
Tiap Tahun, Dua Persen yang Ajukan Legalitas
KABUPATEN - Jumlah pengajuan legalitas lembaga pendidikan keagamaan nonformal di Kabupaten Mojokerto terus dilakukan. Tercatat, hingga awal tahun ini, pengajuan izin operasional di Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Mojokerto baru menyentuh dua persen.
Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Kemenag Kabupaten Mojokerto Muhibbudin mengatakan, pendidikan keagamaan nonformal di bawah binaan dan pengawasan Kantor Kementerian Agama (Kemenag), seperti pendirian TPQ dan Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) wajib mengantongi izin.
Pihaknya mencatat, tahun ini ada 2.410 lembaga yang sudah tercatat mengantongi izin operasional. ’’Ribuan lembaga ini terbagi jadi tujuh kategori. Mulai dari pondok pesantren, TPQ hingga madrasah diniyah,’’ jelasnya.
Dia menyatakan, setiap tahun kepengurusan izin operasional lembaga pendidikan nonformal di bawah naungan Kemenag tak banyak mengalami penambahan. Sebab, diakuinya, kesadaran masyarakat akan pendidikan keagamaan yang berkualitas masih minim.
’’Kenaikan lembaga yang mengurus izin operasional hanya berkisar dua persen. Meski begitu, yang belum mengurus izin bukan berarti mereka tidak legal, mungkin karena belum mencukupi sarana prasarana untuk mengurus izin,’’ ulasnya.
Kepengurusan izin operasional, lanjutnya, didasarkan kepada petunjuk teknis juknis izin operasional terbaru. Itu mengacu surat keputusan Dirjen Pendidikan Agama Islam Nomor 91 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Al-Quran. Antara lain, setiap lembaga yang ingin mengajukan Ijop (izin operasional) harus memuat surat pengantar proposal pendaftaran lembaga, dan minimal sudah menjalani 2 tahun proses pembelajaran. ’’Selain itu, diwajibkan sudah memiliki gedung sendiri dan tidak boleh menumpang di lembaga lain serta mempunyai 4 guru madin dan siswa minimal 60 santri,’’ papar dia.
Dia menambahkan, setiap lembaga pendidikan keagamaan harus berbadan hukum serta memiliki struktur organisasi. Ini menjadi salah satu bukti adanya proses belajar-mengajar dan merupakan bagian persyaratan administrasi yang harus dipenuhi untuk menunjukan eksistensi lembaga pendidikan. ’’Yang paling penting adalah, kalau lembaga itu berizin, maka pada saat misalnya untuk mengusulkan bantuan, mereka sudah berbadan hukum dan tercatat,’’ pungkasnya. (oce/fen)



