
PKBM dan PAUD di Kabupaten Mulai Tahap Pengajuan
KABUPATEN – Selain ditunjang dari bantuan operasional satuan pendidikan (BOSP) kesetaraan, penguatan kelembagaan pendidikan nonformal ditegaskan dengan penggunaan skema sistem Arkas atau aplikasi rencana kegiatan dan anggaran. Kini, belasan lembaga pusat kegiatan belajar mengajar (PKBM) telah menggunakan skema tersebut untuk mempermudah pencairan BOSP.
Kabid PAUD dan Pendidikan Nonformal (PNF) Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Mojokerto Nur Liswati Rahayu menjelaskan, sistem Arkas ini sebenarnya telah digunakan sejak tahun lalu. Untuk saat ini, skemanya masih ada beberapa perubahan data dan perbaikan sistem dari pusat data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). ’’Sekarang tidak hanya lembaga formal saja, nonformal seperti PKBM dan PAUD sudah terintegrasi dengan Arkas,’’ paparnya, kemarin (1/1).
Sistem Arkas, imbuh Liswati, di dalamnya memuat rencana pembukuan dan pelaporan keuangan. Khususnya, untuk penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari bantuan operasional penyelenggara pendidikan nonformal. ’’Untuk memperkuat sistem kelembagaan pendidikan nonformal di Kabupaten Mojokerto, maka teman-teman di lembaga nonformal mulai menggunakan Arkas. Ini berkaitan dengan pencairan BOSP kesetaraan juga,’’ imbuhnya.
Seperti yang diketahui, tahun ini, 18 PKBM di Kabupaten Mojokerto diusulkan menerima BOSP kesetaraan. Anggaran tersebut nantinya bisa digunakan sebagai biaya operasional penyelenggaraan pendidikan, di samping biaya operasional pendidikan (BOP).
Namun, tidak semua peserta didik bisa mendapatkan BOSP. Syaratnya, siswa yang mendapatkan alokasi bantuan tersebut harus berusia 7 sampai 24 tahun, serta memiliki nomor induk siswa nasional (NISN). ’’Jadi, meskipun dapat bantuan, tidak semua siswa yang memperoleh, maksimal (usianya) 24 tahun,’’ paparnya.
Dia menambahkan, besaran dana yang disalurkan ke PKBM juga didasarkan dari masing-masing paket pembelajaran. Antara lain, program paket A sebesar Rp 1,3 juta, program paket B senilai Rp 1,5 juta, serta program paket C sebesar Rp 1,8 juta. ’’Hitungannya per peserta didik dan disalurkan per tahun,’’ ulas Liswati.
Dia menegaskan, dana BOSP kesetaraan sendiri, bisa dipakai untuk penggunaan operasional sekolah. Termasuk pendaftaran peserta didik baru (PPDB), pengembangan perpustakaan, hingga pemberian honor. (oce/ris)
