25.8 C
Mojokerto
Thursday, February 2, 2023

Rekrutmen PPK Kabupaten Mojokerto Belum Resmi Dibuka

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 terus berjalan. Termasuk pembentukan dan rekrutmen badan ad hoc mulai Panitia Pemilihan tingkat Kecamatan (PPK) hingga panitia pemungutan suara (PPS) di tingkat Kabupaten Mojokerto yang bakal digelar dalam waktu dekat.

Meski sudah diumumkan ke publik, namun KPU belum resmi membuka pendaftaran bagi 90 anggota PPK dan 912 anggota PPS tersebut. Termasuk syarat dan tahapan seleksi yang akan berjalan. Komisioner Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Mojokerto, Jainul Arifin mengaku proses pendaftaran masih harus menunggu terbitnya PKPU tentang pembentukan badan ad hoc.

Saat ini, Rancangan PKPU sedang dalam perumusan sebelum disahkan. ’’Rancangannya sudah dibahas bersama teman-teman KPU Daerah dan pusat. Sekarang tinggal disusun untuk selanjutnya disahkan. Kami belum tahu kapan diterbitkan,’’ terangnya.

Baca Juga :  Rem Blong di Pacet, Pikap Muatan Cabai Masuk Jurang 15 Meter

Meski begitu, beberapa hal persyaratan diakui Jainul tidak banyak diubah dari pemilu sebelumnya. Termasuk batasan usia untuk anggota PPK dan PPS yang akan direkrut. Sesuai Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, syarat usia hanya mengatur pada batas minimal, yakni 18 tahun. Sementara batasan maksimalnya tidak diatur. Nah, batasan usia inilah yang dianggap cukup riskan.

Mengingat beban kerja mereka di pemilu nanti dinilai sangat berat. Bahkan, mengancam kesehatan jika mengaca dari pemilu 2019 lalu. Menjawab tantangan tersebut, Jainul mengklaim hal itu masih bisa diminimalisir. Pasalnya, KPU sudah mem-ploting anggaran untuk suplemen agar kesehatan masing-masing anggota PPK dan PPS terjaga.

Termasuk juga beberapa Alat Pelindung Diri (APD) mengingat status Indonesia yang dianggap masih dalam situasi pandemi Covid-19. ’’Yang jelas kami sudah ada ploting anggaran untuk vitamin dan pengecekan kesehatan. Belum tahu, apakah Indonesia dalam pandemi atau sudah pandemi. Tapi kami sudah merancang anggaran dalam posisi pandemi,’’ tegasnya.

Baca Juga :  Askot PSSI Mojokerto Urus Kekurangan Pemain

Pun demikian dengan kesejahteraan anggota badan ad hoc yang dipastikan bakal naik signifikan setelah menteri keuangan menaikkan gaji 50 persen dari sebelumnya. Mulai dari ketua PPK yang tahun Pemilu 2019 digaji Rp 1,85 juta, kini naik menjadi Rp 2,5 juta.

Sedangkan posisi anggota yang tahun 2019 lalu digaji Rp 1,6 juta kemudian di Pemilu 2024 ini naik menjadi Rp 2,2 juta. Sementara ketua PPS dari Rp 900 ribu naik menjadi Rp 1,5 juta. Sedangkan anggota, dari Rp 850 ribu naik menjadi Rp 1,3 juta.

’’Insentif juga dinaikkan sesuai dengan keputusan menteri keuangan tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML tahapan pemilu,’’ pungkasnya. (far/fen)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/