Saat Demo Tolak Harga BBM Naik di depan kantor Wali Kota-DPRD
KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Demo menentang kenaikan harga BBM di depan kantor DPRD Kota Mojokerto Rabu (7/9) siang diwarnai keributan. Seorang mahasiswa diduga dipukul oleh polisi. Polres Mojokerto Kota mengaku bakal menindak tegas anggota yang terbukti bersalah.
Ketegangan antara massa aksi dan polisi itu terjadi saat ratusan mahasiswa dari berbagai kelompok tengah menyampaikan aspirasinya di depan gedung dewan di Jalan Gajah Mada, Kota Mojokerto. Setelah sejumlah perwakilan dewan dan pemkot menemui para mahasiswa, seorang anggota Polres Mojokerto Kota yang tengah mengawal aksi unjuk rasa diduga melakukan kekerasan.
Elang Teja Kusuma, Ketua Umum HMI Mojokerto mengaku mendapat pukulan dari oknum polisi tersebut. “Ketika Pak Itok mau mundur, secara sengaja atau tidak saya mendapat pukulan di sini,” ujarnya sembari menunjuk bagian pelipis kiri.
Dia yang saat itu berada di barisan paling depan memang terlibat gesekan dengan petugas. Elang yakin pukulan itu dilepaskan oleh anggota berseragam polisi. “Sepertinya sengaja, karena gesekan-gesekan itu spontanitas dan terjadi langsung,” tukasnya.
Atas dugaan kekerasan yang terjadi saat aksi unjuk rasa ini, mahasiswa menuntut Kapolres Mojokerto Kota AKBP Wiwit Adisatria menindak anggotanya. Mereka memberi waktu sampai 2×24 jam kepada kepolisian untuk menuntaskannya.
Wiwit yang sejak awal mengawal aksi demonstrasi berhasil meredam kericuhan. Dirinya juga berjanji bakal menjatuhkan sanksi terhadap anggota yang terbukti bersalah.
“Saya pastikan kalau dia melakukan pelanggaran saat unjuk rasa ini akan saya tindak. Kasi propam tindak lanjuti segera, kalau perlu sidang disiplin, langsung sidang disiplin,” tegasnya.
Dalam orasinya, massa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Mojokerto menuntut pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM. Mereka meminta DPRD Kota maupun Kabupaten Mojokerto untuk mengusulkan pencabutan kebijakan tersebut karena dinilai telah memberatkan masyarakat.
“Khususnya kelas bawah, pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang belum sepenuhnya pulih akibat pandemi Covid-19,” lontar salah satu perwakilan mahasiswa.
Selain itu, mereka juga mendorong Pemkot Mojokerto mengeluarkan regulasi terkait pengendalian inflasi imbas kenaikan harga BBM. (adi/fen)
