Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

PPP Digugat Rp 10 M

F
Penulis: Fendy Hermansyah❯
DIPERIKSA: Mustakim dan M Gati sesaat usai diperiksa penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polres Mojokerto, Jumat (9/9). (Martda Vadetya/Jawa Pos Radar Mojokerto)
DIPERIKSA: Mustakim dan M Gati sesaat usai diperiksa penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polres Mojokerto, Jumat (9/9). (Martda Vadetya/Jawa Pos Radar Mojokerto)
Buntut Sengketa PAW, Layangkan Gugatan Perdata ke PN Mojokerto

SOOKO, Jawa Pos Radar Mojokerto – Pemecatan Mustakim dari anggota DPRD Kabupaten Mojokerto oleh induk partainya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), berbuntut panjang. Saat ini, ia menggugat partainya itu ke Pengadilan Negeri Mojokerto. Ia menilai, prosedur pemecatan unprocedural. Ia pun menuntut kerugian immateriil senilai Rp 10 miliar.

M Gati, kuasa hukum Mustakim menerangkan, gugatan perdata dengan nomor 70/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Mjk itu dilayangkan Selasa (13/9) lalu. Menyusul, belum diprosesnya berkas PAW Mustakim yang dikirim ke tingkat provinsi beberapa waktu lalu. ”Setelah kami cek Senin (12/9) lalu, berkas dari bupati dan DPRD Kabupaten Mojokerto yang dikirim ke gubernur masih belum diproses. Jadi kami langsung ajukan gugatan ke PN Mojokerto besok harinya,” terangnya, kemarin.

Ada sejumlah pihak internal partai berlambang kakbah tersebut yang digugat. Yakni Mahkamah Partai DPP PPP, DPP PPP, DPW PPP Jatim, dan DPC PPP Kabupaten Mojokerto. Menurutnya, banyaknya pihak internal partai yang digugat karena proses pemecatan Mustakim dilakukan secara diam-diam dan terselubung. Terlebih, dengan diterbitkannya SK Pemberhentian Mustakim sebagai anggota sekaligus wakil ketua DPC dari DPP PPP 12 Juli lalu.

”SK Pemberhentian itu tidak diterima Pak Mustakim secara langsung. Tapi berdasarkan informasi dari anggota dewan lainnya. Anehnya, mahkamah partai menerbitkan surat tidak adanya sengketa pada 18 Juli lalu. Hanya ada sengketa pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Mojokerto, tanpa menyebutkan nama Mustakim,” ungkapnya.

Lebih lanjut, kata Gati, pihaknya bakal langsung melayangkan gugatan jika SK pemecatan Mustakim diterima kliennya secara langsung. ”Kalau SK diterima langsung, saat itu juga kami gugat ke mahkamah partai. Tapi oleh DPC, surat ini disembunyikan. Jadi kami tidak bisa berkomunikasi dengan mahkamah partai,” tambahnya.

Disinggung soal kerugian immateriil senilai Rp 10 miliar yang dituntut dari partai, menurutnya hal itu masih wajar. Sebab, sebut Gati, ada komunikasi politik dari kliennya pada pada masyarakat di dapilnya yang terputus selama sengkta PAW berlangsung. ”Dari sini ada kerugian yang dialami Mustakim. Ada aspirasi yang terputus dari dapilnya selama sengketa diberhentikannya ini. Sehingga, Rp 5 miliar akan kami dharma baktikan ke masyarakat (dapil),” tandasnya.

Sementara itu, Humas Pengadilan Negeri Mojokerto Kelas 1A Enny Manurung membenarkan adanya gugatan yang dilayangkan Mustakim pada Selasa (13/9) tersebut. Dikatakannya, berkas perkara perdata yang diterima pengadilan sudah lengkap. Sidang perdana didugatnya partai berlambang kakbah itu dijadwalkan 4 Oktober mendatang. ’’Agenda sidang pertama nanti tanggal 4 Oktober. Kami hadirkan dulu kedua belah pihak, penggugat dan tergugat, untuk hadir di pengadilan,’’ terangnya.

Dijelaskannya, tidak menutup kemungkinan rangkaian proses peradilan bakal berlanjut. Baik dari tahapan mediasi, pembacaan gugatan, maupun pelengkapan bukti. ’’Yang jelas kita lihat dulu hasil (sidang) di setiap tahapannya seperti apa untuk menentukan diteruskannya perkara tersebut,’’ tandas Enny. (vad/ron)


Advertisement
Advertisement
Editor : Fendy Hermansyah

Artikel Terkait

Ketua DPC PPP Kabupaten Mojokerto H. Abu Rojad, S.T, Kembalikan Marwah PPP sebagai Rumah Besar Umat Islam

Ketua DPC PPP Kabupaten Mojokerto H. Abu Rojad, S.T, Kembalikan Marwah PPP sebagai Rumah Besar Umat Islam

DEWAN Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Mojokerto kini resmi dinakhodai Abu Rojad. Menyandang amanah sebagai Ketua DPC PPP Kabupaten Mojokerto periode 2026-2031, Abu Rojad menegaskan komi

Kala Kejujuran Jadi Bencana Politik Intip Sinopsis Film Bapak Paling Jujur Garapan Fajar Nugros

Kala Kejujuran Jadi Bencana Politik Intip Sinopsis Film Bapak Paling Jujur Garapan Fajar Nugros

Bapak Paling Jujur adalah film drama komedi Indonesia garapan sutradara Fajar Nugros yang dijadwalkan tayang di bioskop pada 15 Oktober 2026.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer