alexametrics
26.1 C
Mojokerto
Thursday, August 11, 2022

Dewan Apresiasi Langkah Kejari Usut Tuntas Kasus Dugaan Korupsi di BPRS

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – DPRD Kota Mojokerto mengapresiasi upaya penegakan hukum yang dilakukan kejaksaan negeri (kejari) untuk mengungkap kasus di BPRS Mojo Artho. Legislator daerah ini juga mengapresiasi langkah aparat penegak hukum (APH) yang tanpa pandang bulu dengan memeriksa siapapun yang diduga terlibat.

Anggota DPRD Kota Mojokerto Mochamad Harun mengungkapkan, dukungan terhadap langkah kejari telah dituangkan dalam rekomendasi Pansus BPRS yang telah dilayangkan ke eksekutif. Dari tujuh catatan, satu di antaranya merupakan pernyataan sikap untuk memberi dukungan terhadap APH yang saat ini tengah mengusut permasalahan di tubuh BPRS. ”Karena sudah ada langkah konkret dari APH, maka tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mendukung,” tegasnya.

Mantan Wakil Ketua Pansus BPRS Kota Mojokerto menilai, penegakan hukum yang dilakukan Kejari Kota Mojokerto dinilai selaras dengan tujuan pansus. Yakni sama-sama untuk penyehatan BPRS Mojo Artho. Terbukti, korps adhyaksa telah berhasil membuka keran kredit macet hingga terbayar mencapai kurang lebih Rp 1,4 miliar. ”Siapa tahu nanti APH juga mengambil beberapa langkah penyitaan dari aset-aset orang yang menyalahgunakan. Kemudian aset itu mampu dijual dan dijadikan modal lagi (oleh BPRS),” papar Harun.

Baca Juga :  Proyek GOR Mojopahit Kota Mojokerto Tak Kunjung Rampung

Politisi partai Gerindra ini juga mengapresiasi kejari yang telah memanggil siapa saja yang terlibat dalam kasus BPRS. Karena itu, pansus juga memberi support korps adhyaksa yang tanpa pandang bulu akan memanggil sejumlah orang untuk dijadikan saksi. Baik dari kalangan swasta maupun unsur pemerintahan. ”Kita mendukung APH dalam upaya penegakan hukum, memang kita tekankan agar bisa setuntas-tuntasnya,” terangnya.

Selain dukungan terhadap APH, enam poin rekomendasi pansus lainnya ditujukan kepada Pemkot Mojokerto. Harun mengatakan, rekomendasi yang ditelurkan berdasarkan hasil temuan pansus selama masa kerja enam bulan itu bertujuan agar dijadikan pijakan bagi eksekutif untuk menyehatkan kembali BPRS. ”Prinsipnya, memberikan penyehatan terhadap keberlangsungan BPRS. Maka, ada beberapa telaah yang harus kita sampaikan kepada eksekutif untuk jadi pertimbangan,” pungkasnya.

Baca Juga :  KPU Kabupaten Mojokerto Buta Teknis Verifikasi Parpol Pemilu 2024

Butir rekomendasi yang disampaikan pansus tersebut antara lain meminta pemkot untuk mencermati fakta hukum dan isu hukum agar menjadi atensi dalam perjalanan BPRS ke depan. Selain itu, pansus juga merekom BPRS untuk mencairkan semua agunan dari semua pembiayaan yang bermasalah agar dapat menghidupkan kembali operasional bank. Pansus juga mendesak perombakan jajaran direksi di BPRS serta mengoptimalkan peran dewan pengawas.

