Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Alat dan Dokter Dinilai Lebih Memadai

F
Penulis: Farisma Romawan❯
ilustrasi pilkada
ilustrasi pilkada

KPU Kabupaten Pilih RSUD dr Soetomo Surabaya


Advertisement

KABUPATEN - KPU Kabupaten Mojokerto bakal memilih RSUD dr. Soetomo Surabaya sebagai lokasi pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon (bapaslon) Bupati-Wakil Bupati Mojokerto. Ditunjuknya rumah sakit milik Pemprov Jawa Timur itu tak lepas dari kualitas alat dan ketersediaan tim medis yang lebih memadai ketimbang dua rumah sakit lainnya.

Komisioner Divisi Teknis KPU Kabupaten Mojokerto, Rendy Oky Saputra mengatakan, tes kesehatan menjadi syarat utama yang harus dilalui setiap pasangan calon saat pendaftaran, 27 hingga 29 Agustus nanti. Masing-masing pasangan akan diuji dan diperiksa tim dokter independen rumah sakit baik dari segi fisik maupun psikologisnya.

Independensi tersebut yang menjadi pegangan KPU dalam memilih RSUD dr Soetomo ketimbang RSUD Prof. dr. Soekandar Mojosari atau RSUD RA. Basoeni. Sebab, pengalaman tenaga medis yang tersedia dinilai lebih profesional. Ditambah pula dengan ketersediaan alat yang lebih memadai ketimbang dua rumah sakit lainnya.

Advertisement

Belum lagi status akreditasinya yang tipe A atau setingkat lebih tinggi dari dua rumah sakit milik Pemkab Mojokerto yang hanya tipe B. ’’Yang jelas tim dokternya lebih berpengalaman serta alat-alat medisnya lebih lengkap dan memadai. Rekomendasi ini juga sesuai dengan keputusan KPU nomor 1090 tahun 2024 tentang pedoman teknis pemeriksaan kesehatan peserta Pilkada,’’ terangnya.

Dalam pemeriksaan nanti, KPU bakal menjadwalkan tes kesehatan berlangsung sehari setelah pendaftaran dibuka, atau mulai 28 Agustus hingga 2 September. Tiga indikator menjadi syarat mutlak pemeriksaan berjalan, yakni medical check up fisik (jasmani) meliputi jantung, paru, penyakit dalam, telinga hidung tenggorokan, mata hingga gigi yang dibarengi dengan analisis riwayat kesehatan.

Lalu, pemeriksaan psikotes (rohani) meliputi kondisi jiwa, psikologis hingga pengecekan penyalahgunaan narkotika. Jika salah satu tidak bisa dipenuhi, maka KPU bisa mencoret paslon atau terancam tak bisa bersaing di kontestasi Pilkada. ’’Nanti yang menentukan mampu atau tidak mampu adalah tim dokter spesialis rumah sakit yang ditunjuk,’’ pungkasnya. (far/fen)

Advertisement

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer