Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bawaslu Temukan 13 Kerawanan Pilkada

Y

 

MITIGASI PELANGGARAN: Kegiatan koordinasi mengenai kerawanan pilkada oleh Bawaslu Kota Mojokerto bersama instansi terkait berlangsung di Hotel Lynn, kemarin.
MITIGASI PELANGGARAN: Kegiatan koordinasi mengenai kerawanan pilkada oleh Bawaslu Kota Mojokerto bersama instansi terkait berlangsung di Hotel Lynn, kemarin.


Advertisement

KOTA - Bawaslu Kota Mojokerto menetapkan 13 kasus yang rawan terjadi selama tahapan Pilkada 2024.

Potensi gangguan itu sejak penetapan daftar pemilih, pelanggaran jadwal kampanye, hingga saat pelaksanaan pemungutan suara.

 Upaya mitigasi persoalan pun dilakukan sejak jauh hari dengan menggandeng semua pemangku kebijakan.

Advertisement

’’Rilis (pemetaan kerawanan) yang kami lakukan ini based on Pemilu 2024 dan Pemilu 2019,’’ kata Ketua Bawaslu Kota Mojokerto Dian Pratmawati dalam acara Rapat Koordinasi Bersama Stakeholder dan Launching Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024 di Hotel Lynn, Kota Mojokerto, Minggu (18/8).

 Menurutnya, potensi kerawanan disusun berdasarkan 61 indikator yang ditetapkan Bawaslu RI dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) serta kejadian selama penyelenggaraan Pilpres dan Pileg pada Februari lalu.

Parameter tersebut kemudian diadaptasi dan dikoordinasikan dengan instansi terkait hingga akhirnya menghasilkan 13 aspek kerawanan.

Advertisement

 Dian menyatakan, seluruh aspek itu terbagi dalam tiga dimensi dengan enam subdimensi. Rinciannya yakni pelaksanaan pemungutan suara, ajudikasi dan keberatan, hak memilih, keamanan, otoritas penyelenggara pemilu, serta kampanye calon.

’’Pemetaan ini sebagai mitigasi supaya tidak terjadi lagi kemudian sebagai deteksi dini,’’ imbuhnya.

 Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Pastisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Mojokerto Ilham Bagus Priminanda merinci 13 bentuk kerawanan itu.

Persoalan dalam data pemilih di antaranya pemilih TMS (tidak memenuhi syarat) yang belum dicoret, adanya pemilih DPK (daftar pemilih khusus), dan pemilih DPTb (daftar pemilih tambahan) yang mendapat surat suara tidak sesuai.

 Ilham menambahkan, pelanggaran kampanye calon di luar jadwal juga termasuk kerawanan yang perlu diwaspadai.

Sementara itu, lanjutnya, persoalan yang bisa muncul selama pemungutan suara antara lain surat suara kurang, kotak suara rusak, TPS roboh karena hujan, pemilih salah memasukkan suara partai dan caleg, proses pencoblosan tidak sesuai peraturan, serta terdapat penyelenggara yang dibawa ke rumah sakit.

 Tak hanya itu, tahapan penghitungan suara juga tak lepas dari potensi masalah yang di antaranya adalah jumlah suara sah dan tidak sah melebihi surat suara, ketidaksesuaian jumlah suara dengan formulir C hasil, serta PHPU (perselisihan hasil pemilihan umum).

’’Isu-isu ini yang terjadi pada Pemilu 2024 lalu dan perlu diantisipasi untuk mencegah pelanggaran pada pilkada nanti,’’ tandas Ilham.

 Dian menjelaskan, di samping memperluas sosialisasi ke semua elemen masyarakat, pihaknya juga menyiapkan langkah mitigasi darurat untuk memaksimalkan pencegahan.

Termasuk pula penguatan kapasitas bagi seluruh jajaran pengawas pemilu, patroli pengawasan, mendirikan posko aduan, hingga optimalisasi rumah data.

’’Imbauan juga kami sampaikan kepada elemen terkait ke partai politik dan calon agar yang dilakukan sesuai dengan rules yang sudah ditetapkan,’’ ujarnya. (adi/fen)

Advertisement

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer