alexametrics
31.8 C
Mojokerto
Friday, October 7, 2022

Berkas PAW Mustakim Diteliti Pemprov

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Usulan Penggantian Antarwaktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Mojokerto dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Mustakim nampaknya masih dalam kajian Pemprov Jawa Timur. Meski usulan sudah sampai di meja Gubernur Khofifah pekan lalu, namun rekomendasi PAW belum bisa diterbitkan dalam waktu dekat.

Adanya gugatan hukum dari pihak Mustakim kepada partai disebut-sebut menjadi pertimbangan pemprov belum bisa mengeluarkan rekom pemberhentian. Kabag Administrasi Pemerintahan Setdakab Mojokerto, Dedy Muhartadi mengatakan, usulan PAW sudah ia luncurkan ke Biro Administrasi Pemerintahan Setdaprov sepekan lalu. Usulan bahkan telah ditindaklanjuti Pemprov dengan penelitian berkas.

Akan tetapi dalam prosesnya, terdapat beberapa persyaratan yang belum dilengkapi. Salah satunya putusan dari Mahkamah Partai tentang hasil sengketa pemberhentian Mustakim sebagai kader partai. Surat ini yang wajib dipenuhi sesuai dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik. Di mana, pemberhentian yang diikuti dengan perselisihan, harus diikuti dengan putusan Mahkamah Partai politiknya.

Baca Juga :  Airlangga Sebut Golkar-PSI Sedang PDKT

’’Berkas sudah kirim via aplikasi dan sudah kami komunikasikan. Namun ada beberapa persyaratan yang masih kurang. Karena ini sengketa partai, maka bisa diselesaikan berdasarkan putusan Mahkamah Partai,’’ tandasnya. Pun demikian ketika proses pemberhentian masuk dalam sengketa hukum. Surat putusan dari Pengadilan Negeri juga wajib diikuti sebagai dasar utama penerbitan rekomendasi PAW.

’’Jika masih ada sengketa dan dilanjut sampai ke pengadilan negeri, maka pemprov minta surat keterangan dari pengadilan bahwa usulan PAW ini sudah tidak ada lagi gugatan,’’ ujarnya. Dedy Sendiri sejatinya sudah meneruskan persyaratan tersebut ke pihak DPC PPP. Bahkan pengurus partai berlambang Kakbah ini sudah berkomunikasi dengan Biro Administasi pemerintahan pemprov untuk segera melengkapinya.

Baca Juga :  DPRD Kota Mojokerto Target Bulan Ini Tuntas Sampaikan Rekomendasi Pansus

Akan tetapi, tanda-tanda rekomendasi PAW diterbitkan belum juga ditemukan. Adanya sengketa hukum yang dilayangkan pihak Mustakim ke Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto dinilai menjadi pertimbangan utama pemprov belum bisa mengeluarkan rekom. Di mana, pemecatannya sebagai kader dan anggota partai dinilai unprocedrual. ’’Pengalaman dari Biro pemerintahan provinsi, Gubernur pernah digugat karena mengeluarkan rekom saat masih ada sengketa hukum,’’ pungkasnya.

Seperti diketahui, pihak Mustakim memperkarakan pemecatannya dari partai dengan menuntut kerugian immateriil senilai Rp 10 miliar. Kuasa hukum yang bersangkutan menggugat secara perdata ke PN Mojokerto, Selasa (13/9) dan mendapat register perkara nomor 70/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Mjk.

Mereka tidak terima pihak partai yang secara diam-diam dan terselubung memproses SK Pemberhentian sebagai anggota sekaligus wakil ketua DPC hingga DPP PPP menerbitkan pemecatan Mustakim pada 12 Juli lalu. (far/ron)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/