Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Empat PPPK Paruh Waktu Kemenag Berpotensi Diperpanjang

I
Penulis: Indah Oceananda❯
DITETAPKAN: Lima pegawai PPPK paruh waktu di lingkup Kemenag Kota Mojokerto resmi melalui proses pengangkatan pegawai, beberapa waktu lalu. (dok JPRM)
DITETAPKAN: Lima pegawai PPPK paruh waktu di lingkup Kemenag Kota Mojokerto resmi melalui proses pengangkatan pegawai, beberapa waktu lalu. (dok JPRM) 

Advertisement

KOTA - Hitung mundur kontrak empat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungan Kemenag Kota Mojokerto dimulai. Masa kerja yang akan berakhir 30 Oktober 2026 itu tidak serta-merta putus. Menyusul, peluang perpanjangan masih terbuka lebar, dengan catatan kinerja minimal berkategori baik. 

Kasubag Tata Usaha Kantor Kemenag Kota Mojokerto Bambang Sunaryadi mengatakan, pihaknya bahkan baru saja menuntaskan usulan perpanjangan kontrak untuk keempat pegawai tersebut. Usulan itu kini tinggal menunggu proses verifikasi dan persetujuan lanjutan. ’’Untuk usulan perpanjangan sudah kita tuntaskan. Saat ini kita ajukan ke tingkat atas untuk diproses,’’ kata Bambang, Senin (5/10).

Ia menuturkan, keempat pegawai tersebut merupakan total PPPK paruh waktu yang diangkat sejak 2025 lalu. Dua orang bertugas di kantor Kemenag, sedangkan dua lainnya di MAN Kota Mojokerto. ’’Proses perpanjangan nantinya tetap mempertimbangkan seluruh ketentuan. Termasuk evaluasi kinerja, kebutuhan instansi, anggaran, kedisiplinan, dan batas usia pegawai,’’ imbuhnya. 

Advertisement

Sesuai regulasi, perpanjangan kontrak PPPK paruh waktu mengacu pada Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 16 Tahun 2025 tentang PPPK paruh waktu. Dalam Diktum ke-13 disebutkan, masa perjanjian kerja ditetapkan paling lama satu tahun dan dituangkan dalam perjanjian kerja. 

Dengan demikian, kontrak tidak otomatis diperpanjang. Kelanjutannya sangat bergantung pada hasil evaluasi. Dalam regulasi tersebut, setiap PPPK paruh waktu wajib menyusun sasaran kinerja pegawai (SKP) sesuai target dalam perjanjian kerja dan dievaluasi secara triwulanan dan tahunan. ’’Evaluasi dilakukan berkala. Hasilnya menjadi dasar rekomendasi perpanjangan, sekaligus peluang untuk diangkat menjadi PPPK penuh waktu jika formasi dan anggaran memungkinkan,’’ jelasnya. 

Bambang menegaskan, ada beberapa syarat mutlak agar kontrak bisa diperpanjang. Pertama, kinerja. Nilai SKP tahunan harus minimal berpredikat baik. Kedua, kebutuhan instansi terhadap formasi tersebut masih ada. Ketiga, ketersediaan anggaran belanja pegawai. 

Advertisement

’’Unit kerja atau instansi tempat bertugas masih memerlukan keberadaan formasi dan tersedianya alokasi anggaran belanja pegawai pada instansi yang bersangkutan,’’ tegasnya. Faktor lain adalah kedisiplinan dan batas usia pensiun (BUP). Pegawai tidak boleh sedang menjalani hukuman disiplin berat atau tersangkut kasus hukum, serta belum mencapai BUP sesuai jabatan. 

’’Selama semua persyaratan terpenuhi, peluang untuk diperpanjang sangat besar. Kontrak ini juga bukan otomatis menjadi penuh waktu, statusnya tetap paruh waktu sampai ada kebijakan pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu,’’ pungkasnya. (oce/ris)

 

Advertisement
Editor : Fendy Hermansyah
Sumber : Radar Mojokerto

Artikel Terkait

Wacana Penarikan Guru PPPK Paruh Waktu di Mojokerto ke Pusat Jadi Angin Segar

Wacana Penarikan Guru PPPK Paruh Waktu di Mojokerto ke Pusat Jadi Angin Segar

Wacana penarikan pengelolaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu oleh pemerintah pusat direspons positif pemerintah daerah (pemda). Kebijakan ini dinilai menjadi angin segar bagi pemda yang sela

Jumlah Insentif Guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Mojokerto Turun

Jumlah Insentif Guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Mojokerto Turun

DPRD Kabupaten Mojokerto bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati kerangka asumsi makro ekonomi dan proyeksi belanja dalam pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementa

Gaji Ke-13 PPPK Paruh Waktu Rp 500 Ribu

Gaji Ke-13 PPPK Paruh Waktu Rp 500 Ribu

Ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungan Pemkot Mojokerto mendapat gaji ke-13 sebesar Rp 500 ribu. Jumlah tersebut seperempat dari gaji mereka Rp 2,2 juta per bulan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer