Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Perang Baliho, Rawan Sengketa

F
Penulis: Farisma Romawan❯
CALON KONTESTAN: Baliho bakal pasangan calon (bapaslon) bupati-wakil bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati-Sa’dulloh Syaroni dan Muhammad Albarraa-Rizal Octavian dipasang berdampingan.
CALON KONTESTAN: Baliho bakal pasangan calon (bapaslon) bupati-wakil bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati-Sa’dulloh Syaroni dan Muhammad Albarraa-Rizal Octavian dipasang berdampingan.

KABUPATEN - Tingginya tensi politik pada tahapan pencalonan Bupati-Wakil Bupati Mojokerto turut diikuti dengan maraknya baliho yang berdiri di sejumlah ruang publik di Kabupaten Mojokerto. Tak sedikit alat peraga sosialisasi (APS) tersebut saling berhimpitan demi mendapat perhatian dari masyarakat.


Advertisement

Hal ini dinilai bawaslu berpotensi memunculkan sengketa sehingga rawan terjadi konflik antarpendukung paslon. Tak sekadar berdampingan, sejumlah baliho besar bergambar pasangan Albarra-Rizal dan Ikfina-Sa’dulloh saling bersinggungan di beberapa titik.

Tepatnya di depan kantor DPC PPP Desa Gayaman, Kecamatan Mojoanyar yang sempat terpampang jelas baliho milik paslon berakronim Mubarok dan Idola membelakangi satu sama lain. Belum lagi di beberapa ruas jalan lain yang juga terlihat baliho kedua petahana ini saling berhadap-hadapan.

Menanggapi hal itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto Dody Faizal mengaku sudah memetakan sejumlah kerawanan yang akan ditimbulkan jika prosedur pemasangan APS dibiarkan tanpa aturan.

Advertisement

Khususnya metode pemasangannya yang terkesan saling menyinggung satu sama lain. Sehingga rawan muncul sengketa yang berujung pada saling lapor antarpendukung paslon. ’’Kalau sudah tahapan kampanye, itu (perang baliho, Red) nanti bisa masuk kategori rawan sengketa proses pilkada,’’ ujarnya.

Meski mengetahuinya, Dody menegaskan bawaslu belum bisa menindak maraknya baliho yang terpasang tanpa aturan. Sebab, penindakan atas alat peraga kampanye (APK) baru bisa diterapkan ketika masa kampanye sudah berjalan, tepatnya mulai 25 September hingga 23 November nanti.

Sehingga proses penindakan atas baliho saat ini masih menjadi kewenangan Satpol PP Kabupaten Mojokerto sebagai aparat penegak perda.

Advertisement

’’Nantinya titik lokasinya akan ditentukan KPU sesuai PKPU tentang kampanye dan pasal 69 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Yang mana tidak boleh dipasang pada fasilitas umum, sekolah, rumah sakit, kantor pemerintahan dan tempat ibadah. Saat ini pengawasannya ada di satpol PP,’’ pungkasnya. (far/fen)

Advertisement

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer