25.8 C
Mojokerto
Thursday, February 2, 2023

Ribuan Anak Tidak Sekolah, Pemkab Mojokerto-UNICEF Lakukan Pendataan

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Angka anak tidak sekolah (ATS) di Kabupaten Mojokerto diperkirakan mencapai 10 ribu. Pemkab Mojokerto menggandeng UNICEF dan tengah menerjunkan tim untuk mengeahui data riil di lapangan.

Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Kabupaten Mojokerto Bambang Eko Wahyudi mengungkapkan, angka 10.119 ATS di Kabupaten Mojokerto merupakan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020 lalu. Karena itu, perlu dilakukan updating data untuk mengetahui validasi di tahun 2023 ini. ”Sekarang tim mulai terjun ke desa-desa untuk proses pendataan,” paparnya kemarin.

Bambang menyebutkan, tim yang terdiri dari 130 orang yang sebelumnya telah dilatih UNICEF untuk melakukan pendataan ATS melalu sistem aplikasi. Namun, dari 18 kecamatan se-Kabupaten Mojokerto, proses pendataan hanya dilakukan di 4 kecamatan.

Baca Juga :  MBF 2022, Disporabudpar Kota Mojokerto Gelar Lomba Fotografi Batik

Dari 4 kecamatan tersebut, kata dia, masing-masing juga dipilih 2 desa yang ditetapkan sebagai sasaran pendataan ATS. ”Jadi ada 4 kecamatan mencakup 8 desa. Yang menentukan desanya secara random oleh UNICEF,” bebernya.

Masing-masing menyasar di Kecamatan Puri yang terdiri dari Desa Banjaragung dan Desa Kebonagung. Selain itu, pendataan juga dilakukan di Kecamatan Sooko yang meliputi Desa Japan dan Desa Sooko.

Sedangkan titik sasaran lainnya yakni di Desa Pohkecik dan Desa Randugenengan di Kecamatan Dlanggu. Serta di Desa Sidoharjo dan Desa Trusan di Kecamatan Gedeg. ”Kita ingin mendapatkan data riil anak tidak sekolah sesuai by name by address-nya dan dari rentang umur ini berapa,” paparnya.

Baca Juga :  SDN Wates 5 Kota Mojokerto Kolaborasi Giat Literasi dengan Hari Ibu

Bambang menyebutkan, hasil dari validasi data tersebut nanti bakal dijadikan dasar untuk melakukan intervensi. Baik yang akan dilakukan oleh i UNICEF maupun program kebijakan dari Pemkab Mojokerto sendiri.

Antara lain dengan memberikan layanan pendidikan untuk menekan angka ATS. Baik melalui pendidikan formal di sekolah maupun informal di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) atau sekolah kejar paket. ”Agar intervensi nanti bisa tepat sasaran, maka kita harus tahu dulu data yang betul-betul riil,” pungkas Bambang. (ram/ron)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/