Rabu, 27 Oct 2021
Radar Mojokerto
Home / Politik
icon featured
Politik

Kasus Covid-19 Menurun Tajam, Penerapan PPKM DIlanjutkan

05 Oktober 2021, 11: 04: 34 WIB | editor : Fendy Hermansyah

Kasus Covid-19 Menurun Tajam, Penerapan PPKM DIlanjutkan

SERIUS: Menko Perekonomian RI Airlangga Hartanto mengatensi penurunan kasus Covid-19 (Achmad Basuni/jawaposradarmojokerto.id)

Share this      

JAKARTA-Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada wilayah Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali dilakukan evaluasi setiap minggunya, dan dilakukan penetapan untuk melanjutkan penerapannya setiap 2 minggu. Dari hasil evaluasi minggu ini, diputuskan penerapan PPKM dilanjutkan pada periode tanggal 5 Oktober hingga 18 Oktober 2021.

Perkembangan penanganan Covid-19 di Indonesia sudah sangat baik. Pada tingkat nasional, angka capaian pengendalian kasus di Indonesia sangat baik, terlihat dari indikator Laju Penyebaran Kasus (Reproduction Number/Rt) yang ada di bawah 1 (per 30 September 2021 sebesar 0,63), jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara lain (Singapura = 1,54; Inggris = 1.05; Filipina = 1,01). Selain itu, Kasus Konfirmasi Harian per 1 juta penduduk di Indonesia sangat rendah yaitu sebesar 6,52 kasus per 1 juta penduduk, jauh lebih rendah dibandingkan negara lain (Inggris = 505,3 kasus; Malaysia = 376,3 kasus; Singapura = 361,4 kasus).

Gambaran situasi Jumlah Kasus per Pulau (Kelompok Provinsi) juga memperlihatkan penurunan Kasus Aktif yang cukup signifikan:

Baca juga: Bupati Peringati Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW

Kasus Covid-19 Menurun Tajam, Penerapan PPKM DIlanjutkan

PPKM: Meski kasus Covid-19 menurun tajam, Menko Perekonomian RI Airlangga Hartanto menyebutkan penerapan PPKM dilanjutkan (Achmad Basuni/jawaposradarmojokerto.id)

· Sumatera: Tingkat Kesembuhan (RR)= 95,19% dan Tingkat Kematian (CFR)= 3,54%, dengan penurunan Kasus Aktif sebesar -91,66%

· Nusa Tenggara: RR= 96,78% dan CFR= 2,33% dengan penurunan= -93,79%

· Kalimantan: RR= 95,11% dan CFR= 3,15% dengan penurunan= -87,44%

· Sulawesi: RR= 95,73% dan CFR= 2,62% dengan penurunan= -88,68%

· Maluku & Papua: RR= 95,69% dan CFR= 1,71% dengan penurunan= -88,47%

Dari 27 Provinsi di Luar Jawa Bali, per 3 Oktober 2021, tidak ada Provinsi yang masuk Level 4, terdapat 4 Provinsi di Level 3, dan 22 Provinsi di Level 2, serta 1 Provinsi di Level 1 (Kepulauan Riau). Asesmen situasi pandemi di luar Jawa-Bali, menunjukkan terjadi perbaikan yang signifikan dari minggu ke minggu.

“Terjadi perbaikan/ penurunan level yang cukup signifikan. Untuk tingkat Provinsi, Kalimantan Timur telah turun ke Level 2 dan Kepulauan Riau turun dari Level 2 ke Level 1,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam Konferensi PPKM secara virtual, Senin (04/10).

Untuk perkembangan level asesmen mingguan di tingkat Kab/Kota di Luar Jawa Bali, data memperlihatkan terjadi perbaikan yang terus berlanjut, di mana jumlah Kab/Kota Level 4 dan 3 terus mengalami penurunan, sedangkan jumlah Kab/Kota Level 2 dan 1 terus mengalami peningkatan (Level 1 dari 34 menjadi 44; Level 2 dari 275 menjadi 292).

Untuk perkembangan indikator Covid-19 di 10 Kab/Kota Luar Jawa-Bali PPKM Level 4 periode ini (21 September – 4 Oktober 2021), dibandingkan dengan awal periode, terdapat 1 Kab/Kota mengalami kenaikan level asesmen (Kota Banjarmasin), 7 Kab/Kota mengalami penurunan Level, dan 2 Kab/Kota tetap level asesmennya. Di sisi lain, 3 Kab/Kota masih mengalami kenaikan Positivity Rate, yakni Kota Padang, Kota Banjarmasin, dan Kota Balikpapan.

