alexametrics
28.8 C
Mojokerto
Monday, May 23, 2022

Omicron Bayangi Pemulihan Ekonomi

TUTUP tahun bukan akhir dari segalanya. Melainkan menjadi awal dan semangat baru untuk tahun berikutnya. Seabrek pekerjaan rumah (PR), harapan dan tantangan baru sudah menanti pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati Ikfina Fahmawati bersama Wabup Muhammad Albarraa (Gus Bara).

Khususnya pemulihan ekonomi di tengah bayang-bayang Covid-19 varian Omicron yang belakangan sudah terdeteksi masuk Indonesia sejak 16 Desember lalu. Kondisi ini tentu harus menjadi perhatian serius. Pemda juga sudah mendapatkan instruksi khusus dari pemerintah pusat terkait penanganannya.

Sesuai arahan Kemendagri Tito Karnavian dalam rapat virtual bersama di ruangan command center pemkab Senin (27/12), pemda diminta ambil langkah dalam mitigasinya terkait ancaman varian baru Omicron ini. Meski kasus konfirmasi dan BOR rendah disertai angka kesembuhan tinggi, tapi pemda tidak boleh lengah. Karena Nataru terpantau menyebabkan mobilitas meningkat. Dan memicu terjadinya kerumunan. Pemda harus siapkan worst scenario (scenario terburuk). Ada beberapa strategi yang harus dikerjakan bersama. Termasuk di Bumi Mapajahit ini. Sebelum akhirnya varian ini meluas.

Apalagi sesuai rilis Kementrian Kesehatan menyebutkan jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 varian Omicron sudah tembus 46 kasus. Angka ini tentu cukup mengkhawatirkan di tengah momentum libur Natal dan tahun Baru 2022. Di mana mobilitas masyarakat mengalami peningkatan. Baik di tempat perbelanjaan atau pun objek wisata lokal.

Situasi ini bakal jadi taruhan pemerintah karena itu akan memengaruhi pada pemulihan ekonomi berikutnya. Jangan sampai dengan keberhasilan pemerintah dalam menekan dan pengendalian Covid-19 hingga berstatus level 1 ini malah membuat pemerintah terlena. Ketegasan terhadap penegakan disiplin prokes harusnya tidak dilemahkan. Sebab, keberhasilan pemulihan ekonomi yang sejak lama didengungkan ini tergantung dari perkembangan kasus Covid-19 yang terjadi.

Tak urung, momentum libur Nataru ini, Bupati Ikfina Fahmawati benar-benar memberi atensi khusus bagi pelaku wisata. Selain wajib menerapkan aplikasi PeduliLindungi, seluruh objek wisata juga harus bentuk tim satgas Covid-19 untuk penegakan prokes. Hemat dia, pengunjung kawasan wisata harus mendapatkan perhatian serius. Selain dipastikan menjadi titik kumpul wisatawan, juga sebagai antisipasi lonjakan dan klaster baru Covid-19 di momen akhir tahun ini.

Baca Juga :  Telur Cucakrawa Baru Menetas, Para Pembeli Sudah Mengantre

Sayang, instruksi itu dijalankan setengah-setengah. Terbukti dari pelonggaran prokes yang terjadi di beberapa tempat publik. Seperti objek wisata. Para wisatawan yang berkunjung nampak banyak berkerumun dan tak memakai masker. Meski diklaim satgas khusus sudah dibentuk di tiap objek wisata, tetapi praktik di lapangan mereka seakan lupa jika saat ini masih kondisi pandemi Covid-19.

Salah satu kerumunan itu terlihat di Bukit Kayoe Putih, Desa Kupang, Kecamatan Jetis, pada Minggu (26/12). Mereka yang datang dari berbagai daerah tumplek-blek saling berdesakan di pintu masuk loket. Ratusan pengunjung wisata yang berada di kawasan Hutan Watu Blorok ini juga tak sedikit yang melepas maskernya. Yang jadi ironi, selain tak mematuhi batas maksimal 75 persen dari kapasitas normal, wisata anyar ini juga tak menerapkan QR Code aplikasi PeduliLindungi. Padahal, wisata lokal menjadi atensi khusus pemerintah pusat sesuai Inmendagri Nomor 66 Tahun 2021. Hal itu ditindak lanjuti dengan SE Bupati Mojokerto bernomor 130/4051/416-012/2021 tentang pencegahan dan penanggulangan Covid-19 saat Nataru.

