
Jaminan Sosial bagi Badan Ad Hoc
KABUPATEN - Kewajiban perlindungan jaminan sosial (jamsos) kepada seluruh badan ad hoc di Pilkada 2024 membuat pemda gerak cepat melakukan penyesuaian anggaran. Biaya jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) itu bakal dibebankan pada pos dana hibah pilkada.
Sekda Kabupaten Mojokerto Teguh Gunarko mengatakan, sesuai surat edaran dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, pada Selasa (3/9), mengharuskan pemda harus ambil sikap. Itu seiring diwajibkan pemda memberikan jamsos bagi seluruh badan ad hoc yang terlibat penyelenggaraan pilkada. ’’Sesuai surat mendagri terbaru yang mewajibkan pemda harus memberi jaminan sosial. Dimungkinkan kita akan menggunakan dari dana hibah yang sudah ada,’’ ungkapnya.
Teguh menilai besarnya dana hibah pada penyelenggara pilkada terbilang mencukupi untuk mendaftarkan seluruh badan ad hoc di Pilkada serentak 2024 sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Baik yang dibentuk KPU ataupun Bawaslu. ’’Anggarannya cukup kok,’’ tegasnya.
Sesuai data dari bakesbangpol, kebutuhan anggaran penyelenggaraan Pilkada di bumi Majapahit tembus Rp 82 miliar. Besaran masing-masing KPU mendapat alokasi Rp 62 miliar dan Bawaslu Rp 20 miliar. Dengan mekanisme penyaluran dua tahap. Terdiri 40 persen pada tahun 2023 dan 60 persen tahun 2024.
Tahun lalu disalurkan Rp 32,8 miliar terdiri Rp 24,8 miliar KPU dan Rp 8 miliar Bawaslu, tahun ini untuk tahap duanya pemda salurkan Rp 44,7 miliar. Rinciannya, Rp 32,7 miliar untuk KPU dan Rp 12 miliar untuk Bawaslu. ’’Secara penuh, pencairan dana hibah itu sebelumnya juga sudah direalisasikan kepada penerima masing-masing. Jadi, kalau anggarannya tersebut tidak cukup untuk menutupi jaminan sosial seluruh badan ad hoc di Pilkada, baru pakai dana belanja tidak terduga (BTT),’’ beber Teguh menegaskan.
Sebagai tindak lanjut SE mendagri, saat ini kata Teguh, bakesbangpol tengah melakukan koordinasi dengan KPU dan Bawaslu. ’’Nanti mengubah naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). Saat ini masih dikoordinasi dahulu oleh bakesbangpol,’’ urainya.
Sebelumnya, Sekretaris Bakesbangpol Kabupaten Mojokerto Djoko Supangkat mengatakan, pemkab menerima surat edaran dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, pada Selasa (3/9). Dalam surat tersebut, kata Djoko, dijelaskan, pemkab diwajibkan untuk memberikan jamsos bagi seluruh badan ad hoc yang terlibat penyelenggaraan pilkada. ’’Sesuai surat Mendagri itu, pemkab wajib memberi jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM), bagi badan ad hoc KPU dan Bawaslu,’’ ungkapnya. (ori/fen)



