alexametrics
23.8 C
Mojokerto
Friday, May 27, 2022

Sempat Ditunda Lima Jam

Paripurna Penyampaian LKPJ Wali Kota

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Rapat paripurna DPRD Kota sempat diwarnai penundaan, Kamis (31/3). Rapat dengan agenda penyampaian nota penjelasan dan summary Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota 2021 tetap digulirkan setelah molor lima jam.

Rapat paripurna sedianya dijadwalkan dimulai pukul 10.00 kemarin. Meski telah dihadiri pimpinan DPRD dan wali kota, tetapi agenda tersebut diundur lantaran jumlah peserta belum memenuhi kuorum. Dihadiri kurang dari separo dari total 25 anggota di DPRD Kota. Rapat yang digelar di lantai 2 gedung DPRD Kota Mojokerto itu akhirnya baru dimulai pukul 15.35 atau lima jam lebih setelah ditunda.

Ketua DPRD Kota Sunarto selaku pemimpin sidang mengungkapkan, digelarnya rapat paripurna setelah jumlah anggota dewan yang hadir memenuhi korum setelah dilakukan penundaan. Karena jumlah legislatif yang hadir telah melebihi 1/2 dari total anggota dewan sesuai peraturan DPRD Kota Mojokerto 1/2020 tentang Tata Tertib DPRD. ’’Anggota dewan yang hadir hari ini (kemarin) adalah 16 orang, sehingga rapat paripurna dapat dilanjutkan,’’ terang Sunarto.

Baca Juga :  Aklamasi, Winajat Nakhodai Golkar Kabupaten

Sementara itu, dari 9 anggota DPRD Kota Mojokerto yang tidak hadir, hanya 4 yang dengan keterangan izin. Sedangkan 5 anggota wakil rakyat lainnya absen alias tanpa ada keterangan.

Politisi yang akrab disapa Itok ini kemudian mengetuk palu untuk membuka rapat paripurna dengan pokok agenda penyampaian nota penjelasan dan summary LKPJ Wali Kota Mojokerto Tahun 2021.

Sementara itu, dalam laporannya Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menyampaikan hasil penyelenggaran pemerintah di tahun 2021. Dia mengaakan, masih adanya pandemi Covid-19 di tahun lalu harus mengubah tema pembangunan menjadi mempercepat pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat yang fokus pada kesehatan, UMKM, infrastruktur, pariwisata dan investasi. ’’Dari tema tersebut ada prioritas pembangunan sebanyak enam. Maka dirumuskan berbagai program dan kegiatan,’’ tandasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ning Ita, sapaan akrab wali kota juga menyampaikan laporan pengelolaan keuangan 2021. Disebutkannya, realisasinya pendapatan mencapai Rp 963 miliar atau tercapai 110,54 persen dari target.
Di antaranya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terealisasi Rp 256 miliar atau 124,36 persen. Meliputi pajak daerah tercapai sebesar 104,68 persen, retribusi daerah 103,15 persen, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tercapai 71,59 persen, lain-lain PAD yang sah tercapai 134,75 persen.

Baca Juga :  Gerindra Mulai Dekati Wali Kota

Pendapatan transfer, dikatakan Ning Ita, juga telah mencapai target. Realisasinya menyentuh 106,76 persen atau Rp 691 miliar. Masing-masing berasal dari transfer pemerintah pusat tercapai 128 persen dan transfer antardaerah yang terpenuhi 141,68 persen.

Hanya pendapatan lain-lain yang sah yang baru terealisasi sebesar 88,54 persen. Menurutnya, pendapatan tersebut diperoleh dari pendapatan hibah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). ’’Meskipun pendapatan daerah yang bersumber dari pusat masih dominan, namun upaya inovatif dalam meningkatkan terus dilakukan melalui beberapa inovasi yang sudah dijalankan,’’ tandasnya.