Selain itu, pansus meminta sinergitas kelembagaan antara pemkot, DPRD, dan BPRS agar diperkuat untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan ke depan. Pansus berpandangan agar suntikan modal berupa uang Rp 6,4 miliar hendaknya direalisasi dengan memperhatikan penggunaannya dan pengawasan yang lebih ketat. Selain itu, pencairan juga harus difokuskan pada beberapa hal yang dinilai prioritas. (ram/ron)

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – DPRD Kota Mojokerto mengapresiasi upaya penegakan hukum yang dilakukan kejaksaan negeri (kejari) untuk mengungkap kasus di BPRS Mojo Artho. Legislator daerah ini juga mengapresiasi langkah aparat penegak hukum (APH) yang tanpa pandang bulu dengan memeriksa siapapun yang diduga terlibat.

Anggota DPRD Kota Mojokerto Mochamad Harun mengungkapkan, dukungan terhadap langkah kejari telah dituangkan dalam rekomendasi Pansus BPRS yang telah dilayangkan ke eksekutif. Dari tujuh catatan, satu di antaranya merupakan pernyataan sikap untuk memberi dukungan terhadap APH yang saat ini tengah mengusut permasalahan di tubuh BPRS. ”Karena sudah ada langkah konkret dari APH, maka tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mendukung,” tegasnya.

Mantan Wakil Ketua Pansus BPRS Kota Mojokerto menilai, penegakan hukum yang dilakukan Kejari Kota Mojokerto dinilai selaras dengan tujuan pansus. Yakni sama-sama untuk penyehatan BPRS Mojo Artho. Terbukti, korps adhyaksa telah berhasil membuka keran kredit macet hingga terbayar mencapai kurang lebih Rp 1,4 miliar. ”Siapa tahu nanti APH juga mengambil beberapa langkah penyitaan dari aset-aset orang yang menyalahgunakan. Kemudian aset itu mampu dijual dan dijadikan modal lagi (oleh BPRS),” papar Harun.

Baca Juga :  Bawaslu Kota Mojokerto Endus Potensi Nama Ganda

Politisi partai Gerindra ini juga mengapresiasi kejari yang telah memanggil siapa saja yang terlibat dalam kasus BPRS. Karena itu, pansus juga memberi support korps adhyaksa yang tanpa pandang bulu akan memanggil sejumlah orang untuk dijadikan saksi. Baik dari kalangan swasta maupun unsur pemerintahan. ”Kita mendukung APH dalam upaya penegakan hukum, memang kita tekankan agar bisa setuntas-tuntasnya,” terangnya.

Selain dukungan terhadap APH, enam poin rekomendasi pansus lainnya ditujukan kepada Pemkot Mojokerto. Harun mengatakan, rekomendasi yang ditelurkan berdasarkan hasil temuan pansus selama masa kerja enam bulan itu bertujuan agar dijadikan pijakan bagi eksekutif untuk menyehatkan kembali BPRS. ”Prinsipnya, memberikan penyehatan terhadap keberlangsungan BPRS. Maka, ada beberapa telaah yang harus kita sampaikan kepada eksekutif untuk jadi pertimbangan,” pungkasnya.

Baca Juga :  Paripurna Rekomendasi Pansus BPRS Kota Mojokerto Digelar Pekan Depan

Butir rekomendasi yang disampaikan pansus tersebut antara lain meminta pemkot untuk mencermati fakta hukum dan isu hukum agar menjadi atensi dalam perjalanan BPRS ke depan. Selain itu, pansus juga merekom BPRS untuk mencairkan semua agunan dari semua pembiayaan yang bermasalah agar dapat menghidupkan kembali operasional bank. Pansus juga mendesak perombakan jajaran direksi di BPRS serta mengoptimalkan peran dewan pengawas.

- Advertisement -

Selain itu, pansus meminta sinergitas kelembagaan antara pemkot, DPRD, dan BPRS agar diperkuat untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan ke depan. Pansus berpandangan agar suntikan modal berupa uang Rp 6,4 miliar hendaknya direalisasi dengan memperhatikan penggunaannya dan pengawasan yang lebih ketat. Selain itu, pencairan juga harus difokuskan pada beberapa hal yang dinilai prioritas. (ram/ron)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/