27.8 C
Mojokerto
Saturday, December 3, 2022

Tarik Ulur Nominal Insentif, DPRD Kabupaten Mojokerto Desak Naik 500 Persen

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Besaran insentif guru TPQ di Kabupaten Mojokerto dalam APBD 2023 masih menjadi tarik ulur antara eksekutif dan legislatif. Pembahasan yang tak kunjung final itu lantaran para legislator daerah masih ngotot memperjuangkan kesejahteraan para guru di lembaga pendidikan non-formal tersebut. Minimal Rp 1 juta per orang selama setahun.

Anggota Banggar, Pitung Hariyono, mengatakan, hingga kini kalangan dewan masih terus berupaya memperjuangkan insentif guru TPQ ke pemda. Setidaknya, para pejuang di garda terdepan dalam mendidik anak-anak sebagai penerus bangsa ini bisa diperhatikan. ’’Insentif guru TPQ ini terus kita perjuangkan. Dari Rp 200 ribu per tahun, setidaknya bisa naik menjadi Rp 1 juta, per tahun per orang,’’ ungkapnya.

Peningkatan ini bukan tanpa dasar. Menurut Pitung, pertama mereka selama ini menjadi pendidik karakter anak dalam bidang agama. Sedangkan perhatian pemerintah terasa belum serius atas kesejahteraan mereka. Sehingga, momentum penganggaran APBD 2023 ini harusnya tidak dilewatkan begitu saja bagi pemda untuk merealisasikan janji yang selama ini digaungkan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan. Termasuk pendidikan non-formal.

Baca Juga :  Anggota DPRD Diisukan Dipecat SK Pemberhentian di Meja Pimpinan Dewan

’’Kami bukannya apa-apa, kami berharap manusiawi gitu lo, masak Rp 200 ribu per tahun, itu kan jauh dari layak. Ini kan untuk kebaikan pendidikan anak masak diabaikan. Setidaknya mengangkat marwah para pendidik-lah,’’ bebernya.

Atensi terhadap insentif para guru TPQ ini sebenarnya sudah berlangsung lama. Namun faktanya, pemda tak begitu responsif. Dibuktikan dengan masih diusulkannya dana hibah insentif guru TPQ sebesar Rp 1,5 miliar per tahun. Angka ini dibagi untuk sekitar 7.000 guru yang sudah terverifikasi.

Tak pelak kondisi ini belakangan membuat dewan geram dengan tetap mempertahankan usulannya sebesar Rp 1 juta per orang selama setahun. ’’Kasihan para guru TPQ yang selama ini terabaikan. Kita di Banggar ini menyelamatkan, ini juga bagian dari hasil audensi bersama LP Ma’arif yang sebelumnya melayangkan pengaduan ke DPRD,’’ bebernya.

Baca Juga :  SMP Islam Plus Al-Azhar, Membangun Kesalehan Sosial dengan Si Meja Emas

Atas aksi saling ngotot ini membuat Pemda dan DPRD belum temui titik temu atas besaran hibah insentif guru TPQ di APBD 2023. ’’Sebenarnya sudah ditawar naik 100 persen, dari Rp 1,5 miliar menjadi Rp 3 miliar. Tapi kami anggota banggar masih ngotot soal insentif TPQ ini. Jadi sampai saat ini belum ada kesepakatan. Setelah ini kita bahas lagi, setelah dari Bupati,’’ tegasnya. (ori/fen)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/