
Untuk Mamin, Pembelian Barang, hingga Pembuatan APK
KOTA - KPU Kota Mojokerto menetapkan batasan dana kampanye bagi pasangan calon (paslon) wali kota dan wakil wali kota pada Pilkada 2024 sebesar Rp 12 miliar. Dana itu antara lain untuk konsumsi kegiatan pertemuan, pembelian barang bahan kampanye, hingga pembuatan alat peraga kampanye (APK).
Aturan yang tertuang dalam Keputusan KPU Kota Mojokerto Nomor 199/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye itu disosialisasikan kepada unsur terkait di kantor KPU, kemarin (1/10). Di antaranya, partai pengusul, Bawaslu, dan perwakilan media massa. ”Batasan ini berlaku untuk dana kampanye yang dikeluarkan masing-masing paslon. Dan, mereka sudah sepakat untuk tidak melewati batasan yang telah disepakati,” ujar Komisioner KPU Kota Mojokerto Ulil Abshor.
Ulil menjelaskan, dana kampanye yang boleh dikeluarkan paslon nomor urut 1 Junaedi Malik-Khusnun Amin (Jamin) dan nomor urut 2 Ika Puspitasari-Rachman Sidharta Arisandi (Ning Ita-Cak Sandi) maksimal Rp 12.812.224.000. Jumlah itu untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan kampanye selama 60 hari, mulai 25 September sampai 23 November.
Menurut Ulil, besaran dana ini memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, hingga cakupan wilayah. Hasilnya, lanjut dia, antara lain batasan yang dikeluarkan untuk pertemuan terbatas sebesar Rp 3,2 miliar dan Rp 3,84 miliar untuk pertemuan tatap muka dan dialog. Biaya itu meliputi konsumsi makan dan minum dengan nilai Rp 64 ribu per item yang dikalikan dengan jumlah kegiatan dan peserta.
Selain itu, dalam keputusannya, KPU daerah juga merinci batasan dana pembuatan bahan kampanye sebesar Rp 3,1 miliar, penyebaran bahan kampanye untuk umum Rp 100 juta, dan pemasangan APK Rp 200 ribu. Ada pula jasa manajemen konsultasi Rp 250 juta, pembuatan APK (baliho, umbul-umbul, spanduk) Rp 27 juta, dan pembuatan bahan kampanye (selebaran, brosur, pamflet, poster) Rp 1.895.634.000.
Terakhir, terdapat kegiatan kampanye lainnya. Meliputi, rapat umum, kampanye daring, dan media sosial dengan besaran dana maksimal Rp 340 juta. ”Untuk pembuatan bahan kampanye berupa selebaran, brosur, pamflet, dan poster itu jumlahnya disesuaikan dengan jumlah DPT (daftar pemilih tetap) sebanyak 105.313 orang,” beber komisioner divisi teknis penyelenggaraan ini.
Di samping untuk kebutuhan yang disebut, biaya yang dikeluarkan paslon tidak termasuk dalam dana dalam pembatasan ini. Namun demikian, Ulil menegaskan, kepatuhan terhadap batasan ini akan terpantau melalui laporan dana kampanye, serta audit oleh kantor akuntan publik (KAP) yang digandeng KPU. (adi/ris)



