Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

29 Caleg Terpilih Terancam Tak Dilantik

F
Penulis: Farisma Romawan❯
Ilustrasi caleg.
Ilustrasi caleg.

KABUPATEN – Kurang sebulan dilantik, 29 calon legislatif (caleg) Kabupaten Mojokerto yang terpilih pada Pemilu 2024 14 Februari lalu belum melaporkan harta kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Advertisement

Mereka tersebar di 8 dari 10 partai yang akan menguasai gedung DPRD Kabupaten Mojokerto, periode tahun 2024-2029 nanti. Dengan demikian puluhan caleg terpilih ini terancam tidak bisa dikukuhkan sebagai anggota dewan.

Komisioner KPU Kabupaten Mojokerto, Divisi Teknis, Rendy Oky Saputra mengatakan, LHKPN memang menjadi syarat utama calon terpilih bisa dikukuhkan.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2024, tentang Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu.

Advertisement

Di mana, lanjut dia, setiap caleg terpilih harus melaporkan harta kekayaan mereka ke instansi yang berwenang, dalam ini adalah lembaga antirasuah atau KPK. Laporan kekayaan tersebut lantas diserahkan ke KPU berdasarkan tanda terima yang diterbitkan KPK.

Dia menjelaskan, memang sesuai jadwal, LHKPN sudah harus diterima KPU paling lambat 21 hari sebelum jadwal pelantikan 24 Agustus mendatang atau sampai tanggal 3 Agustus.

Namun, kurang dari pekan jelang deadline, separo lebih dari total calon anggota DPRD belum menyetorkan tanda terima laporan kekayaannya. ’’Yang sudah clear menyetor tanda terima LHKPN dari KPK ada 21 calon terpilih. Untuk yang lain masih proses,’’ terangnya.

Advertisement

Rendy menegaskan, dari 10 parpol penguasa parlemen, hanya caleg terpilih dari PKS dan PDIP yang sudah melengkapi LHKPN. Sementara 8 parpol lainnya masih berproses ke KPK.

Rendy menambahkan, berdasarkan inventarisir KPU, 21 caleg tersebut terdiri dari 4 caleg dari PKS, 6 caleg dari PDIP, 2 caleg dari Partai Demokrat, 1 caleg dari Golkar, 6 caleg dari PKB, dan 2 caleg dari PPP. ’’Yang 29 calon lainnya belum ada konfirmasi. Mereka masih menunggu tanda terima dari KPK,’’ tegasnya.

KPU sendiri sudah me-warning seluruh parpol yang calegnya ditetapkan agar segera melaporkan harta kekayaan sebelum hari terakhir.

Bahkan, KPU men-deadline penyetorkan dua hari sebelum hari terakhir, yakni tanggal 1 Agustus. Tujuannya, agar proses pelaporan terverifikasi dan tidak melebihi jadwal. KPU juga turut memberikan alternatif kepada setiap caleg jika sampai deadline belum bisa mendapat tanda terima sah dari KPK.

Yakni, dengan membuat surat pernyataan untuk segera melengkapi sebelum dilantik sebagai anggota DPRD.

’’Untuk antisipasi jika sampai tanggal 3 Agustus ada yang belum mendapat tanda terima, maka harus menyetorkan surat pernyataan dengan dilampiri bukti laporan. Diupayakan semua bisa setor tanda terima atau minimal surat pernyataan. Sehingga semua yang terpilih bisa dilantik,’’ pungkasnya. (far/ris)

Advertisement

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer