
- Bawaslu Kabupaten Perpanjang Pendaftaran
- Tugas justru Lebih Ringan, Honor Capai Rp 800 Ribu
KABUPATEN - Bawaslu Kabupaten Mojokerto terpaksa memperpanjang masa pendaftaran Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) mulai 1 hingga 10 Oktober mendatang. Alasannya, jumlah pendaftar kurang dari dua kali kebutuhan PTPS.
Saat ini, jumlah pendaftar hanya 2.094 orang dari total kebutuhan 3.236 pengawas. Kekurangan 1.142 pendaftar ditargetkan bawaslu dapat ter-cover kurang dari 7 hari kedepan. Sehingga bisa langsung diseleksi sebelum dilantik 4 November mendatang.
Komisioner Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Syifa’udin mengatakan, perpanjangan masa pendaftaran ini sesuai dengan amanat Bawaslu RI. Yang mana, jumlah pendaftar PTPS minimal harus dua kali dari jumlah TPS, yakni 1.618. Kebutuhan tersebut agar proses seleksi berjalan kompetitif, sehingga dapat menghasilkan pengawas yang berkualitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya saat coblosan, 27 November nanti. ’’Saat ini yang sudah mendaftar sebanyak 2.094 orang. Sebenarnya semua TPS sudah terisi, namun tidak semuanya jumlhanya dua kali lipat,’’ ujarnya.
Syifa mengakui, adanya anggapan jika PTPS memiliki beban tugas yang berat menjadi salah satu faktor penyebab minimnya jumlah pendaftar. Hal ini tak lepas dari fenomena Pemilu 2019 lalu yang menelan banyak korban jiwa. Padahal, situasi di pilkada berbeda dengan pemilu, termasuk beban kerjanya yang justru lebih ringan ketimbang pemilu.
Hal ini yang menjadi evaluasi besar bawaslu agar lebih memaksimalkan sosialisasi tentang PTPS, sehingga peminatnya bertambah. ’’Nanti bawaslu bersama seluruh pengawas kelurahan/desa (PKD) dan pengawas kecamatan (panwascam) akan turun ke lapangan lagi untuk mensosialisasikan tentang kinerja PTPS. Kami usahakan maksimal 7 hari, jumlah pendaftar yang dibutuhkan sudah terpenuhi,’’ pungkasnya.
Seperti diketahui, kebutuhan PTPS di Kabupaten Mojokerto sebanding dengan jumlah TPS, yakni 1.618 petugas. Mereka akan bertugas mengawasi jalannya pemungutan suara di masing-masing TPS, 27 November nanti. Dari tugas itu, bawaslu memberikan honorarium masing-masing PTPS sebesar Rp 800 ribu, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-715/MK.02/2022 tentang Satuan Biaya Masuk Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilu dan Pilkada 2024. (far/fen)
