alexametrics
31.8 C
Mojokerto
Friday, October 7, 2022

Kota 103, Kabupaten 285 Syarat Minimal Verifikasi Anggota Parpol

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Syarat berat tak bisa dielakkan partai politik (parpol) baru dan nonparlemen di Kota Mojokerto untuk bisa lolos sebagai peserta pemilu 2024. Betapa tidak, para parpol new comer dituntut mampu memenuhi syarat anggota yang terverifikasi faktual minimal 103 anggota. Jumlah tersebut tiga kali lipat lebih besar ketimbang syarat di pemilu di tahun 2019 lalu yang tak kurang dari 20 orang.

Komisioner Divisi Teknis KPU Kota Mojokerto, Triwidya Kartikasari mengatakan, metode verifikasi faktual di pemilu tahun 2024 berbeda dengan pemilu 2019. Di mana, pengecekan kini menggunakan metode Krejcie dan Morgan sebagai alat ukur yang paling valid, bahkan dianggap mendekati seratus persen.

’’Kalau tahun 2019 lalu kan menggunakan metode sederhana yakni sensus dan sampling dengan batas minimal 10 persen. Namun di pemilu 2024 ini memakai Krejcie Morgan dan metode pengampilan sample sistematis. Jadi ada ukuran dan intervalnya dalam proses verifikasi masing-masing parpol,’’ ujarnya.

Baca Juga :  AHY: Pertemuan dengan Prabowo untuk Silaturahim

Perbedaan metode tersebut yang diakui Widya berdampak pada proses verifikasi faktual (verfak) anggota. Di mana, setiap parpol dituntut mampu menyertakan minimal 103 anggota yang valid untuk memenuhi syarat kelolosan.

Angka sebanyak itu didapat dari keterwakilan dari jumlah penduduk Kota Onde-Onde sebanyak 139.961 jiwa. Jumlah tersebut kemudian dicuplik berdasarkan interval sampling dengan kelipatan 1,358 yang ketemunya 76 anggota harus terverifikasi vaktual.

Nah, jika dibandingkan dengan syarat verifikasi tahun 2019, jumlah sampling-nya jauh lebih besar dari pemilu tahun 2019. Di mana, setiap parpol baru hanya dituntut menghadirkan minimal 20 anggota valid yang dicuplik secara acak oleh KPU.

’’Kalau tahun 2019 lalu kan batasan minimal sampling keanggotaan yang diverifikasi adalah 10 persen, atau sekitar 20 anggota. Ada kenaikan sampling sampai tiga kali lipat jika dibandingkan dengan pemilu tahun 2019,’’ tandasnya.

Baca Juga :  Dana Bantuan Politik di Mojokerto, Kabupaten Melambung, Kota Stagnan

Hal yang sama juga berlaku di Kabupaten Mojokerto, khususnya 12 parpol nonparlemen dan new comer yang masing-masing wajib menyertakan minimal 285 orang yang akan dicek keabsahannya sebagai anggota parpol.

Jumlah tersebut juga harus tersebar minimal di separo dari total 18 kecamatan. ’’Minimal 285 anggota itu harus terverifikasi secara administrasinya dan akan diverifikasi kebenarannya di lapangan,’’ pungkas Komisioner Divisi Teknis KPU Kabupaten Mojokerto, Achmad Arif. (far/ron)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/