KABUPATEN - Kepuasan masyarakat atas kepemimpinan Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa dan Wabup M. Rizal Oktavian trennya sangat positif, bahkan tembus 81,1 persen. Khususnya pada realisasi program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas sebagai bagian dari program unggulan. Disusul Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan peningkatan insentif guru TPQ.
Peneliti Utama The Republic Institute (TRI) Sufyanto mengungkapkan hasil survei TRI terkait evaluasi kinerja 100 hari pertama pasangan Bupati Muhammad Albarraa dan Wakil Bupati Muhammad Rizal Oktavian di Kabupaten Mojokerto menunjukkan tren yang sangat bagus.
Survei ini berlangsung pada 15–22 Mei 2025 dengan melibatkan 800 responden dari seluruh kecamatan di Mojokerto dengan metode wawancara tatap muka, menggunakan teknik stratified random sampling, serta margin of error kurang lebih 4,9 persen. ’’Hasilnya dengan tingkat kepuasan masyarakat Mojokerto terhadap kepemimpinan Bupati Gus Barra dan Wakil Bupati Mas Rizal itu sangat memuaskan. Sebanyak 81,1 persen masyarakat menyatakan puas atas kinerja kepemimpinan beliau berdua,’’ ungkapnya.
Artinya, hanya ada 11,4 persen yang menyatakan tidak puas. Sementara sisanya, 7,5 persen memilih tidak tahu atau tidak menjawab (TT/TJ). Tingginya tingkat kepuasan ini terutama dipicu oleh program-program prioritas yang dinilai langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. ’’Termasuk, gaya kepemimpinan yang dianggap komunikatif, cepat tanggap, dan konsisten terhadap janji kampanye juga jadi poin kepuasan masyarakat,’’ jelasnya.
Perhatian pemerintah terhadap permasalahan sosial masyarakat menjadi faktor utama yang mendapat respon positif terbesar, 18,1 persen. Selain itu, komitmen pemerintah dalam meningkatkan sektor pelayanan publik juga menjadi alasan penting dengan tingkat dukungan sebesar 12,9 persen. ’’Pelayanan kesehatan, pendidikan, serta administrasi pemerintahan yang semakin mudah diakses dan berkualitas, dinilai sebagai langkah positif yang membawa perubahan,’’ terangnya.
Konsistensi Bupati dan Wakil Bupati dalam menjalankan janji kampanye juga menjadi poin yang diapresiasi masyarakat, dengan 11,6 persen responden. Disusul kecepatan pemerintah merespon berbagai isu di lapangan yang mendapat dukungan 11,4 persen. ’’Gaya kepemimpinan yang komunikatif, merangkul, dan berkolaborasi dengan semua elemen masyarakat juga mendapat tempat di hati warga. 10,1 persen responden menilai itu sebagai nilai tambah yang membuat mereka merasa dilibatkan dalam proses pembangunan,’’ jelasnya.
Selain itu, penyelarasan kebijakan daerah dengan program Asta Cita pemerintah pusat 10 persen. Sedangkan fokus pada peningkatan kesejahteraan ekonomi dan ketahanan pangan 9,5 persen. Sufyanto menjelaskan, ada sejumlah program prioritas yang menjadi perhatian masyarakat. ’’Pertama di program UHC, itu sampai menyentuh angka 85,7 persen,’’ ujarnya.
Benar saja, melalui UHC Prioritas ini, pemerintah menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, cukup dengan menunjukkan KTP tanpa perlu khawatir soal biaya. Lalu kata Sufyanto, RTLH juga sangat tinggi sebesar 83,9 persen. Kemudian peningkatan insentif guru TPQ dan penguatan pendidikan nonformal itu juga mencapai 82,1 persen.
Termasuk ada soal pemberian jaminan sosial bagi pekerja ekosistem desa melalui BPJS Ketenagakerjaan, kepuasan mencapai 81,4 persen. Tak terkecuali sarana dan prasarana sekolah dengan tingkat kepuasan 80 persen. ’’Ini menjadi bukti masyarakat tidak hanya merespons positif kebijakan bersifat infrastruktur, namun juga memberi penghargaan tinggi pada program-program sosial, pendidikan, dan kesehatan. Termasuk upaya pencegahan stunting dan pemberdayaan ekonomi,’’ paparnya.
Kinerja pemda pada bidang pemerintahan, lanjut Sufyanto, mayoritas masyarakat sangat puas. Skor tertinggi pada bidang pembangunan infrastruktur sebesar 84,2 persen. ’’Itu mencerminkan keberhasilan pemerintah memperbaiki kualitas fasilitas umum, seperti jalan, jembatan, dan sarana pendukung lainnya yang berdampak langsung pada kehidupan warga,’’ bebernya.
Bidang pendidikan dan kebudayaan juga mendapat respons positif dengan tingkat kepuasan 83,5 persen.
Sementara itu, bidang sosial dan ekonomi mendapat penilaian puas dari 82,5 persen responden. Terutama terkait program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pelayanan publik yang melibatkan berbagai dinas seperti kesehatan, administrasi kependudukan, dan komunikasi, juga memuaskan masyarakat dengan angka 79,5 persen.
Selain itu, bidang lingkungan hidup, transportasi, keamanan, dan ketertiban turut menunjukkan tingkat kepuasan yang cukup tinggi. ’’Khusus pada bidang infrastruktur, ini menempati kepuasan tertinggi nomor satu di Jawa Timur. Jadi ini bisa menjadi magnet bagi pemerintah lainnya, kemudian bisa belajar secara baik ke pemerintah Kabupaten Mojokerto terkait dengan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mojokerto,’’ pungkasnya. (ori/fen)
Editor : Hendra Junaedi