Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dewan Segera Bertolak ke KemanPAN-RB

R
Penulis: Rizal Amrulloh❯
SAMPAIKAN ASPIRASI: Sebanyak 18 pegawai non-ASN yang tidak masuk dalam daftar alokasi pengadaan PPPK paruh waktu saat mengadu ke DPRD Kota Mojokerto, Selasa (16/9) lalu.
SAMPAIKAN ASPIRASI: Sebanyak 18 pegawai non-ASN yang tidak masuk dalam daftar alokasi pengadaan PPPK paruh waktu saat mengadu ke DPRD Kota Mojokerto, Selasa (16/9) lalu.

Perjelas Nasib 18 Pegawai Non-ASN Kota


Advertisement

KOTA - DPRD Kota Mojokerto berancang-ancang untuk bertolak ke Kemenpendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Langkah dewan tersebut guna memperjelas nasib 18 pegawai non-aparatur sipil negara (ASN) yang nasibnya masih harap-harap cemas terkait nasibnya untuk diangkat sebagai PPPK paruh waktu.

Agenda lawatan tersebut telah dibahas dalam rapat badan musyawarah (banmus) DPRD. Kunjungan kerja akan dilakukan oleh perwakilan pimpinan dewan dan ketua komisi I DPRD  Kota Mojokerto. ’’Insya Allah dijadwalkan dalam minggu ini,’’ ungkap Sekretaris DPRD Kota Mojokerto Ruby Hartoyo.

Namun, papar Ruby, dewan telah menjalin koordinasi dengan KemenPAN-RB. Sehingga, legislatif masih menunggu informasi lebih lanjut terkait waktu kunjungan yang akan dilaksanakan. Mengingat, selain Kota Mojokerto, juga terdapat sejumlah daerah lainnya yang juga melakukan usulan serupa. Yakni dengan mengajukan ulang pegawai non-ASN agar terakomodir dalam formasi PPPK paruh waktu. ’’Dari beberapa daerah ada juga yang mengusulkan susulan,’’ imbuhnya.

Advertisement

Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Hadi Prayitno meyatakan, agenda kunjungan kerja ke KemenPAN-RB masih dibahas bersama dengan pimpinan. Upaya guna mengawal nasib dari 18 tenaga non-ASN yang semula tidak masuk dalam daftar alokasi PPPK paruh waktu di lingkungan Pemkot Mojokerto. ’’Sedang dibahas dengan pimpinan,’’ urainya.

Seperti diketahui, belasan tenaga honorer non-ASN tersebut tidak tercantum dalam daftar pengumuman alokasi pengadaan PPPK paruh waktu. Ketidaklolosan mereka dinilai janggal lantaran hanya dialami 18 orang yang tergabung dalam forum perjuangan pegawai non-ASN dan sebelumnya sempat mengikuti hearing dengan DPRD pada 1 Agustus lalu. Setelah menuai protes dan atensi dari dewan, Pemkot Mojokerto akhirnya kembali mengusulkan ulang mereka ke KemenPAN-RB. (ram/fen)

Advertisement

Artikel Terkait

Pemkot dan DPRD Kota Mojokerto Kejar Penetapan 13 Raperda

Pemkot dan DPRD Kota Mojokerto Kejar Penetapan 13 Raperda

Sebanyak 13 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Mojokerto segera ditetapkan. Belasan aturan perundang-undangan daerah itu mencakup berisi aturan pengelolaan air limbah domestik hingga perlindungan guru dan tenaga k

Pemkot Mojokerto Fokus Penagihan Piutang Pajak dan Retribusi

Pemkot Mojokerto Fokus Penagihan Piutang Pajak dan Retribusi

KOTA – Pemkot Mojokerto berkomitmen meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2026. Upaya itu antara lain dilakukan dengan memanfaatkan aset daerah secara maks

Pemkot-DPRD Kota Mojokerto Sepakati KUA-PPAS 2027 dan Bahas P-KUA PPAS 2026

Pemkot-DPRD Kota Mojokerto Sepakati KUA-PPAS 2027 dan Bahas P-KUA PPAS 2026

Perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah terus dimatangkan Pemkot Mojokerto dan DPRD Kota Mojokerto. Rabu (5/8) lalu, dua rapat paripurna digelar sekaligus, yakni membahas kesepakatan Rancangan Kebijakan U

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer