkan kepada 304 kepala desa dan lurah se-Kabupaten Mojokerto untuk tetap netral selama bergulirnya kontestasi Pilkada 2024 berjalan. Sanksi pidana tak dapat dihindari jika mereka terbukti terlibat mendukung pasangan calon (paslon). Khususnya dalam hal mengakomodir massa untuk memilih salah satu paslon bupati dan wakil bupati.
Pernyataan tersebut disampaikan Bawaslu saat sosialisasi partisipatif bersama 304 kades/lurah dan panwascam dari 18 kecamatan di Trawas, kemarin. ’’Intinya kami mengimbau sekaligus mengingatkan untuk menjaga marwah netralitasnya di pilkada,’’ ungkap Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto Dody Faizal, kemarin.
Dalam pertemuan tersebut, Bawaslu mewanti-wanti setiap kades agar menjaga netralitas selama tahapan pilkada. Utamanya, saat kampanye yang rawan muncul pelanggaran. Bawaslu menilai keterlibatan kades cukup efektif dalam menggalang massa. Hal ini yang kerap dimanfaatkan paslon dan tim pemenangan untuk mengajak kades agar ikut bergabung. Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Pilkada, sudah jelas disebutkan, bahwa kades dilarang keras terlibat kampanye atau dukung mendukung paslon.
Tak sekadar larangan, Dody juga menyinggung sanksi atau hukuman jika terdapat kades yang terbukti terlibat dukung mendukung paslon. Hal ini, diakui Dody, akan menjadi bumerang bagi kades jika tak mengindahkan larangan tersebut. Sebab, Bawaslu melalui Gakkumdu (penegakan hukum terpadu) bakal langsung menerapkan pasal pidana pemilu, dengan ancaman hingga 4 tahun penjara.
’’Semua larangan itu sudah ada di Pasal 69 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015, tentang Pilkada. Lebih banyak sanksinya adalah pidana pemilu,’’ tandasnya. Pasal tersebut, menurut dia, juga berlaku untuk beberapa tindakan pelanggaran lainnya. Seperti penghinaan, mempersoalkan dasar negara, mengadudomba, mengancam hingga tindakan kekerasan, merusak alat peraga kampanye (APK), hingga menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah.
Sebelumnya, Bawaslu juga sempat menangani sejumlah laporan dugaan keterlibatan kades selama Pemilu 2024. Mulai dari Kades Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar yang mengikuti sosialisasi salah satu calon anggota DPRD dari partai Demokrat, lalu kades Pandanarum, Kecamatan Pacet yang ikut mendampingi Muhammad Albarraa ke kantor PAN. Serta Kades Sawo, Kecamatan Jetis yang memampang nama dan fotonya di APK salah satu caleg desa setempat. (far/ris)
