alexametrics
30.8 C
Mojokerto
Monday, August 15, 2022

Bawaslu Kota Mojokerto Endus Potensi Nama Ganda

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Proses verifikasi partai politik (parpol) belum berjalan, Bawaslu Kota Mojokerto sudah memetakan sejumlah potensi kerawanan sengketa dan pelanggaran pemilihan umum (pemilu) 2024. Khususnya saat proses verifikasi faktual (verfak) yang berpotensi menemukan nama ganda dalam keanggotaan parpol peserta pemilu.

Potensi tersebut tak lepas dari rumitnya persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa lolos menjadi peserta pemilu. Ketua Bawaslu Kota Mojokerto, Ulil Abshor mengatakan, potensi nama ganda dalam keanggotaan parpol sejatinya sudah dipetakan para pengurus parpol saat sosialisasi PKPU beberapa waktu lalu.

Saat itu, banyak pertanyaan dari para pengurus soal keabsahan verifikasi ketika ditemukan nama anggota yang tercantum di lebih dari satu parpol. Dari pertanyaan itu, Ulil mengaku potensi tersebut masih bisa diklarifikasi KPU saat verfak anggota.

Baca Juga :  KIB Tawarkan Keberlanjutan Kebijakan Presiden Jokowi

Proses klarifikasi pun harus dibarengi dengan pilihan salah satu parpol anggota yang bersangkutan. Disertai dengan kesepakatan antarpengurus parpol sesuai dengan pilihan yang dituju. ’’Ya, nanti akan ada proses klarifikasi jika ada temuan nama ganda. KPU akan menanyakan kepada anggota yang bersangkutan atas pilihan parpol mana yang tepat,’’ tandasnya.

Namun, jika tidak ditemukan kesepakatan, Ulil mengaku hal itu bisa diteruskan menjadi sengketa di Bawaslu. Hanya saja, Ulil mengaku potensi tersebut masih bisa dicegah sedini mungkin sehingga tidak sampai terjadi sengketa. Bahkan, pihaknya sudah menyurati sejumlah parpol agar memetakan anggotanya yang sah sebelum didaftarkan dan disetorkan ke Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).

Baca Juga :  Gerindra Harap Kursi Wawali Segera Terisi

Sehingga tidak sampai terjadi kegandaan nama anggota antarpartai. Termasuk juga menyurati pemerintah daerah maupun TNI Polri untuk ikut mengecek ASN atau personelnya agar tidak terlibat dalam keanggotaan parpol. ’’Kami juga menyurati Wali Kota, Kapolresta dan Dandim maupun Danrem sebagai PPK (pejabat pembina kepegawaian) untuk ikut mengawasi dalam meminimalisir keterlibatan ASN atau aparat keamanan dan pertahanan dalam politik,’’ pungkasnya. (far/fen)

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Proses verifikasi partai politik (parpol) belum berjalan, Bawaslu Kota Mojokerto sudah memetakan sejumlah potensi kerawanan sengketa dan pelanggaran pemilihan umum (pemilu) 2024. Khususnya saat proses verifikasi faktual (verfak) yang berpotensi menemukan nama ganda dalam keanggotaan parpol peserta pemilu.

Potensi tersebut tak lepas dari rumitnya persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa lolos menjadi peserta pemilu. Ketua Bawaslu Kota Mojokerto, Ulil Abshor mengatakan, potensi nama ganda dalam keanggotaan parpol sejatinya sudah dipetakan para pengurus parpol saat sosialisasi PKPU beberapa waktu lalu.

Saat itu, banyak pertanyaan dari para pengurus soal keabsahan verifikasi ketika ditemukan nama anggota yang tercantum di lebih dari satu parpol. Dari pertanyaan itu, Ulil mengaku potensi tersebut masih bisa diklarifikasi KPU saat verfak anggota.

Baca Juga :  Sebuah Pesawat Terbang Dilaporkan Jatuh di Blora

Proses klarifikasi pun harus dibarengi dengan pilihan salah satu parpol anggota yang bersangkutan. Disertai dengan kesepakatan antarpengurus parpol sesuai dengan pilihan yang dituju. ’’Ya, nanti akan ada proses klarifikasi jika ada temuan nama ganda. KPU akan menanyakan kepada anggota yang bersangkutan atas pilihan parpol mana yang tepat,’’ tandasnya.

Namun, jika tidak ditemukan kesepakatan, Ulil mengaku hal itu bisa diteruskan menjadi sengketa di Bawaslu. Hanya saja, Ulil mengaku potensi tersebut masih bisa dicegah sedini mungkin sehingga tidak sampai terjadi sengketa. Bahkan, pihaknya sudah menyurati sejumlah parpol agar memetakan anggotanya yang sah sebelum didaftarkan dan disetorkan ke Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).

Baca Juga :  Soroti Enam Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak

Sehingga tidak sampai terjadi kegandaan nama anggota antarpartai. Termasuk juga menyurati pemerintah daerah maupun TNI Polri untuk ikut mengecek ASN atau personelnya agar tidak terlibat dalam keanggotaan parpol. ’’Kami juga menyurati Wali Kota, Kapolresta dan Dandim maupun Danrem sebagai PPK (pejabat pembina kepegawaian) untuk ikut mengawasi dalam meminimalisir keterlibatan ASN atau aparat keamanan dan pertahanan dalam politik,’’ pungkasnya. (far/fen)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/