alexametrics
23.8 C
Mojokerto
Friday, May 27, 2022

Usai Dilantik, Kerja PPS Distop

SOOKO, Jawa Pos Radar Mojokerto – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto telah melantik Panitia Pemungutan Suara (PPS), 22 Maret lalu. Meski begitu, garda terdepan lembaga penyelenggara pilkada ini dipastikan tak bisa langsung bekerja. Mereka akan menganggur hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Komisioner KPU Kabupaten Mojokerto Achmad Arif, mengatakan, pasca menjalani pelantikan, PPS seharusnya menjalankan sejumlah tugas vital. Di antaranya, melakukan pendataan petugas pemutakhiran data pemilih. ’’Itu tugas pertama yang harus dilakukan PPS pasca dilantik,’’ tegasnya, kepada Jawa Pos Radar Mojokerto, Selasa (24/3).

Selain itu, PPS juga harus melakukan pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh wilayah kerjanya. ’’Dan, setelah itu, juga ada agenda coklit (pencocokan dan penelitian). Ada banyak sekali agenda yang sebenarnya menjadi tugasnya,’’ beber Arif.

Baca Juga :  Emil Dardak Disambut Meriah dan Didoakan Menang Pilgub

Penangguhan kinerja PPS yang dilakukan KPU, ungkap Arif, dipastikan tak berpengaruh terhadap masa kerja. Karena, dalam aturan ditegaskan, masa kerja PPS berlangsung selama 8 bulan. Atau 6 bulan sebelum pencoblosan digelar dan 2 bulan pasca coblosan dilakukan.

Pun demikian dengan honorarium. Divisi Teknis KPU Kabupaten Mojokerto ini memastikan, honor akan tetap diberikan secara utuh. ’’Kalau honor, tergantung dengan SK. Tetapi, sampai sekarang, SK belum kita berikan. SK masih kita tahan,’’ tambahnya.

Pelantikan PPS yang tersebar di masing-masing kecamatan Minggu lalu, tak disertai dengan SK. Arif menerangkan, idealnya, SK diberikan saat pelantikan dan berlaku sejak 23 Maret atau sehari pasca menjalani pelantikan.

Pembekuan 912 PPS yang tersebar di 304 kelurahan dan desa itu, berbeda dengan nasib Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Arif menerangkan, PPK tetap bekerja sesuai aturan. ’’PPK tidak ada penangguhan. Jadi, tetap seperti kondisi normal. Tidak berubah sedikit pun,” pungkasnya.

Baca Juga :  Sangat Menikmati, Tepis Anggapan Musiknya Orang Lawas

Sebelumnya, KPU menghentikan tiga tahapan krusial di pilkada 2020. Meski begitu, KPU Kabupaten Mojokerto tetap melantik Panitia Pemungutan Suara (PPS), Minggu (22/3).

Penghentian tahapan itu mendasar surat keputusan KPU RI bernomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/111/2020 yang ditandatangani Ketua KPU Arief Budiman, 21 Maret 2020 lalu atau sehari sebelum pelantikan PPS digelar. 

Penundaan sejumlah tahapan itu mendasar imbauan pemerintah untuk mempersempit ruang gerak penyebaran Covid-19 yang kian meresahkan masyarakat. 

SOOKO, Jawa Pos Radar Mojokerto – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto telah melantik Panitia Pemungutan Suara (PPS), 22 Maret lalu. Meski begitu, garda terdepan lembaga penyelenggara pilkada ini dipastikan tak bisa langsung bekerja. Mereka akan menganggur hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Komisioner KPU Kabupaten Mojokerto Achmad Arif, mengatakan, pasca menjalani pelantikan, PPS seharusnya menjalankan sejumlah tugas vital. Di antaranya, melakukan pendataan petugas pemutakhiran data pemilih. ’’Itu tugas pertama yang harus dilakukan PPS pasca dilantik,’’ tegasnya, kepada Jawa Pos Radar Mojokerto, Selasa (24/3).

Selain itu, PPS juga harus melakukan pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh wilayah kerjanya. ’’Dan, setelah itu, juga ada agenda coklit (pencocokan dan penelitian). Ada banyak sekali agenda yang sebenarnya menjadi tugasnya,’’ beber Arif.

Baca Juga :  Pilkada Mojokerto Berpotensi Ditunda

Penangguhan kinerja PPS yang dilakukan KPU, ungkap Arif, dipastikan tak berpengaruh terhadap masa kerja. Karena, dalam aturan ditegaskan, masa kerja PPS berlangsung selama 8 bulan. Atau 6 bulan sebelum pencoblosan digelar dan 2 bulan pasca coblosan dilakukan.

Pun demikian dengan honorarium. Divisi Teknis KPU Kabupaten Mojokerto ini memastikan, honor akan tetap diberikan secara utuh. ’’Kalau honor, tergantung dengan SK. Tetapi, sampai sekarang, SK belum kita berikan. SK masih kita tahan,’’ tambahnya.

Pelantikan PPS yang tersebar di masing-masing kecamatan Minggu lalu, tak disertai dengan SK. Arif menerangkan, idealnya, SK diberikan saat pelantikan dan berlaku sejak 23 Maret atau sehari pasca menjalani pelantikan.

- Advertisement -

Pembekuan 912 PPS yang tersebar di 304 kelurahan dan desa itu, berbeda dengan nasib Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Arif menerangkan, PPK tetap bekerja sesuai aturan. ’’PPK tidak ada penangguhan. Jadi, tetap seperti kondisi normal. Tidak berubah sedikit pun,” pungkasnya.

Baca Juga :  Emil Dardak Disambut Meriah dan Didoakan Menang Pilgub

Sebelumnya, KPU menghentikan tiga tahapan krusial di pilkada 2020. Meski begitu, KPU Kabupaten Mojokerto tetap melantik Panitia Pemungutan Suara (PPS), Minggu (22/3).

Penghentian tahapan itu mendasar surat keputusan KPU RI bernomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/111/2020 yang ditandatangani Ketua KPU Arief Budiman, 21 Maret 2020 lalu atau sehari sebelum pelantikan PPS digelar. 

Penundaan sejumlah tahapan itu mendasar imbauan pemerintah untuk mempersempit ruang gerak penyebaran Covid-19 yang kian meresahkan masyarakat. 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/