25.8 C
Mojokerto
Thursday, February 2, 2023

Pasca Pembekuan Izin, Videotron di Simpang Miji Dibiarkan meski Tabrak Aturan

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Satpol PP Kota Mojokerto tak kunjung melakukan penyegelan Videotron di Jalan Majapahit, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto yang jelas-jelas menabrak aturan. Hingga kini, reklame yang tak sesuai konstruksi dan belum kantongi izin materi itu dibiarkan beroperasi.

Kasatpol PP Kota Mojokerto Modjari tak merespons saat dilakukan konfirmasi atas eksekusi penyegelan videotron bodong berukuran 6×3 meter tersebut. Pun demikian dengan Kasi Informasi dan Penyuluhan Satpol PP Kota Mojokerto Durman Sihombing, juga mengaku tak mengikuti kelanjutannya. ’’Hari Jumat kan rapat di satpol PP, tapi tindak lanjut nanti rapat di perizinan. Setelah itu saya tidak mengikuti lagi,’’ ungkapnya.

Terpisah, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Heryana Dodik Murtono menegaskan, tak ada rapat lanjutan. ’’Infonya memang katanya mau klarifikasi ke DPMPTSP, tapi sampai saat ini belum ada,’’ ungkapnya.

Baca Juga :  TNI AD Sanksi Tegas jika Oknum Prajurit Terbukti Terlibat Kasus Mimika

Yang jelas, hingga kini pihaknya sudah melakukan pembekuan surat izin penyelenggaraan reklame (SIPR) videotron milik Immanuel Henry Iswanto asal Surabaya tersebut. Pembekuan itu seiring tak ada itikad baik dari pemiliknya untuk melakukan perbaikan konstruksi. Sehingga materi reklame PT. Colorindo Adhi Perkasa yang sudah tayang ini tergolong bodong lantaran belum kantongi surat izin materi reklame (SIMR). ’’Sesuai perwali jelas, di pasal 51 disebutkan, saat DPMPTSP membekukan SIPR, Satpol PP yang menyegel,’’ tegasnya.

Sesuai regulasi tersebut. penyegelannya dengan pemberian tanda silang dan atau menutup materi reklame yang tengah beroperasi. Selain itu, sesuai huruf C pasal 51, Perwali Nomor 81 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Perwali Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame ada waktu 14 hari kalender pemegang SIPR melakukan perbaikan. Yakni meninggikan konstruksi videotron pada ketinggian paling rendah 5 meter dari permukaan jalan tertinggi. ’’Tapi jika dalam kurun waktu 14 hari itu tidak ada tindak lanjut, kami akan terapkan sanksi pencabutan SIPR,’’ tandasnya.

Baca Juga :  Peredaran Petasan di Mojokerto Dibawa dari Tiongkok lalu Diproduksi Industri

Secara otomatis, dengan pencabutan izin itu, satpol PP selaku penegak perda harus melakukan pembongkaran setelah berkoordinasi dengan DPMPTSP. ’’Sejumlah sanksi itu menjadi konsekuensi dari ketidakpatuhan yang bersangkutan menerapkan perwali tersebut,’’ tutur Dodik. (ori/ron)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/