KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Pemilihan kepala daerah (pilkada) Mojokerto membuat kepolisian melakukan pemetaan sejak dini. Korps Bhayangkara ini bahkan getol menggelar latihan hingga simulasi pengamanan.
Kapolresta Mojokerto AKBP Deddy Supriadi mengatakan, langkah-langkah persuasif sejauh ini sudah dilakukan. Koordinasi tidak hanya di tingkat forkopimda, melainkan hingga kecamatan dan desa. Hal itu, lanjut dia, sebagai langkah awal petugas dalam melakukan pengamanan pilkada yang akan digelar di Bumi Majapahit pada 9 Desember mendatang.
’’Deteksi dini sudah terus kami lakukan di tengah masyarakat,’’ ungkapnya. Latihan khusus pengamanan pengendali massa juga getol dilakukan. Baik secara internal di Mapolresta Jalan Bhayangkara, Kota Mojokerto, maupun gabungan dengan Polres Mojokerto. Di mana sebelumnya digelar di SPN Polda Jatim, Jalan Raya Bangsal, Kabupaten Mojokerto. Latihan gabungan ini dilakukan secara terpusat dan dilatih langsung oleh Kasat Brimob Polda Jatim. ’’Tujuannya untuk penyamaan persepsi. Ketika melakukan langkah-langkah atau tahapan dalam pengamanan aksi unjuk rasa,’’ terangnya.
Untuk menjaga komitmen, aksi deklarasi damai dengan beberapa komunitas masyarakat juga menjadi upaya persuasif dalam menciptakan pesta demokrasi tetap aman dan sejuk. Komunitas masyarakat itu bisa dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda. Menyusul, Kabupaten Mojokerto masuk dalam daerah dengan tingkat indeks kerawanan pemilu (IKP) tertinggi. Disusul Lamongan, Jember, dan Banyuwangi. Dia mengungkapkan, Kabupaten Mojokerto memiliki skor 75,16 atau masuk level 6 dalam penilaian IKP. Dengan angka itu, maka seluruh indikator kerawanan berpotensi terjadi. Di Indonesia, Kabupaten Mojokerto masuk 5 besar daerah rawan. ’’Jadi, kita tak boleh underestimate. Segala antisipasi, kemungkinan terburuk kita siapkan,’’ jelasnya.
Terlebih, di tengah pandemi Covid-19 ini, dalam pemilihan nanti jumlah tempat pemungutan suara (TPS) akan diperbanyak. Sebagai batasan, setiap TPS, maksimal 300 hingga 500 daftar pemilih tetap (DPT). Tentunya, jumlah personel juga akan menyesuaikan. ’’Artinya, jumlah pelibatan personel juga berpengaruh,’’ tegasnya.
Dia menegaskan, melibatkan elemen masyarakat untuk bisa ambil peran dalam pengamanan berjalannya pesta demokrasi menjadi langkah yang diambil untuk menjaga pilkada tetap aman dan kondusif. Seperti Banser NU dan perguruan silat.
Menurut Deddy, kepolisian akan menggandeng dukungan dari semua pihak terhadap pengamanan pilkada. ’’Statusnya, bukan terlibat langsung, tapi setidaknya mendukung di setiap tempatnya,’’ tegasnya.
Yang jelas, kata dia, untuk saat ini, potensi kerawanan belum tampak di permukaan. Menurutnya, sejauh ini tensi politik masih terlihat landai. ’’Intinya kita tetap melakukan overestimate dalam melakukan pengamanan. Over-nya, itu tadi, semua elemen masyarkat kita ajak kerja sama,’’ tandas Deddy.
