
BKPSDM Kabupaten Sebut Alih Status pada Tahun Depan
KABUPATEN - Meski belum mendapatkan SK, namun para guru yang diusulkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu tampaknya bakal merasakan angin segar. Sebab, mulai tahun depan, status mereka bisa berpotensi menjadi PPPK Penuh Waktu.
Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Mojokerto Amat Susilo mengatakan, kebijakan PPPK Paruh Waktu hanya bersifat transisi. Sebab, mulai 2026 nanti, pemerintah menargetkan semua guru bisa diangkat penuh waktu sesuai kebutuhan formasi dan kemampuan anggaran. ’’Masa kontrak PPPK Paruh waktu memang per tahun, bisa diperpanjang sesuai kebutuhan pemda,’’ katanya.
Dia menuturkan, transformasi status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu dilakukan untuk memberikan kepastian status. Sekaligus kesejahteraan yang setara dengan ASN lain. ’’Jadi tidak menutup kemungkinan tahun depan bisa jadi status guru yang sebelumnya paruh waktu menjadi penuh waktu,’’ ulasnya.
Kendati demikian, pihaknya menuturkan, Kementerian Keuangan dan Kementerian PAN-RB kini juga tengah menyiapkan mekanisme pengalihan dan penganggaran untuk memastikan proses berjalan lancar tanpa mengganggu APBN maupun APBD. Sehingga, untuk kepastian peluang tersebut pihaknya tetap menunggu kebijakan dari pusat. ’’Kita tetap menunggu kebijakan dari pusat terkait formasi dan ketersediaan anggaran,’’ bebernya.
Sekadar diketahui, dari total 2.975 usulan NIP calon PPPK paruh waktu tahun ini, 591 pelamar diantaranya berasal dari formasi guru. Di mana, dari pengusulan awal sebanyak 396 guru honorer yang diusulkan PPPK paruh waktu dari pegawai non-ASN terdaftar pada pangkalan data BKN. Kemudian, 195 guru non-ASN yang diusulkan meski tidak terdata dalam pangkalan data Badan Kepegawaian Negera (BKN). (oce/fen)



