alexametrics
31.8 C
Mojokerto
Tuesday, May 24, 2022

Dongkrak Partisipasi, KPU Libatkan Relawan Demokrasi

SOOKO, Jawa Pos Radar Mojokerto – Angka partisipasi pilkada 9 Desember nanti dikhawatirkan merosot. Menyusul pandemi yang tak kunjung mereda, menimbulkan keengganan pemilih hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Hal ini diantisipasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto. Lembaga penyelenggara ini melibatkan relawan demokrasi untuk mendongkrak partisipasi pemilih.

Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat (Sosdiklih Parmas) Jainul Arifin mengatakan, sebanyak 50 orang sudah mendaftar sebagai relawan demokrasi. Mereka akan bekerja dan turun ke masyarakat untuk membantu melakukan sosialisasi.

Sebelum itu, terang Jainul, para relawan ini akan menjalani bimbingan teknis. Mereka akan diberikan pemahaman cara melakukan sosialisasi dan meyakinkan calon pemilih untuk hadir ke TPS. ’’Setelah bimtek, baru turun ke masyarakat,’’ ungkapnya.

Dengan bimtek, kata Jainul, relawan akan memiliki bekal yang cukup. Sehingga, mampu memberikan pemahaman atas pentingnya pilkada dalam kehidupan bertata negara.

Baca Juga :  I Am Bali 3D Museum, Bikin Pose Makin Artistik

Meski disebut relawan, tetapi KPU tetap mengalokasikan anggaran. Yakni, senilai Rp 150 ribu setiap kali terjun dan melakukan sosialisasi di tengah masyarakat. Anggaran ini belum termasuk biaya dan kebutuhan selama menggelar sosialisasi.

’’Relawan demokrasi nantinya bisa memberikan pencerahan kepada warga pemilih tentang pentingnya memahami apa dan bagaimana pilkada tersebut. Mereka juga kami harapkan mampu menumbuhkan kembali kesadaran positif dalam setiap proses pemilihan melalui sosialisasi ke calon pemilih,’’ beber Jainul.

Terkait dengan masa kerja para relawan ini, KPU belum menentukannya. Meski diakui, idealnya kerja mereka berlangsung selama tiga bulan. ’’Kita belum menggelar pleno. Meski pun idealnya 3 bulan, tapi bisa jadi kurang dari itu,’’ tandasnya.

Baca Juga :  Video Kades Hadang Cawapres Sandiaga Uno Beredar di YouTube

Dengan berbagai target itulah, terang Jainul, KPU memprioritaskan calon relawan yang pernah terlibat di sejumlah kegiatan KPU. Semisal, kursus kepemiluan, jambore demokrasi, KPU goes to campus, school atau pesantren, dan menjadi relawan demokrasi pada pemilu 2019.

Mereka yang telah matang dalam berbagai kegiatan, dinilai memiliki nilai plus. Karena, telah lihai dan memahami tentang kepemiluan. ’’Mereka akan paham. Sejauh mana bahaya money politic. Nah, penyadaran ke masyarakat seperti ini juga penting. Karena, politik uang justru merusak demokrasi,’’ pungkas dia.

Syarat lainnya yang telah ditetapkan KPU, tak terlibat dalam partai politik sekurang-kurangnya 5 lima tahun terakhir, tidak pernah dipidana penjara dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih, dan bukan bagian dari penyelenggara pemilihan 2020.

SOOKO, Jawa Pos Radar Mojokerto – Angka partisipasi pilkada 9 Desember nanti dikhawatirkan merosot. Menyusul pandemi yang tak kunjung mereda, menimbulkan keengganan pemilih hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Hal ini diantisipasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto. Lembaga penyelenggara ini melibatkan relawan demokrasi untuk mendongkrak partisipasi pemilih.

Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat (Sosdiklih Parmas) Jainul Arifin mengatakan, sebanyak 50 orang sudah mendaftar sebagai relawan demokrasi. Mereka akan bekerja dan turun ke masyarakat untuk membantu melakukan sosialisasi.

Sebelum itu, terang Jainul, para relawan ini akan menjalani bimbingan teknis. Mereka akan diberikan pemahaman cara melakukan sosialisasi dan meyakinkan calon pemilih untuk hadir ke TPS. ’’Setelah bimtek, baru turun ke masyarakat,’’ ungkapnya.

Dengan bimtek, kata Jainul, relawan akan memiliki bekal yang cukup. Sehingga, mampu memberikan pemahaman atas pentingnya pilkada dalam kehidupan bertata negara.

Baca Juga :  Makin Trendi, Ramai Dicari

Meski disebut relawan, tetapi KPU tetap mengalokasikan anggaran. Yakni, senilai Rp 150 ribu setiap kali terjun dan melakukan sosialisasi di tengah masyarakat. Anggaran ini belum termasuk biaya dan kebutuhan selama menggelar sosialisasi.

- Advertisement -

’’Relawan demokrasi nantinya bisa memberikan pencerahan kepada warga pemilih tentang pentingnya memahami apa dan bagaimana pilkada tersebut. Mereka juga kami harapkan mampu menumbuhkan kembali kesadaran positif dalam setiap proses pemilihan melalui sosialisasi ke calon pemilih,’’ beber Jainul.

Terkait dengan masa kerja para relawan ini, KPU belum menentukannya. Meski diakui, idealnya kerja mereka berlangsung selama tiga bulan. ’’Kita belum menggelar pleno. Meski pun idealnya 3 bulan, tapi bisa jadi kurang dari itu,’’ tandasnya.

Baca Juga :  Pendidikan Perlu Dukungan Pemerataan Guru Berprestasi dan Sarpras

Dengan berbagai target itulah, terang Jainul, KPU memprioritaskan calon relawan yang pernah terlibat di sejumlah kegiatan KPU. Semisal, kursus kepemiluan, jambore demokrasi, KPU goes to campus, school atau pesantren, dan menjadi relawan demokrasi pada pemilu 2019.

Mereka yang telah matang dalam berbagai kegiatan, dinilai memiliki nilai plus. Karena, telah lihai dan memahami tentang kepemiluan. ’’Mereka akan paham. Sejauh mana bahaya money politic. Nah, penyadaran ke masyarakat seperti ini juga penting. Karena, politik uang justru merusak demokrasi,’’ pungkas dia.

Syarat lainnya yang telah ditetapkan KPU, tak terlibat dalam partai politik sekurang-kurangnya 5 lima tahun terakhir, tidak pernah dipidana penjara dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih, dan bukan bagian dari penyelenggara pemilihan 2020.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/