alexametrics
29.8 C
Mojokerto
Thursday, May 19, 2022

Tiga Anggota Dewan Tarik Dukungan

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Laju pengajuan hak interpelasi DPRD Kota Mojokerto mengendur. Tiga anggota dewan menarik dukungan pengajuan hak meminta keterangan kepala daerah tersebut.

Demikian diketahui ketika rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Mojokerto digelar, kemarin (24/2). Diketahui dari 10 anggota dewan pendukung pengajuan hak interpelasi, sebanyak tiga di antaranya menarik dukungan.

Ketiga anggota dewan itu di antaranya, Mochamad Harun dari Fraksi Gerakan Keadilan Pembangunan (GKP), Suliyat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (FPDIP), dan Agung Soecipto dari Fraksi GKP. Disebut-sebut penarikan dukungan itu disertai pula dengan surat pernyataan bermaterai.

Praktis, penarikan dukungan tiga anggota itu mengurangi jumlah anggota dewan pengaju hak interpelasi. Dari sebelumnya sebanyak 10 orang menjadi 7 orang. Meski begitu, penyusutan anggota pengaju disebutkan masih mencukupi untuk mengusulkan hak interpelasi. ’’Minimal 5 anggota dewan dan dari dua fraksi,’’ ungkap Mokhamad Effendi, sekretaris DPRD Kota Mojokerto, kepada Jawa Pos Radar Mojokerto lewat telepon.

Baca Juga :  Apoteker Terimbas Kelangkaan Masker

Terkait mundurnya tiga anggota pendukung hak interpelasi, dirinya menyebutkan hal itu diketahui lewat surat pernyataan yang diberikan ke sekwan terkait penarikan dukungan. Pihaknya mengaku tak tahu menahu terkait latar belakang ditariknya dukungan atas pengajuan hak interpelasi oleh ketiga anggota dewan itu. Lantaran, pengajuannya bersifat hak personal. ’’Kami tidak tahu alasannya. Itu ranah fraksi parpol. Interpelasi kan hak personal anggota dewan,’’ terang Effendy.

Dikonfirmasi terpisah, anggota FPDIP Suliyat sulit dihubungi. Meski terdengar nada sambung, tetapi sambungan telepon tak diangkat. Begitu juga, pada Mochamad Harun. Hanya saja, menurut informasi di internal anggota dewan, mengendurnya tiga personel itu diakibatkan tekanan dari masing-masing fraksi parpolnya.

Baca Juga :  Tanpa Efek Samping, Manfaatkan Air Sirih, Belerang, dan Tembakau

Sebelumnya, terdapat 10 anggota dewan pengusul hak interpelasi. Antara lain, Junaedi Malik (FPKB), Sulistyowati (FPKB), Choiroyaroh (FPKB), dan Wahyu Hidayat (FPKB). Selain itu, ada pula Mohamad Rizki (FPDIP) dan Febriana Meldyawati (FPDIP). Juga, Indro Tjahjono dari Fraksi Partai Demokrat.

Pengajuan usulan hak interpelasi terhadap kepala daerah itu muncul pasca sejumlah rangkaian rapat dengar pendapat (RDP) Januari lalu. RDP terkait sejumlah proyek mangkrak besutan pemkot yang dikeluhkan masyarakat disoroti tajam DPRD Kota.

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Laju pengajuan hak interpelasi DPRD Kota Mojokerto mengendur. Tiga anggota dewan menarik dukungan pengajuan hak meminta keterangan kepala daerah tersebut.

Demikian diketahui ketika rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Mojokerto digelar, kemarin (24/2). Diketahui dari 10 anggota dewan pendukung pengajuan hak interpelasi, sebanyak tiga di antaranya menarik dukungan.

Ketiga anggota dewan itu di antaranya, Mochamad Harun dari Fraksi Gerakan Keadilan Pembangunan (GKP), Suliyat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (FPDIP), dan Agung Soecipto dari Fraksi GKP. Disebut-sebut penarikan dukungan itu disertai pula dengan surat pernyataan bermaterai.

Praktis, penarikan dukungan tiga anggota itu mengurangi jumlah anggota dewan pengaju hak interpelasi. Dari sebelumnya sebanyak 10 orang menjadi 7 orang. Meski begitu, penyusutan anggota pengaju disebutkan masih mencukupi untuk mengusulkan hak interpelasi. ’’Minimal 5 anggota dewan dan dari dua fraksi,’’ ungkap Mokhamad Effendi, sekretaris DPRD Kota Mojokerto, kepada Jawa Pos Radar Mojokerto lewat telepon.

Baca Juga :  Usai Tenggak Jamu Herbal, PDIP Mendadak ''Masuk Angin''

Terkait mundurnya tiga anggota pendukung hak interpelasi, dirinya menyebutkan hal itu diketahui lewat surat pernyataan yang diberikan ke sekwan terkait penarikan dukungan. Pihaknya mengaku tak tahu menahu terkait latar belakang ditariknya dukungan atas pengajuan hak interpelasi oleh ketiga anggota dewan itu. Lantaran, pengajuannya bersifat hak personal. ’’Kami tidak tahu alasannya. Itu ranah fraksi parpol. Interpelasi kan hak personal anggota dewan,’’ terang Effendy.

Dikonfirmasi terpisah, anggota FPDIP Suliyat sulit dihubungi. Meski terdengar nada sambung, tetapi sambungan telepon tak diangkat. Begitu juga, pada Mochamad Harun. Hanya saja, menurut informasi di internal anggota dewan, mengendurnya tiga personel itu diakibatkan tekanan dari masing-masing fraksi parpolnya.

Baca Juga :  Tinggal Siapkan Papan Catur
- Advertisement -

Sebelumnya, terdapat 10 anggota dewan pengusul hak interpelasi. Antara lain, Junaedi Malik (FPKB), Sulistyowati (FPKB), Choiroyaroh (FPKB), dan Wahyu Hidayat (FPKB). Selain itu, ada pula Mohamad Rizki (FPDIP) dan Febriana Meldyawati (FPDIP). Juga, Indro Tjahjono dari Fraksi Partai Demokrat.

Pengajuan usulan hak interpelasi terhadap kepala daerah itu muncul pasca sejumlah rangkaian rapat dengar pendapat (RDP) Januari lalu. RDP terkait sejumlah proyek mangkrak besutan pemkot yang dikeluhkan masyarakat disoroti tajam DPRD Kota.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/