Berjubelnya wisatan juga sempat terjadi di Pemandian Air Panas Padusan, Kecamatan Pacet. Meski sempat diterapkan sistem buka tutup, faktanya, kerumunan di area wisata yang berada di lereng Gunung Welirang ini juga tak bisa dihindari.

Situasi ini tentu menjadi tamparan bagi pemerintah daerah. Nyali para Satgas Covid-19 ikut diuji dalam menegakkan aturan tersebut. Apalagi, hal ini akan berpengaruh pada keberhasilan pemulihan ekonomi ke depan. Jangan sampai Nataru ini kembali berdampak seperti libur Lebaran lalu. Di mana banyak sektor lumpuh akibat meledaknya kasus Covid-19. Tak terkecuali wisata. Imbasnya, capai PAD pun ikut jeblok. Dari Rp 6 miliar hasil perubahan di PAK yang ditargetkan, kini hanya terealisasi Rp 2,59 miliar atau 43,23 persen.

Lonjakan Covid-19 juga berimbas pada pembatasan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah. Kondisi itu akan berpotensi terjadinya learning loss atau menurunnya kemampuan siswa karena hilangnya kesempatan belajar dan intensitas interaksi dengan guru.

Baca Juga :  Angkat Kuliner Sambel Wader Jadi Motif Khas

Persoalan lingkungan hidup juga menjadi PR besar. Banyaknya ilegal mining menjadikan ekosistem di Mojokerto kian kritis. Rp 2,5 miliar lebih potensi PAD tiap bulannya hilang akibat lemahnya pengawasan. Meski sempat jadi atensi kalangan DPRD, nyatanya, penindakan aparat penegak hukum (APH) terhadap praktik galian C ilegal itu belum begitu serius. Itu dibuktikan masih banyaknya yang beroperasi hingga detik ini.

Padahal jika dibiarkan, lambat waktu, alam juga bisa saja murka karena keserakahan dan pembiaran. Kekayaan alam yang terus dikomersialkan tanpa berpikir pemeliharaan ekosistem. Kondisi itu berakibat pada bencana alam. Dampak itu sebelumnya juga sudah terjadi. Banjir kiriman dari lereng Gunung Penanggungan itu kerap mengakibatkan jalur poros di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto-Gempol, Kabupaten Pasuruan lumpuh total. Selain membuat sejumlah motor mogok, banjir akibat luapan sungai di sisi barat jalan itu juga merendam minimarket hingga pemukiman warga. Terdata ada enam desa di Kecamatan Ngoro yang menjadi langganan banjir luapan Avour Sumberwaru itu. Yakni, Desa Tambakrejo, Candiharjo, Kembangsri, Sedati, Jasem, dan Ngoro.

Kini banyak pihak mulai berharap pada raperda tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan inisiatif kalangan legislator Kabupaten Mojokerto. Yang mana, mencakup ruang lingkup urusan kerusakan lingkungan akibat galian C. Sekaligus, ancaman terhadap pelaku kerusakan lingkungan hidup.

Menyikapi itu, pemkab juga memastikan bakal bertindak sesuai batas kewenangannya. Pemda bakal melakukan koordiansi dengan pemerintah provinsi dan pusat. Sebab, sesuai UU Nomor 3 tahun 2020 perubahan atas UU Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara (minerba), kini kewenangan pengawasan juga berada di Inspektur Tambang yang ada di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI. Termasuk perizinannya.