Sesuai dengan arahan Wakil Presiden yang memimpin Rapat Terbatas Evaluasi PPKM pada 4 Oktober 2021, walaupun kasus Covid-19 sudah relatif terkendali, namun penurunan Level PPKM harus dilakukan secara bertahap dan terukur, mendasarkan pada dinamika perkembangan kasus Covid-19 di lapangan.

“PPKM Level 4 masih akan diterapkan pada 6 Kab/Kota (dari sebelumnya pada 10 Kab/Kota), yaitu diterapkan di Kab/Kota yang belum ada perbaikan level, turun atau naik ke Level 3 dengan jumlah testing rendah, dan positivity rate naik atau meninggi. Data 6 Kab/Kota yang diterapkan PPKM Level 4 yakni Kab. Pidie, Kab. Bangka, Kota Padang, Kota Banjarmasin, Kab. Bulungan, dan Kota Tarakan,” ungkap Menko Airlangga.

Sejalan dengan hal tersebut, akan diterapkan PPKM Level 3 pada 44 Kab/Kota (sebelumnya 108 Kab/ Kota), dan Level 2 akan diterapkan pada 292 Kab/Kota (sebelumnya 249 Kab/Kota), serta PPKM Level 1 akan diterapkan pada 44 Kab/Kota (sebelumnya 18 Kab/Kota).

“Pengaturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada PPKM periode 5 – 18 Oktober 2021 masih tetap sama dengan penerapan PPKM periode sebelumnya, dengan penyesuaian pada pengendalian atas Pembelajaran Tatap Muka (PTM), sesuai pengaturan dari SKB Kemendikbud/Ristek dengan K/L terkait,” tutur Menko Airlangga.

Mengenai capaian vaksinasi per 4 Oktober 2021, dari 10 Kab/Kota yang menerapkan PPKM Level 4 saat ini, terdapat 8 Kab/Kota di bawah rata-rata Vaksinasi Dosis-1 Nasional (45,24%). Sedangkan capaian Vaksinasi Lansia, terdapat 7 Kab/Kota di bawah rata-rata Vaksinasi Lansia Nasional (30,93%).

Perkembangan Program PEN

Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) s.d. 1 Oktober 2021 mencapai Rp411,72 Triliun atau 55,3% dari pagu Rp744,77 Triliun. Masih seperti yang lalu, capaian perkembangan yang signifikan terjadi pada Klaster Perlinsos dan Kesehatan. Rincian realisasi adalah sbb:

· Realisasi Klaster Kesehatan: Rp104,1 Triliun (48,4%);

· Realisasi Klaster Perlinsos: Rp117,3 Triliun (62,9%);

· Realisasi Klaster Program Prioritas: Rp62,50 Triliun (53,0%);

· Realisasi Klaster Dukungan UMKM & Korporasi: Rp68,43 Triliun (42,1%);

· Realisasi Klaster Insentif Usaha: Rp59,41 Triliun (94,6%).

Realisasi klaster Kesehatan yang sebesar Rp104,1 Triliun, terutama untuk Diagnostik (Testing dan Tracing) sebesar 63,2 % atau Rp2,85 triliun; Therapeutic, untuk Insentif & Santunan Nakes sebesar 67,6% atau Rp12,8 Triliun dari pagu Rp18,94 Triliun; dan juga untuk Vaksinasi (Pengadaan dan Pelaksanaan) realisasi sebesar 38,8% atau Rp22,38 Triliun.

Sedangkan, realisasi dari klaster PerlinSos sebesar Rp117,3 Triliun antara lain digunakan untuk Program PKH sebesar 73,2% atau Rp20,72 Triliun dari pagu Rp28,31 triliun, Kartu Sembako sebesar 58,5% atau Rp29,21 Triliun dari pagu Rp49,89 Triliun, BLT Desa sebesar 51,9% atau Rp14,94 Triliun dari pagu 28,80 Triliun; dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar 57,7% atau R5,07 Tritliun dari pagu Rp8,80 Triliun.

Turut hadir dalam Konferensi Pers tersebut yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. (rep/fsr/hls)

(mj/BAS/fen/JPR)

 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
Facebook Twitter Instagram YouTube
©2021 PT. JawaPos Group Multimedia