Bahwa, setiap kebijakan dan pengawasan yang dilakukan bertujuan untuk menghadirkan keadilan sosial, peningkatan kualitas hidup, dan kesejahteraan bagi seluruh warga Kota Mojokerto. Berbagai isu strategis menjadi fokus lima wakil rakyat dari partai banteng moncong putih di DPRD Kota Mojokerto.
Dari urusan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kepegawaian, olahraga, penguatan ekonomi, kebencanaan, hingga masalah retribusi sampah. Keteguhan dalam menjalankan mandat konstitusional itu terejawantah dalam sejumlah hasil kerja yang solutif.
Antara lain, melalui fungsi legislasi ikut menetapkan 10 perda dan raperda untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Produk hukum itu di antaranya perda pengelolaan barang milik pemerintah daerah, raperda perlindungan guru dan tenaga kependidikan, raperda kepariwisataan, dan raperda mitigasi kebakaran.
Adapun dalam fungsi anggaran, kader memastikan setiap rupiah dalam APBD dialokasikan untuk program yang berdampak pada kesejahteraan warga. Wujudnya, meliputi pemenuhan anggaran pendidikan dan kesehatan di atas mandatory spending untuk menjamin sekolah gratis dan layanan rumah sakit tetap prima.
Kemudian, perbaikan jalan lingkungan dan drainase dengan mengalokasikan dana secara signifikan. Serta penguatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) lewat aturan yang fleksibel dan kelonggaran pengembangan usaha.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan juga memastikan setiap program tepat sasaran melalui fungsi pengawasan. Seperti menggelar sidak ke lokasi proyek infrastruktur untuk memastikan pekerjaan tepat waktu dan berkualitas, hingga peninjauan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam rangka memindaklanjuti dimanika program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Di sisi lain, lewat balik meja, para politisi ini membuka pintu lebar rapat dengar pendapat (RDP) dengan eksekutif dan masyarakat dalam rangka mendengar keluhan dan menjadi mediator konflik sosial, masalah ketenagakerjaan, hingga pengaduan layanan birokrasi yang lambat. (adi/ris)
Editor : Fendy Hermansyah