alexametrics
25.8 C
Mojokerto
Sunday, May 22, 2022

Bawaslu Surati Tiga Paslon, Samakan Persepsi Prokes

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Tiga hari aktif, masa kampanye dengan penerapan protokol kesehatan (prokes) ketat dinilai belum sepenuhnya efektif. Bawaslu Kabupaten Mojokerto menilai masih banyak pelanggaran prokes yang dilakukan ketiga tim kampanye pasangan calon (paslon) saat turun menyapa warga. Kondisi ini pun yang perlu dievaluasi kembali demi menghindari klaster penularan Covid-19 selama pilkada.

Bawaslu juga tak segan menyurati masing-masing tim pemenangan paslon untuk mempertegas ancaman sanksi jika penerapan prokes tak dijalankan. ’’Besok (hari ini, Red) kami surati semua tim paslon. Isinya tentang imbauan dan penegasan dalam disiplin protokol kesehatan,’’ tegas Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Aris Fahrudin Asy’at.

Namun, tak Aris tidak serta merta menuntut masing-masing paslon dalam mengikuti instruksi yang tertera dalam Peraturan Komisi Pemiluhan Umum (PKPU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kampanye Pilkada Serentak di Tengah Bencana Nonalam Covid-19. Serta PKPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tahapan Pilkada Serentak di Tengah Bencana Nonalam Covid-19.

Baca Juga :  ASN, Jangan Nakal Ya

Aris mengaku Bawaslu juga masih butuh pandangan masing-masing tim pemenangan sebelum menyamakan persepsi tentang penerapan prokes selama masa kampanye. Khususnya, soal administrasi yang tidak diatur terang dalam dua PKPU terbaru tersebut. Waktu seminggu ke depan dinilainya sudah cukup untuk memahami dan menyepakati aturan yang berlaku. ’’Ini kan minggu pertama, jadi mungkin ada satu banyak hal yang tidak dipahami tim paslon.

Mungkin terkait dengan administrasi, seperti izin, tim juga masih belajar. Minggu ini kami juga akan mengundang tim paslon untuk menyamakan cara pandang berkaitan dengan pelaksanaan kampanye di tengah pandemi Covid-19,’’ terangnya. Seperti diketahui, Bawaslu sempat menemukan pelanggaran prokes saat paslon turun kampanye ke masyarakat. Khususnya soal penerapan jaga jarak atau social distancing yang tidak banyak dilakukan oleh peserta kampanye.

Baca Juga :  APD KPU Butuh Rp 13 Miliar

Hal ini pun dinilai cukup membahayakan kesehatan, mengingat situasi epidemiologi Covid-19 yang kian meningkat.  ’’Kemarin kita hanya mengimbau saja ketika ada temuan yang tidak menjaga jarak,’’ ujar pria lulusan IAIN Sunan Ampel Surabaya ini. Masa kampanye sendiri telah dimulai sejak Sabtu (26/9) kemarin hingga 5 Desember nanti.

Selama proses kampanye, ketiga tim menyepakati sistem zonasi menjadi tiga wilayah dengan formasi 4-7-7. Dengan zona 1 terdiri dari empat kecamatan di utara sungai, meliputi Gedeg, Jetis, Dawarblandong, dan Kemlagi. Lalu, zona 2, meliputi Kecamatan Ngoro, Pungging, Mojosari, Trawas, Pacet, Kutorejo, dan Dlanggu. Sedangkan zona 3 terdiri dari Kecamatan Puri, Sooko, Trowulan, Bangsal, Gondang, Jatirejo, dan Mojoanyar.

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Tiga hari aktif, masa kampanye dengan penerapan protokol kesehatan (prokes) ketat dinilai belum sepenuhnya efektif. Bawaslu Kabupaten Mojokerto menilai masih banyak pelanggaran prokes yang dilakukan ketiga tim kampanye pasangan calon (paslon) saat turun menyapa warga. Kondisi ini pun yang perlu dievaluasi kembali demi menghindari klaster penularan Covid-19 selama pilkada.

Bawaslu juga tak segan menyurati masing-masing tim pemenangan paslon untuk mempertegas ancaman sanksi jika penerapan prokes tak dijalankan. ’’Besok (hari ini, Red) kami surati semua tim paslon. Isinya tentang imbauan dan penegasan dalam disiplin protokol kesehatan,’’ tegas Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Aris Fahrudin Asy’at.

Namun, tak Aris tidak serta merta menuntut masing-masing paslon dalam mengikuti instruksi yang tertera dalam Peraturan Komisi Pemiluhan Umum (PKPU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kampanye Pilkada Serentak di Tengah Bencana Nonalam Covid-19. Serta PKPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tahapan Pilkada Serentak di Tengah Bencana Nonalam Covid-19.

Baca Juga :  Batik Kakao, Manfaatkan Kulit Ari Biji Cokelat sebagai Bahan Pewarna

Aris mengaku Bawaslu juga masih butuh pandangan masing-masing tim pemenangan sebelum menyamakan persepsi tentang penerapan prokes selama masa kampanye. Khususnya, soal administrasi yang tidak diatur terang dalam dua PKPU terbaru tersebut. Waktu seminggu ke depan dinilainya sudah cukup untuk memahami dan menyepakati aturan yang berlaku. ’’Ini kan minggu pertama, jadi mungkin ada satu banyak hal yang tidak dipahami tim paslon.

Mungkin terkait dengan administrasi, seperti izin, tim juga masih belajar. Minggu ini kami juga akan mengundang tim paslon untuk menyamakan cara pandang berkaitan dengan pelaksanaan kampanye di tengah pandemi Covid-19,’’ terangnya. Seperti diketahui, Bawaslu sempat menemukan pelanggaran prokes saat paslon turun kampanye ke masyarakat. Khususnya soal penerapan jaga jarak atau social distancing yang tidak banyak dilakukan oleh peserta kampanye.

Baca Juga :  Pesimistis Turun di Ajang Porprov

Hal ini pun dinilai cukup membahayakan kesehatan, mengingat situasi epidemiologi Covid-19 yang kian meningkat.  ’’Kemarin kita hanya mengimbau saja ketika ada temuan yang tidak menjaga jarak,’’ ujar pria lulusan IAIN Sunan Ampel Surabaya ini. Masa kampanye sendiri telah dimulai sejak Sabtu (26/9) kemarin hingga 5 Desember nanti.

- Advertisement -

Selama proses kampanye, ketiga tim menyepakati sistem zonasi menjadi tiga wilayah dengan formasi 4-7-7. Dengan zona 1 terdiri dari empat kecamatan di utara sungai, meliputi Gedeg, Jetis, Dawarblandong, dan Kemlagi. Lalu, zona 2, meliputi Kecamatan Ngoro, Pungging, Mojosari, Trawas, Pacet, Kutorejo, dan Dlanggu. Sedangkan zona 3 terdiri dari Kecamatan Puri, Sooko, Trowulan, Bangsal, Gondang, Jatirejo, dan Mojoanyar.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/