Sedangkan terkait belanja daerah, anggaran belanja daerah setelah perubahan menjadi Rp 1,3 triliun dan teralisasi hanya 83,91 persen. Sementara penerimaan pembiayaan daerah 2021 terealisasi sebesar 99,99 persen yang berasal dari sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) sebesar Rp 269 miliar dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebesar Rp 28 juta. (ram/abi)

Paripurna Penyampaian LKPJ Wali Kota

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Rapat paripurna DPRD Kota sempat diwarnai penundaan, Kamis (31/3). Rapat dengan agenda penyampaian nota penjelasan dan summary Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota 2021 tetap digulirkan setelah molor lima jam.

Rapat paripurna sedianya dijadwalkan dimulai pukul 10.00 kemarin. Meski telah dihadiri pimpinan DPRD dan wali kota, tetapi agenda tersebut diundur lantaran jumlah peserta belum memenuhi kuorum. Dihadiri kurang dari separo dari total 25 anggota di DPRD Kota. Rapat yang digelar di lantai 2 gedung DPRD Kota Mojokerto itu akhirnya baru dimulai pukul 15.35 atau lima jam lebih setelah ditunda.

Ketua DPRD Kota Sunarto selaku pemimpin sidang mengungkapkan, digelarnya rapat paripurna setelah jumlah anggota dewan yang hadir memenuhi korum setelah dilakukan penundaan. Karena jumlah legislatif yang hadir telah melebihi 1/2 dari total anggota dewan sesuai peraturan DPRD Kota Mojokerto 1/2020 tentang Tata Tertib DPRD. ’’Anggota dewan yang hadir hari ini (kemarin) adalah 16 orang, sehingga rapat paripurna dapat dilanjutkan,’’ terang Sunarto.

Baca Juga :  Gerindra Mulai Dekati Wali Kota

Sementara itu, dari 9 anggota DPRD Kota Mojokerto yang tidak hadir, hanya 4 yang dengan keterangan izin. Sedangkan 5 anggota wakil rakyat lainnya absen alias tanpa ada keterangan.

Politisi yang akrab disapa Itok ini kemudian mengetuk palu untuk membuka rapat paripurna dengan pokok agenda penyampaian nota penjelasan dan summary LKPJ Wali Kota Mojokerto Tahun 2021.

- Advertisement -

Sementara itu, dalam laporannya Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menyampaikan hasil penyelenggaran pemerintah di tahun 2021. Dia mengaakan, masih adanya pandemi Covid-19 di tahun lalu harus mengubah tema pembangunan menjadi mempercepat pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat yang fokus pada kesehatan, UMKM, infrastruktur, pariwisata dan investasi. ’’Dari tema tersebut ada prioritas pembangunan sebanyak enam. Maka dirumuskan berbagai program dan kegiatan,’’ tandasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ning Ita, sapaan akrab wali kota juga menyampaikan laporan pengelolaan keuangan 2021. Disebutkannya, realisasinya pendapatan mencapai Rp 963 miliar atau tercapai 110,54 persen dari target.
Di antaranya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terealisasi Rp 256 miliar atau 124,36 persen. Meliputi pajak daerah tercapai sebesar 104,68 persen, retribusi daerah 103,15 persen, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tercapai 71,59 persen, lain-lain PAD yang sah tercapai 134,75 persen.

Baca Juga :  Aklamasi, Winajat Nakhodai Golkar Kabupaten

Pendapatan transfer, dikatakan Ning Ita, juga telah mencapai target. Realisasinya menyentuh 106,76 persen atau Rp 691 miliar. Masing-masing berasal dari transfer pemerintah pusat tercapai 128 persen dan transfer antardaerah yang terpenuhi 141,68 persen.

Hanya pendapatan lain-lain yang sah yang baru terealisasi sebesar 88,54 persen. Menurutnya, pendapatan tersebut diperoleh dari pendapatan hibah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). ’’Meskipun pendapatan daerah yang bersumber dari pusat masih dominan, namun upaya inovatif dalam meningkatkan terus dilakukan melalui beberapa inovasi yang sudah dijalankan,’’ tandasnya.

Sedangkan terkait belanja daerah, anggaran belanja daerah setelah perubahan menjadi Rp 1,3 triliun dan teralisasi hanya 83,91 persen. Sementara penerimaan pembiayaan daerah 2021 terealisasi sebesar 99,99 persen yang berasal dari sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) sebesar Rp 269 miliar dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebesar Rp 28 juta. (ram/abi)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/