Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2021

F
Penulis: Fendy Hermansyah❯
DISAHKAN: Pimpinan DPRD Kota Mojokerto dan Wali Kota Mojokerto usai penandatanganan keputusan persetujuan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, Senin (30/5). (Rizal Amrulloh/Jawaposradarmojokerto.id)
DISAHKAN: Pimpinan DPRD Kota Mojokerto dan Wali Kota Mojokerto usai penandatanganan keputusan persetujuan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, Senin (30/5). (Rizal Amrulloh/Jawaposradarmojokerto.id)
KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto - DPRD Kota Mojokerto menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021. Penandatanganan keputusan dan persetujuan bersama dilakukan dalam rapat paripurna, Senin (30/5).

Dipimpin Ketua DPRD Kota Mojokerto Sunarto, rapat paripurna dengan agenda Pengambilan Keputusan DPRD atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 juga dihadiri langsung Wali Kota Ika Puspitasari. ’’Setelah raperda tersebut dibahas dalam rapat badan anggaran (banggar) dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), maka proses selanjutnnya adalah penetapan raperda untuk menjadi peraturan daerah,’’ ungkap Sunarto.

Laporan Pimpinan Banggar DPRD Kota Mojokerto atas pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 disampaikan melalui juru bicara (jubir) Sulistyowati. Dewan menyetujui raperda tersebut setelah melalui pembahasan yang dilaksanakan dalam rapat kerja antara banggar DPRD dan TAPD yang berlangsung 26-29 Mei. ’’Pada dasarnya, semua fraksi DPRD Kota Mojokerto menyetujui Raperda tentang Pertanggungwaban Pelaksanaan APBD 2021 untuk ditetapkan menjadi perda,’’ paparnya.

Kendati demikian, DPRD tetap memberikan beberapa catatan. Sulistyowati menyebutkan, meski laporan keuangan Pemkot Mojokerto tahun 2021 telah diaudit BPK dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun capaian WTP kedelapan kalinya berturut-turut ini masih terdapat 16 rekomendasi dari BPK. ’’Idealnya, saat pencapaian WTP, rekomendasi yang diberikan BPK tiap tahunnya semakin kurang jumlahnya. Sehingga pada kurun waktu tertentu laporan hasil pemeriksaan BPK tanpa terdapat rekomendasi sama sekali,’’ paparnya.

Catatan lainnya, masih terdapat program pembangunan pada tahun 2021 yang tidak terselesaikan karena pihak ketiga yang wanprestasi. Untuk itu, DPRD mendorong pemkot untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait kendala dan hambatannya. ’’Sehingga di tahun 2022 tidak ada lagi program pembangunan yang tidak terselesaikan,’’ tandas dia.

Karena itu, dewan juga menyarankan Pemkot Mojokerto untuk membentengi lolosnya peserta tender yang tidak memiliki kemampuan modal usaha dengan regulasi yang bersifat kearifan lokal. Di sisi lain, DPRD juga menyoroti tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) 2021 yang menyentuh Rp 274 miliar. ’’Dengan anggaran yang besar, diharapkan program peningkatan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana perkotaan serta pengembangan dan peningkatan fasilitas umum dapat dilaksakan dengan optimal serta dengan kualitas yang maksimal,’’ imbuhnya.

Sementara itu, Wali Kota Ika Puspitasari menyampaikan ucapan terima kasih kepada DPRD atas sumbangsih pemikiran dalam pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2021. ’’Semua ini adalah bagian upaya kita bersinergi untuk menuju perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang lebih baik di masa yang akan datang,’’ tegasnya saat menyampaikan pendapat akhir.

Ning Ita, sapaan akrab wali kota juga berharap agar kerja sama yang sudah terjalin antara eksekutif dan legislatif yang berjalan dengan baik bisa terus ditingkatkan untuk mewujudkan good goverment di Kota Mojokerto. (ram/fen)


Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Wali Kota Mojokerto Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Kepala OPD Diminta Kawal Perencanaan Anggaran

Wali Kota Mojokerto Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Kepala OPD Diminta Kawal Perencanaan Anggaran

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari terus mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam rangka memperbaiki tata kelola pemerintahan. Salah satunya dengan mengacu indikator indeks Reformasi Birokrasi, Maturitas SIPP, dan ni

PAUD Bukan Hanya Tempat Penitipan Anak, Wali Kota Mojokerto Minta Lembaga Kawal Gizi dan Kesehatan

PAUD Bukan Hanya Tempat Penitipan Anak, Wali Kota Mojokerto Minta Lembaga Kawal Gizi dan Kesehatan

Lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kota Mojokerto didorong tidak hanya menjadi tempat anak belajar membaca, menulis, dan bermain. Kesehatan, pemenuhan gizi, pengasuhan, hingga perlindungan anak juga perlu menjad

Wali Kota Mojokerto Ingatkan Tugas ASN sebagai Pelayan Masyarakat

Wali Kota Mojokerto Ingatkan Tugas ASN sebagai Pelayan Masyarakat

Aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Mojokerto kembali diingatkan mengenai tugas utamanya sebagai pelayan masyarakat. Mereka diminta meninggalkan paradigma lawas yang menempatkan masyarakat sebagai pihak yang

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer