
Dewan Pendidikan Angkat Bicara soal Nasib CGP
KABUPATEN - Dewan Pendidikan Kabupaten Mojokerto turut angkat bicara terkait buramnya nasib para calon guru penggerak (CGP) angkatan 12. Penghapusan program sekolah penggerak dinilai menjadi dilema bagi mereka yang saat ini dinyatakan parkir untuk sementara waktu.
Wakil Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Mojokerto Nasirudin mengungkapkan, saat ini jumlah CGP angkatan 12 di Kabupaten memang mencapai 100 lebih. Karenanya dengan pencabutan aturan program sekolah penggerak, lanjut dia, tentu menjadi mimpi buruk bagi yang telah dinyatakan lolos. ”Ini memang jadi problem, karena sudah merekrut tapi akhirnya tidak ada kelanjutan. Termasuk guru yang sudah lolos pengajar praktik pun sampai hari ini tidak ada kejelasan akan nasib mereka,” ungkapnya, kemarin.
Selain CGP, jumlah pengajar praktik dalam program guru penggerak yang masih dinyatakan sebagai calon, jumlahnya juga cukup tinggi. Mereka tersebar di berbagai angkatan. ”Untuk yang sudah dinyatakan lolos seleksi, baik calon guru penggerak maupun calon pengajar praktik, sebaiknya pemerintah tetap memikirkan kelanjutannya,” beber dia.
Menurut Waka Humas SMAN 1 Gedeg ini, penghapusan program sekolah penggerak secara substansif tidak serta merta dihilangkan begitu saja, namun masih dalam tahap penyempurnaan. ”Bukan seluruhnya penghapusan, namun lebih ke arah penyempurnaan. Nama mungkin berubah menjadi PKS (program kepemimpinan sekolah),” tandasnya.
Menurut dia, dengan adanya PKS ini, diharapkan dapat menambah sekaligus menyempurnakan materi dari program guru penggerak. ”Pandangan saya, PKS materinya nanti bisa terdiri dari materi program guru penggerak dan ditambah atau dilanjutkan dengan materi kompetensi kepemimpinan kepala sekolah dan atau pengawas sekolah,” ulasnya.
Dia juga mendorong, agar PKS menjadi solusi keberlanjutan bagi para guru penggerak. Yang mana nantinya bisa dijalankan dengan dua langkah skenario. ”Pertama, peserta PKS tetap bisa diisi dari alumni PGP sebagai tindak lanjut. Dan yang kedua bisa merekrut peserta baru nonalumni program guru penggerak,” jelasnya.
Kendati demikian, hingga kini PKS masih menjadi wacana dan belum dimatangkan. Akan tetapi, Nasirudin memastikan, PKS disinyalir bakal melanjutkan alias sebagai pengganti program guru penggerak.
”Karena Permendikbud Nomor 40 Tahun 2021 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah, sampai hari ini masih tetap dari guru penggerak. Meskipun bisa juga dari produk diklat CKS atau diklat kompetensi kepala sekolah. Ya, semoga juga ada kebijakan terbaru lagi dari pemerintah untuk menjawab kejelasan nasib CGP angkatan 12 ini,” tandasnya.
Sebelumnya, seratus lebih CGP di Kabupaten Mojokerto harus parkir untuk sementara waktu. Pasalnya, pasca dihapusnya program sekolah penggerak sejak Maret lalu, sejauh ini belum ada kejelasan terkait nasib mereka ke depan. (oce/ris)