Dengan seabrek persoalan yang harus diselesaikan, akhir tahun ini bukanlah sekadar happy ending. Jadikan akhir sebagai awal dari rencanan besar untuk mengawali yang baru. Dengan secercah harapan untuk bangkit dan tangguh dalam membangun Kabupaten Mojokerto layaknya kejayaan Kerajaan Majapahit dengan motto The Spirit Of Majapahit. (*)

TUTUP tahun bukan akhir dari segalanya. Melainkan menjadi awal dan semangat baru untuk tahun berikutnya. Seabrek pekerjaan rumah (PR), harapan dan tantangan baru sudah menanti pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati Ikfina Fahmawati bersama Wabup Muhammad Albarraa (Gus Bara).

Khususnya pemulihan ekonomi di tengah bayang-bayang Covid-19 varian Omicron yang belakangan sudah terdeteksi masuk Indonesia sejak 16 Desember lalu. Kondisi ini tentu harus menjadi perhatian serius. Pemda juga sudah mendapatkan instruksi khusus dari pemerintah pusat terkait penanganannya.

Sesuai arahan Kemendagri Tito Karnavian dalam rapat virtual bersama di ruangan command center pemkab Senin (27/12), pemda diminta ambil langkah dalam mitigasinya terkait ancaman varian baru Omicron ini. Meski kasus konfirmasi dan BOR rendah disertai angka kesembuhan tinggi, tapi pemda tidak boleh lengah. Karena Nataru terpantau menyebabkan mobilitas meningkat. Dan memicu terjadinya kerumunan. Pemda harus siapkan worst scenario (scenario terburuk). Ada beberapa strategi yang harus dikerjakan bersama. Termasuk di Bumi Mapajahit ini. Sebelum akhirnya varian ini meluas.

Apalagi sesuai rilis Kementrian Kesehatan menyebutkan jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 varian Omicron sudah tembus 46 kasus. Angka ini tentu cukup mengkhawatirkan di tengah momentum libur Natal dan tahun Baru 2022. Di mana mobilitas masyarakat mengalami peningkatan. Baik di tempat perbelanjaan atau pun objek wisata lokal.

Situasi ini bakal jadi taruhan pemerintah karena itu akan memengaruhi pada pemulihan ekonomi berikutnya. Jangan sampai dengan keberhasilan pemerintah dalam menekan dan pengendalian Covid-19 hingga berstatus level 1 ini malah membuat pemerintah terlena. Ketegasan terhadap penegakan disiplin prokes harusnya tidak dilemahkan. Sebab, keberhasilan pemulihan ekonomi yang sejak lama didengungkan ini tergantung dari perkembangan kasus Covid-19 yang terjadi.

Tak urung, momentum libur Nataru ini, Bupati Ikfina Fahmawati benar-benar memberi atensi khusus bagi pelaku wisata. Selain wajib menerapkan aplikasi PeduliLindungi, seluruh objek wisata juga harus bentuk tim satgas Covid-19 untuk penegakan prokes. Hemat dia, pengunjung kawasan wisata harus mendapatkan perhatian serius. Selain dipastikan menjadi titik kumpul wisatawan, juga sebagai antisipasi lonjakan dan klaster baru Covid-19 di momen akhir tahun ini.

Baca Juga :  The Lasmojo Tak Mampu Petik Poin
- Advertisement -

Sayang, instruksi itu dijalankan setengah-setengah. Terbukti dari pelonggaran prokes yang terjadi di beberapa tempat publik. Seperti objek wisata. Para wisatawan yang berkunjung nampak banyak berkerumun dan tak memakai masker. Meski diklaim satgas khusus sudah dibentuk di tiap objek wisata, tetapi praktik di lapangan mereka seakan lupa jika saat ini masih kondisi pandemi Covid-19.

Salah satu kerumunan itu terlihat di Bukit Kayoe Putih, Desa Kupang, Kecamatan Jetis, pada Minggu (26/12). Mereka yang datang dari berbagai daerah tumplek-blek saling berdesakan di pintu masuk loket. Ratusan pengunjung wisata yang berada di kawasan Hutan Watu Blorok ini juga tak sedikit yang melepas maskernya. Yang jadi ironi, selain tak mematuhi batas maksimal 75 persen dari kapasitas normal, wisata anyar ini juga tak menerapkan QR Code aplikasi PeduliLindungi. Padahal, wisata lokal menjadi atensi khusus pemerintah pusat sesuai Inmendagri Nomor 66 Tahun 2021. Hal itu ditindak lanjuti dengan SE Bupati Mojokerto bernomor 130/4051/416-012/2021 tentang pencegahan dan penanggulangan Covid-19 saat Nataru.

Berjubelnya wisatan juga sempat terjadi di Pemandian Air Panas Padusan, Kecamatan Pacet. Meski sempat diterapkan sistem buka tutup, faktanya, kerumunan di area wisata yang berada di lereng Gunung Welirang ini juga tak bisa dihindari.

Situasi ini tentu menjadi tamparan bagi pemerintah daerah. Nyali para Satgas Covid-19 ikut diuji dalam menegakkan aturan tersebut. Apalagi, hal ini akan berpengaruh pada keberhasilan pemulihan ekonomi ke depan. Jangan sampai Nataru ini kembali berdampak seperti libur Lebaran lalu. Di mana banyak sektor lumpuh akibat meledaknya kasus Covid-19. Tak terkecuali wisata. Imbasnya, capai PAD pun ikut jeblok. Dari Rp 6 miliar hasil perubahan di PAK yang ditargetkan, kini hanya terealisasi Rp 2,59 miliar atau 43,23 persen.

Lonjakan Covid-19 juga berimbas pada pembatasan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah. Kondisi itu akan berpotensi terjadinya learning loss atau menurunnya kemampuan siswa karena hilangnya kesempatan belajar dan intensitas interaksi dengan guru.

Baca Juga :  Angkat Kuliner Sambel Wader Jadi Motif Khas

Persoalan lingkungan hidup juga menjadi PR besar. Banyaknya ilegal mining menjadikan ekosistem di Mojokerto kian kritis. Rp 2,5 miliar lebih potensi PAD tiap bulannya hilang akibat lemahnya pengawasan. Meski sempat jadi atensi kalangan DPRD, nyatanya, penindakan aparat penegak hukum (APH) terhadap praktik galian C ilegal itu belum begitu serius. Itu dibuktikan masih banyaknya yang beroperasi hingga detik ini.

Padahal jika dibiarkan, lambat waktu, alam juga bisa saja murka karena keserakahan dan pembiaran. Kekayaan alam yang terus dikomersialkan tanpa berpikir pemeliharaan ekosistem. Kondisi itu berakibat pada bencana alam. Dampak itu sebelumnya juga sudah terjadi. Banjir kiriman dari lereng Gunung Penanggungan itu kerap mengakibatkan jalur poros di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto-Gempol, Kabupaten Pasuruan lumpuh total. Selain membuat sejumlah motor mogok, banjir akibat luapan sungai di sisi barat jalan itu juga merendam minimarket hingga pemukiman warga. Terdata ada enam desa di Kecamatan Ngoro yang menjadi langganan banjir luapan Avour Sumberwaru itu. Yakni, Desa Tambakrejo, Candiharjo, Kembangsri, Sedati, Jasem, dan Ngoro.

Kini banyak pihak mulai berharap pada raperda tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan inisiatif kalangan legislator Kabupaten Mojokerto. Yang mana, mencakup ruang lingkup urusan kerusakan lingkungan akibat galian C. Sekaligus, ancaman terhadap pelaku kerusakan lingkungan hidup.

Menyikapi itu, pemkab juga memastikan bakal bertindak sesuai batas kewenangannya. Pemda bakal melakukan koordiansi dengan pemerintah provinsi dan pusat. Sebab, sesuai UU Nomor 3 tahun 2020 perubahan atas UU Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara (minerba), kini kewenangan pengawasan juga berada di Inspektur Tambang yang ada di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI. Termasuk perizinannya.

Dengan seabrek persoalan yang harus diselesaikan, akhir tahun ini bukanlah sekadar happy ending. Jadikan akhir sebagai awal dari rencanan besar untuk mengawali yang baru. Dengan secercah harapan untuk bangkit dan tangguh dalam membangun Kabupaten Mojokerto layaknya kejayaan Kerajaan Majapahit dengan motto The Spirit Of Majapahit. (*)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/