MOJOKERTO – Sanksi larangan bermain yang diterima PS Mojokerto Putra (PSMP) benar-benar diseriusi pengurus dengan mengajukan nota banding ke Komite Banding (Komding) PSSI.
Kemarin (26/12) tim kuasa hukum bersama pengurus telah merancang memory banding untuk diluncurkan ke komding hari ini. Mereka menilai, sanksi yang diberikan Komisi Disiplin (Komdis) PSSI melalui SK nomor 106/L2/SK/KD-PSSI/XII/2018 pada Rabu (19/12) bertentangan dengan kode disiplin.
Sehingga dinilai menjadi preseden buruk serta mematikan gairah sepak bola di Mojokerto. Dalam pertemuannya bersama awak media kemarin kuasa hukum tim PSMP menjelaskan empat poin kejanggalan sanksi yang diberikan Komdis PSSI.
Yang pertama adalah tidak diberikannya hak pembelaan oleh Komdis PSSI sebelum menjatuhkan vonis larangan bermain. Bahkan, selama proses pemeriksaan berlangsung, manajemen dan pengurus tidak pernah dimintai klarifikasi. Sehingga tuduhan yang dialamatkan komdis dinilai menyalahi kode disiplin itu sendiri.
Lalu, kedua adalah tidak dicantumkannya sanksi bagi orang per orang pengurus jika memang terlibat pengaturan skor. Hal itu dinilai bertentangan dengan pasal 72 Kode Disiplin PSSI tahun 2018.
’’Mana, tidak dijelaskan siapa-siapa yang terlibat dalam pengaturan skor ini. Kalau misalnya pengurus ini kemudian pindah klub lain karena PSMP dijatuhi sanksi, berarti sah dong,’’ tutur Sholeh, kuasa hukum PSMP.
Mantan ketua Komdis PSSI era LPI ini juga menyoroti tentang putusan sanksi yang hanya berasal dari laporan lembaga analis internasional, Genio Sport. Artinya, putusan hanya didasari sepihak tanpa melalui klarifikasi dari yang pengurus yang bersangkutan.
Sehingga disanksikan asas keadilannya. ’’Mestinya kan setelah pihak PSMP didengar, baru ada analisa lembaga independen. Tapi, ini tiba-tiba menengar Genio Sport dan langsung diputus, bahwa ada permainan skor,’’ tambahnya.
Sholeh lantas menyoroti soal bukti dan keterlibatan tim lain yang dinilainya tidak dijelaskan secara gamblang di dalam SK. Padahal, PSMP dituduh terlibat match fixing di empat laga. Yakni, saat melawan Gresik United pada 29 September, Kalteng Putra 3 dan 9 November, serta saat melawan Aceh United pada 19 November.
’’Tidak pernah dijelaskan pada tanggal ini, permainan ini, menit ini, pemain antar ini yang terlibat pengaturan skor. Ini yang menjadi preseden buruk, tuduhan match fixing ini sangat serius. Salah satu pemain sudah dihukum seumur hidup.
Dan jika PSMP tidak diperboleh bermain di musim depan, tentu saja komdis ini mematikan dunia sepak bola di Mojokerto,’’ tuturnya. Terkait, adanya isu mafia ditubuh PSMP, Sholeh meyakini hal itu tidak benar.
Bahkan, ia menilai PSMP justru yang menjadi tumbal atas hangatnya isu mafia bola belakangan ini. ’’Soal ada permainan buruk, itu tidak bisa dijustifikasi ada mafia di situ,’’ pungkasnya.
