Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Usulan PAW tersebut menindaklanjuti surat pemecatan Mustakim yang dikeluarkan DPC PPP Kabupaten Mojokerto. Anggota fraksi Persatuan Amanat Pembangunan (F-PAPI) ini diberhentikan karena beberapa faktor. Utamanya karena sengketa finansial dengan internal DPC. Termasuk juga beberapa faktor lain, seperti ketidakaktifan hingga penilaian personality di internal partai.
DPRD lantas mendasari pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Yakni Bab XI perihal pemberhentian antarwaktu anggota dewan, disebabkan karena meninggal dunia, mengundurkan diri, dan dipecat dari parpol.
Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Ayni Zuroh mengatakan, pihaknya belum mengecek sejauh mana kelengkapan berkas usulan PAW. Sesuai mekanismenya, jika sudah lengkap, maka segera disampaikan terlebih dahulu ke bupati sebelum diteruskan ke Gubernur Jatim. ’’Saya belum cek di sekwan (sekretaris dewan) karena masih DL (Dinas Luar). Selama berkas kelengkapan sudah memenuhi syarat, kami teruskan ke bupati,’’ katanya.
Dewan sendiri tidak ada kewenangan untuk menghentikan atau menunda proses PAW. Sesuai regulasi, pimpinan dewan hanya diberi waktu paling lama 7 hari untuk segera diusulkan ke Gubernur. Usulan juga dilampiri dengan sejumlah tembusan lain. Termasuk dari KPU, yakni berita acara pemeriksaan pemenuhan persyaratan calon pengganti antarwaktu anggota DPRD hasil Pemilu 2019.
Serta daftar perolehan suara sah terbanyak calon penggantinya. Dikonfirmasi soal itu, Seketaris DPRD Kabupaten Mojokerto Bambang Wahyuadi belum bisa memberikan keterangan detail tentang perkembangan PAW. Sejauh ini, usulan PAW menjadi kewenangan pimpinan. ’’Kami hanya second manager, semua keputusan ada di pimpinan,’’ ungkapnya.
Kabar pemecatan Mustakim dari PPP mencuat sejak akhir Juli lalu. Pemberhentian Pria asal Desa Pacing, Kecamatan Bangsal ini disebabkan sengketa finansial dengan internal pengurus DPC partai berlambang Kakbah tersebut. Mustakim sejatinya sudah menyelesaikan urusan finansialnya ke internal partai. Bahkan, sudah membayar uang senilai Rp 50 juta, Juni lalu. Akan tetapi, SK sudah terlanjut terbit sehingga pemecatan tetap berlaku dan dilanjutkan dengan usulan PAW. (far/ron)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



