alexametrics
25.8 C
Mojokerto
Sunday, June 26, 2022

DLH Panggil Perusahaan Pengolahan Bulu Ayam

JETIS, Jawa Pos Radar Mojokerto – Nyali pemerintah menindak pabrik pengolahan bulu ayam menjadi tepung untuk pakan ternak di Desa Sidorejo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, tengah diuji. Selain belum menuntaskan sanksi administratif, hingga kini bau menyengat yang ditimbulkan kian pekat hingga menyasar pemukiman. ’’Belum ada perubahan, sampai sekarang, bau-nya masih tetap keluar,’’ ungkap Nurhuda, salah satu warga.

Menurutnya, dia yang kerap melintas di jalan poros Desa Sidorejo- Desa Jetis selama ini dibuat tak nyaman. Itu lantaran, tiap kali melintas dia harus menahan napas. ’’Kalau tidak (tahan nafas), membuat kita ingin muntah,’’ tegasnya.

Hingga saat ini, bau busuk ini kerap menghampiri warga. Tak hanya saat malam hari saja. Di siang hari, dan sore juga kerap terjadi. Apalagi, jam-jam aktivitas warga yang tengah lalu lalang berangkat dan pulang kerja tiap harinya. ’’Harusnya pemerintah bertindak. Dikhawatirkan ada pencemaran lingkungan, udara yang dihirup kan juga tidak sehat,’’ tuturnya.

Baca Juga :  Gantikan Herry Suwito, Kepala DLH Duduki Pj Sekdakab

Dikonfirmasi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Zaqqi, mengaku, terus memantau pabrik bulu ayam tersebut. Apalagi, sebelumnya, tercatat ada sepuluh ketentuan yang dilanggar PT Braja Cakra Buntara (BCB) sejak perusahaan ini beraktivitas.

DLH juga sempat menjatuhi sanksi pemaksaan administrasi terhadap pabrik pengolahan bulu ayam menjadi tepung untuk bahan baku pakan ternak itu. ’’Akan kami pantau ke lapangan. Dalam waktu dekat akan kami undang pemiliknya ke kantor DLH,’’ ungkapnya.

Sebelumnya, DLH juga beri deadline dua pekan pada pabrik pengolahan bulu ayam yang diprotes warga di Desa Sidorejo. PT BCB diminta menjalani sanksi yang dijatuhkan. Jika tidak, bakal dilaporkan ke DLH provinsi untuk dikenakan sanksi hukum lebih berat.

Baca Juga :  Nataru, Wisata Harus Bentuk Satgas

DLH mengeluarkan surat peringatan kedua terhadap managemen perusahaan. Aktivitasnya yang rentan mencemari lingkungan itu diminta komitmennya dan patuh terhadap aturan. ’’Secara tegas, karena 10 item sanksi belum ada yang dipenuhi perusahaan. Sekarang kami harus beri peringatan keras. Ada waktu 14 hari perusahaan berbenah,’’ katanya. (ori/ron)

JETIS, Jawa Pos Radar Mojokerto – Nyali pemerintah menindak pabrik pengolahan bulu ayam menjadi tepung untuk pakan ternak di Desa Sidorejo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, tengah diuji. Selain belum menuntaskan sanksi administratif, hingga kini bau menyengat yang ditimbulkan kian pekat hingga menyasar pemukiman. ’’Belum ada perubahan, sampai sekarang, bau-nya masih tetap keluar,’’ ungkap Nurhuda, salah satu warga.

Menurutnya, dia yang kerap melintas di jalan poros Desa Sidorejo- Desa Jetis selama ini dibuat tak nyaman. Itu lantaran, tiap kali melintas dia harus menahan napas. ’’Kalau tidak (tahan nafas), membuat kita ingin muntah,’’ tegasnya.

Hingga saat ini, bau busuk ini kerap menghampiri warga. Tak hanya saat malam hari saja. Di siang hari, dan sore juga kerap terjadi. Apalagi, jam-jam aktivitas warga yang tengah lalu lalang berangkat dan pulang kerja tiap harinya. ’’Harusnya pemerintah bertindak. Dikhawatirkan ada pencemaran lingkungan, udara yang dihirup kan juga tidak sehat,’’ tuturnya.

Baca Juga :  Aktivitas Masyarakat Meningkat, Picu Naiknya Kasus Covid-19

Dikonfirmasi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Zaqqi, mengaku, terus memantau pabrik bulu ayam tersebut. Apalagi, sebelumnya, tercatat ada sepuluh ketentuan yang dilanggar PT Braja Cakra Buntara (BCB) sejak perusahaan ini beraktivitas.

DLH juga sempat menjatuhi sanksi pemaksaan administrasi terhadap pabrik pengolahan bulu ayam menjadi tepung untuk bahan baku pakan ternak itu. ’’Akan kami pantau ke lapangan. Dalam waktu dekat akan kami undang pemiliknya ke kantor DLH,’’ ungkapnya.

Sebelumnya, DLH juga beri deadline dua pekan pada pabrik pengolahan bulu ayam yang diprotes warga di Desa Sidorejo. PT BCB diminta menjalani sanksi yang dijatuhkan. Jika tidak, bakal dilaporkan ke DLH provinsi untuk dikenakan sanksi hukum lebih berat.

Baca Juga :  DLH Beri Deadline Dua Minggu
- Advertisement -

DLH mengeluarkan surat peringatan kedua terhadap managemen perusahaan. Aktivitasnya yang rentan mencemari lingkungan itu diminta komitmennya dan patuh terhadap aturan. ’’Secara tegas, karena 10 item sanksi belum ada yang dipenuhi perusahaan. Sekarang kami harus beri peringatan keras. Ada waktu 14 hari perusahaan berbenah,’’ katanya. (ori/ron)

Artikel Terkait

Most Read

Pasang 230 Lampu Hemat Listrik

Istri tanpa Nafkah

Asah Kreativitas Menulis Pelajar

Artikel Terbaru


/