Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Data Diragukan hingga Salah Penulisan

F
Penulis: Farisma Romawan❯
DICEK ULANG: Pantarlih menempelkan stiker usai mencoklit rumah warga di Kota Mojokerto.
DICEK ULANG: Pantarlih menempelkan stiker usai mencoklit rumah warga di Kota Mojokerto.

KOTA – KPU Kota Mojokerto memastikan kinerja pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih untuk Pilkada 2024 telah mencapai seratus persen.


Advertisement

Kamis (11/7) malam, 105.202 data calon pemilih hasil sinkronisasi sudah tercoklit oleh 377 petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) atau pantarlih selama 18 hari.

Sisa waktu kurang dari 10 hari akan dimanfaatkan KPU untuk men-tracing data calon pemilih yang dinilai masih meragukan.

Komisioner Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Mojokerto Muhammad Oggy Yulian Pratama mengatakan, tracing nantinya akan melibatkan panitia pemungutan suara (PPS) di 18 kelurahan, dan panitia pemilihan kecamatan (PPK) di tiga kecamatan. Masing-masing Kecamatan Magersari, Kranggan dan Prajurit Kulon.

Advertisement

Bersama pantarlih, mereka akan mengecek kembali data pemilih yang selama coklit validitasnya masih diragukan.

Khususnya, pemilih yang kelengkapan administrasinya masih diperlukan verifikasi kemlagi sebelum dinyatakan memenuhi syarat (MS) atau tidak memenuhi syarat (TMS).

Seperti, pensiunan TNI/Polri yang harus dibuktikan dengan surat pensiun. Atau pemilih yang sudah meninggal dunia, namun belum menerima surat kematian.

Advertisement

Tracing ini untuk memastikan data yang tercoklit benar-benar valid dan akurat sesuai dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada 2024.

’’Kami akan manfaatkan untuk tracing data pemilih yang masih kurang pembuktian administrasinya. Setiap PPS sudah memiliki data pemilih yang akan dievaluasi sesuai PKPU. Pengecekan juga akan melibatkan PPK sekaligus untuk persiapan penyusunan daftar pemilih sementara (DPS),’’ tandasnya.

Meski sudah seratus persen, Oggy tak memungkiri masih ada sejumlah temuan kesalahan selama proses coklit. Hanya saja, dirinya mengklaim hal tersebut tidak terlalu fatal hingga menjadi temuan pelanggaran oleh Bawaslu.

Kesalahan tersebut, seperti penulisan nama yang tidak sempurna pada stiker yang ditempel. Sehingga masih bisa diperbaiki di sisa waktu 10 hari ke depan.

’’Sudah kami koordinasikan dengan Bawaslu, kesalahan yang selama ini terjadi hanya bersifat administratif. Sehingga masih bisa diperbaiki di sisa waktu 10 hari ke depan,’’ pungkasnya.

Terpisah, Ketua Bawaslu Kota Mojokerto Dian Patmawati tidak memungkiri jika selama coklit berlangsung memang ada beberapa temuan. Temuan itu di antaranya salah penulisan, kurangnya validnya data pemilih, hingga belum tertempel stiker.

”Memang ada beberapa temuan administratif. Misalnya, ketika dicoklit tidak disertai kartu keluarga (KK) atau salah penulisan,” ungkapnya kepada Jawa Pos Radar Mojokerto tadi malam.

Selain administratif, Bawaslu juga menyoroti kemungkinan anggota TNI/Polri yang tercoklit. Termasuk, ketika terjadi perubahan status, masih aktif atau sudah memasuki pensiun.

”Kita koordinasikan dengan TNI/Polri, nama-nama anggota yang masih aktif atau sudah pensiun. Ini untuk memvalidasi,” tandasnya.

Dian juga menyoroti kemungkinan pemilih disabilitas yang kelewatan dalam proses coklit. Sebab, jika hal tersebut terjadi, dikhawatirkan mereka tidak bisa menggunakan hak suara pada Pilkada 2024.

Dengan demikian, dari temuan-temuan petugas di lapangan, saat ini Bawaslu terus melakukan validasi untuk pemutakhiran atau perbaikan data pemilih. Yakni, melibatkan petugas panwaslu kelurahan desa (PKD) di tingkat kelurahan dan panwascam di tingkat kecamatan.

”Masih ada waktu untuk perbaikan. Makanya, kita cek dulu untuk divalidasi, temuan dan kekurangannya apa. Dari situ nanti kita rekomendasikan ke KPU untuk perbaikan,” tegas Dian.(far/ris)

Advertisement

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer