Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kontestan Pilkada Minimal Dua Paslon

F
Penulis: Farisma Romawan❯
KOALISI: Bacalon Wali Kota Mojokerto Ning Ita bersama jajaran pengurus partai parlemen dan nonparlemen yang mendukungnya untuk running di Pilkada 2024.
KOALISI: Bacalon Wali Kota Mojokerto Ning Ita bersama jajaran pengurus partai parlemen dan nonparlemen yang mendukungnya untuk running di Pilkada 2024.

KOTA – Deklarasi 8 dari 9 partai politik (parpol) parlemen yang mengusung Ika Puspitasari sebagai bakal calon (bacalon) wali kota Mojokerto menjadi perhatian banyak kalangan.


Advertisement

Tidak menutup kemungkinan, ekskalasi politik dalam menentukan kepala daerah di kota dengan tiga kecamatan ini berjalan berbeda.

Termasuk potensi munculnya kotak atau kolom kosong sebagai ’’lawan politik’’ bacalon incumbent tersebut, jika tak ada pasangan calon (paslon) lain yang mampu mengantongi rekom minimal 20 persen kursi parlemen.

Komisioner Divisi Teknis KPU Kota Mojokerto Ulil Abshor mengatakan, kontestasi melawan kotak kosong memang sempat terjadi di beberapa daerah di Jatim.

Advertisement

Seperti Kabupaten Kediri dan Ngawi saat gelaran Pilkada 2020. Yang mana, calon tunggal yang ditetapkan KPU harus berhadapan langsung dengan kolom tanpa gambar dan nama paslon di dalam surat suara yang dicoblos pemilih.

’’Dahulu kan sudah pernah ada, seperti Kediri dan Ngawi. Kalau di Kota Mojokerto, selama ini belum pernah ada pilkada dengan calon tunggal yang ditetapkan,’’ ujarnya, kemarin.

Meski begitu, Ulil tak mengelak atas segala kemungkinan yang akan terjadi. Utamanya, jika merujuk dari fakta ketika Ning Ita mendeklarasikan diri maju di pilwali pada Kamis (4/7) lalu.

Advertisement

Di mana, 8 parpol hadir dan menyatakan dukungannya kepada Ning Ita, sapaan akrab Ika Puspitasari. Mereka terdiri dari Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Gabungan parpol pengusung ini memiliki kekuatan 21 dari total 25 kursi di DPRD Kota Mojokerto.

Atau, hanya minus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang meraup 4 kursi hasil Pileg Februari kemarin.

Artinya, PKB yang selama ini mengusung Junaedi Malik sebagai bacalon wali kota menyaingi Ning Ita, terancam tak lolos persyaratan pencalonan.

Lantaran kekuatan parpol yang mengusungnya kurang dari 20 persen dari total kursi dewan. Sehingga Ning Ita dan pasangannya akan menjadi calon tunggal di pilwali nanti.

’’Pastinya nanti setiap paslon yang mendaftar tanggal 27-29 Agustus akan diteliti berkasnya, apakah memenuhi syarat pencalonan dan syarat calon. Syarat pencalonan itu adalah dukungan dari satu parpol atau gabungan parpol minimal 20 persen dari total kursi atau 25 persen perolehan suara DPRD,’’ tambahnya.

Meski begitu, Ulil menegaskan, asas demokrasi harus dijunjung tinggi selama tahapan pilkada bergulir.

Termasuk saat proses pencalonan yang akan dimulai akhir Agustus nanti. Mengacu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, kontestasi pilkada bisa berjalan minimal harus ada dua paslon yang mendaftar.

Jika hanya ada satu paslon yang mendaftar, maka akan diberi kesempatan lewat perpanjangan waktu pendaftaran. Namun, jika tetap hanya ada satu paslon tunggal, maka pilkada tetap bisa berjalan.

Yakni, dengan paslon yang ditetapkan melawan kotak kosong. ’’Namun, jika dalam masa perpanjangan selama tiga hari hanya ada satu paslon yang mendaftar maka KPU menutup pendaftaran. Dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan, maka paslon di surat suara tetap muncul dua kotak, salah satunya adalah kotak kosong,’’ pungkasnya. (far/fen)

Advertisement

Artikel Terkait

Wali Kota Mojokerto Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Kepala OPD Diminta Kawal Perencanaan Anggaran

Wali Kota Mojokerto Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Kepala OPD Diminta Kawal Perencanaan Anggaran

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari terus mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam rangka memperbaiki tata kelola pemerintahan. Salah satunya dengan mengacu indikator indeks Reformasi Birokrasi, Maturitas SIPP, dan ni

PAUD Bukan Hanya Tempat Penitipan Anak, Wali Kota Mojokerto Minta Lembaga Kawal Gizi dan Kesehatan

PAUD Bukan Hanya Tempat Penitipan Anak, Wali Kota Mojokerto Minta Lembaga Kawal Gizi dan Kesehatan

Lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kota Mojokerto didorong tidak hanya menjadi tempat anak belajar membaca, menulis, dan bermain. Kesehatan, pemenuhan gizi, pengasuhan, hingga perlindungan anak juga perlu menjad

Wali Kota Mojokerto Ingatkan Tugas ASN sebagai Pelayan Masyarakat

Wali Kota Mojokerto Ingatkan Tugas ASN sebagai Pelayan Masyarakat

Aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Mojokerto kembali diingatkan mengenai tugas utamanya sebagai pelayan masyarakat. Mereka diminta meninggalkan paradigma lawas yang menempatkan masyarakat sebagai pihak yang

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer