alexametrics
30.8 C
Mojokerto
Tuesday, May 24, 2022

Bacalon Independen Lempar Handuk

SOOKO, Jawa Pos Radar Mojokerto – Bakal calon bupati dan wakil bupati (bacabup-bacawabup) dari jalur perseorangan, Subagya Martasentana-Abdi Subhan, dipastikan tak melakukan perlawanan atas pencoretan pencalonannya yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kepastian itu menyusul sikap bakal pasangan calon (bapaslon) ini yang hanya diam hingga akhir pengajuan sengketa.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto Aris Fakhrudin As’at, mengatakan, selama tiga hari sejak dicoret KPU, bawaslu tak menerima laporan atas sengketa tersebut. ’’Sampai Kamis (27/2) di hari terakhir pengajuan sengketa, tidak ada laporan sama sekali,’’ ungkapnya.

Aris menjelaskan, bawaslu memberikan batasan waktu selama hari atas sengketa pilkada. Hal itu diatur melalui Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pilgub, Pilbup dan Pilwali.

Di pasal 11 ditegaskan, permohonan penyelesaian sengketa pemilihan diajukan dalam waktu paling lama 3 hari kerja sejak objek sengketa dalam pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan atau diumumkan.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Mojokerto Muslim Bukhori, mengatakan, KPU telah menggelar pleno dan mengumumkan pencoretan satu-satunya calon perseorangan, sejak 25 Agustus. ’’Jika ada sengketa, tentu kemarin (27/2) adalah batas akhir mengajukan sengketa. Dan itu akan ke bawaslu,’’ tegas dia.

Baca Juga :  Dukungan Calon Independen Masih Nol

Namun, hingga kemarin, kabar gugatan dari bapaslon independen, tak kunjung masuk. Tak hanya itu. Berkas dukungan yang mencapai 29.190 milik bapaslon, hingga kini mangkrak di teras kantor KPU. ’’Kita nggak tahu kapan akan diambil. Karena, sampai sekarang masih ada di sini,’’ pungkas dia.

Terpisah, Ketua Tim Pemenangan Subagya-Abdi Subhan, Defri Ervanda Krismianto, mengaku, tak mengetahui regulasi yang mengatur peluang mengajukan sengketa atas keputusan pencoretan kandidatnya tersebut.

Yang ia ketahui, pengajuan keberatan atas kekurangan jumlah dukungan berlangsung selama sepekan. ’’Kami masih mengkaji. Nah, kami mengira masih ada waktu selama seminggu. Kok malah hanya tiga hari,’’ tegasnya.

Prediksi itu juga terlihat dari tumpukan berkas dukungan yang mencapai sembilan kardus. Hingga saat ini, berkas itu pun tak kunjung dirapikan dan dibawa pulang.

Defri menjelaskan, sejak pencoretan berlangsung, bapaslon maupun tim pemenangan tak pernah mengetahui peluang mengajukan sengketa. ’’KPU tidak pernah memberikan penjelasan secara detail,’’ imbuh dia.

Baca Juga :  Defisit Rp 10 Miliar, KPU Mojokerto Ajukan Adendum

Padahal, pencoretan kandidatnya tersebut, dinilai sangat janggal. Ia justru mencurigai, banyak ditemukan berkas dukungan yang hilang. ’’Kalau ada yang rusak, memang iya. Tetapi, jumlahnya tidak sampai separonya gitu,’’ kata Defri.

Atas kabar ini, ia pun berencana mendatangi kantor KPU untuk mengklarifikasi keputusan tersebut. ’’Kita akan mempertanyakan. Seberapa detail KPU melakukan perhitungan. Sehingga banyak ditemukan dukungan yang hilang,’’ pungkas dia.

Perlu diketahui, KPU mensyaratkan minimal 62.338 dukungan. Dan, Subagya-Abdi Subhan mengirimkan data di Sistem Informasi Pencalonan (Silon) mencapai 63.395 dukungan.

Akan tetapi, data sebanyak itu tak mampu dibuktikan melalui formulir B-1 KWK atau formulur pernyataan dukungan. KPU menghitung, bapaslon ini hanya memiliki 29.190 dukungan.

Dari formulir dukungan sebanyak itu, KPU kembali melakukan penelitian. Dan ditemukan sebanyak 2.718 dukungan dinyatarakan tidak memenuhi syarat. Sedangkan, syarat yang memenuhi syarat, hanya 26.472 dukungan saja.

Pencoretan 2.718 dukungan itu disebabkan sejumlah faktor. Di antaranya, lampiran KTP bukan elektronik, KTP warga luar Kabupaten Mojokerto, surat pernyataan yang tak disertai tanda tangan, hingga lampiran menggunakan surat izin mengemudi (SIM).

SOOKO, Jawa Pos Radar Mojokerto – Bakal calon bupati dan wakil bupati (bacabup-bacawabup) dari jalur perseorangan, Subagya Martasentana-Abdi Subhan, dipastikan tak melakukan perlawanan atas pencoretan pencalonannya yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kepastian itu menyusul sikap bakal pasangan calon (bapaslon) ini yang hanya diam hingga akhir pengajuan sengketa.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto Aris Fakhrudin As’at, mengatakan, selama tiga hari sejak dicoret KPU, bawaslu tak menerima laporan atas sengketa tersebut. ’’Sampai Kamis (27/2) di hari terakhir pengajuan sengketa, tidak ada laporan sama sekali,’’ ungkapnya.

Aris menjelaskan, bawaslu memberikan batasan waktu selama hari atas sengketa pilkada. Hal itu diatur melalui Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pilgub, Pilbup dan Pilwali.

Di pasal 11 ditegaskan, permohonan penyelesaian sengketa pemilihan diajukan dalam waktu paling lama 3 hari kerja sejak objek sengketa dalam pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan atau diumumkan.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Mojokerto Muslim Bukhori, mengatakan, KPU telah menggelar pleno dan mengumumkan pencoretan satu-satunya calon perseorangan, sejak 25 Agustus. ’’Jika ada sengketa, tentu kemarin (27/2) adalah batas akhir mengajukan sengketa. Dan itu akan ke bawaslu,’’ tegas dia.

Baca Juga :  Diusung PDIP, Akrab Pilih Lanjutkan Program Petahana

Namun, hingga kemarin, kabar gugatan dari bapaslon independen, tak kunjung masuk. Tak hanya itu. Berkas dukungan yang mencapai 29.190 milik bapaslon, hingga kini mangkrak di teras kantor KPU. ’’Kita nggak tahu kapan akan diambil. Karena, sampai sekarang masih ada di sini,’’ pungkas dia.

- Advertisement -

Terpisah, Ketua Tim Pemenangan Subagya-Abdi Subhan, Defri Ervanda Krismianto, mengaku, tak mengetahui regulasi yang mengatur peluang mengajukan sengketa atas keputusan pencoretan kandidatnya tersebut.

Yang ia ketahui, pengajuan keberatan atas kekurangan jumlah dukungan berlangsung selama sepekan. ’’Kami masih mengkaji. Nah, kami mengira masih ada waktu selama seminggu. Kok malah hanya tiga hari,’’ tegasnya.

Prediksi itu juga terlihat dari tumpukan berkas dukungan yang mencapai sembilan kardus. Hingga saat ini, berkas itu pun tak kunjung dirapikan dan dibawa pulang.

Defri menjelaskan, sejak pencoretan berlangsung, bapaslon maupun tim pemenangan tak pernah mengetahui peluang mengajukan sengketa. ’’KPU tidak pernah memberikan penjelasan secara detail,’’ imbuh dia.

Baca Juga :  Tradisi Nyadran di Solo, Airlangga Ziarah Makam Keluarga di Astana Oetara

Padahal, pencoretan kandidatnya tersebut, dinilai sangat janggal. Ia justru mencurigai, banyak ditemukan berkas dukungan yang hilang. ’’Kalau ada yang rusak, memang iya. Tetapi, jumlahnya tidak sampai separonya gitu,’’ kata Defri.

Atas kabar ini, ia pun berencana mendatangi kantor KPU untuk mengklarifikasi keputusan tersebut. ’’Kita akan mempertanyakan. Seberapa detail KPU melakukan perhitungan. Sehingga banyak ditemukan dukungan yang hilang,’’ pungkas dia.

Perlu diketahui, KPU mensyaratkan minimal 62.338 dukungan. Dan, Subagya-Abdi Subhan mengirimkan data di Sistem Informasi Pencalonan (Silon) mencapai 63.395 dukungan.

Akan tetapi, data sebanyak itu tak mampu dibuktikan melalui formulir B-1 KWK atau formulur pernyataan dukungan. KPU menghitung, bapaslon ini hanya memiliki 29.190 dukungan.

Dari formulir dukungan sebanyak itu, KPU kembali melakukan penelitian. Dan ditemukan sebanyak 2.718 dukungan dinyatarakan tidak memenuhi syarat. Sedangkan, syarat yang memenuhi syarat, hanya 26.472 dukungan saja.

Pencoretan 2.718 dukungan itu disebabkan sejumlah faktor. Di antaranya, lampiran KTP bukan elektronik, KTP warga luar Kabupaten Mojokerto, surat pernyataan yang tak disertai tanda tangan, hingga lampiran menggunakan surat izin mengemudi (SIM).

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

Terancam Hukuman Maksimal

PPDB SMA/SMK Dimulai


/