alexametrics
28.8 C
Mojokerto
Wednesday, May 25, 2022

Dicibir karena Kental Agenda Politis

Mencuatnya rencana pengajuan hak interpelasi terhadap eksekutif mendapat respons miring dari sejumlah kalangan dewan. Manuver itu pun menuai cibiran lantaran dituding kental dengan agenda politis dan arena mencari ’’panggung’’ belaka. Tengara itu mencuat lantaran sejumlah anggota dewan menilai substansi pengajuan hak interpelasi belum terlihat.

Itu seperti disebutkan dari internal Fraksi Partai Golkar (FPG). ’’Sebenarnya materi yang diajukan itu apa. Kalau data kurang kuat nanti bisa ditertawakan masyarakat,’’ ujar dia. Dirinya yang meminta namanya tak dikorankan ini menilai, sejumlah proyek yang mangkrak tersebut sebenarnya telah ditindaklanjuti eksekutif sesuai aturan. Yakni, permintaan audit, pengajuan blacklist, hingga pencairan jaminan pelaksanaan proyek.

’’Kalau RDP itu harusnya mengeluarkan rekomendasi setelah mengetahui pemaparan instansi terkait,’’ tukas dia. Disinggung terkait sikap atas pengajuan hak interpelasi, dirinya menegaskan fraksinya bakal menolak. Di samping, latar belakangan pengajuan yang kurang substantif, juga berkaca parpolnya merupakan pengusung wali kota kala pilwali 2018 lalu. Ketua Fraksi PAN Mulyadi disinggung terkait rencana pengajuan hak interpelasi terhadap eksekutif mengaku enggan berkomentar banyak. Dirinya menyebutkan belum tahu terkait rencana itu. ’’Belum. Belum tahu soal itu,’’ kata dia.

Baca Juga :  Treatment Kosmetik Organik Hambat Penuaan Dini

Dirinya mengaku enggan menanggapi lebih jauh rencana itu. Mengingat, parpolnya mengurangi kegiatan yang berbau pencitraan, namun memilih fokus bekerja untuk masyarakat. Terhadap hasil RDP, menurutnya tindak lanjutnya berupa rekomendasi dewan tak lantas ujuk-ujuk pengajuan hak interpelasi. ’’Saya tidak ingin banyak keluar di media,’’ imbuh mantan ketua DPRD kota ini.
Ketua Fraksi Partai Demokrat Deny Novianto menilai seharusnya pengajuan hak interpelasi tak didasarkan hasil RDP. Melainkan hasil kinerja panitia khusus (pansus). Lantaran dengan bentuk pansus merupakan representasi kesepakatan DPRD sehingga hasil kerja pansus dapat dipertajam ke tahapan selanjutnya yakni pengajuan hak interpelasi.

Karena, pengajuan hak interpelasi itu muncul apabila ada indikasi kuat pelanggaran yang dilakukan kepala daerah. Sehingga, ketika hak interpelasi digulirkan dapat berujung ke penyampaian mosi tak percaya. ’’Tentunya kami sebagai dewan wajib proporsional dan objektif. Karena, dari 90 lebih proyek yang gagal hanya 8 proyek,’’ kata dia.

Baca Juga :  Tuntaskan Sekarsari dan Lanjutkan Pengendalian Banjir

Mencuatnya rencana pengajuan hak interpelasi terhadap eksekutif mendapat respons miring dari sejumlah kalangan dewan. Manuver itu pun menuai cibiran lantaran dituding kental dengan agenda politis dan arena mencari ’’panggung’’ belaka. Tengara itu mencuat lantaran sejumlah anggota dewan menilai substansi pengajuan hak interpelasi belum terlihat.

Itu seperti disebutkan dari internal Fraksi Partai Golkar (FPG). ’’Sebenarnya materi yang diajukan itu apa. Kalau data kurang kuat nanti bisa ditertawakan masyarakat,’’ ujar dia. Dirinya yang meminta namanya tak dikorankan ini menilai, sejumlah proyek yang mangkrak tersebut sebenarnya telah ditindaklanjuti eksekutif sesuai aturan. Yakni, permintaan audit, pengajuan blacklist, hingga pencairan jaminan pelaksanaan proyek.

’’Kalau RDP itu harusnya mengeluarkan rekomendasi setelah mengetahui pemaparan instansi terkait,’’ tukas dia. Disinggung terkait sikap atas pengajuan hak interpelasi, dirinya menegaskan fraksinya bakal menolak. Di samping, latar belakangan pengajuan yang kurang substantif, juga berkaca parpolnya merupakan pengusung wali kota kala pilwali 2018 lalu. Ketua Fraksi PAN Mulyadi disinggung terkait rencana pengajuan hak interpelasi terhadap eksekutif mengaku enggan berkomentar banyak. Dirinya menyebutkan belum tahu terkait rencana itu. ’’Belum. Belum tahu soal itu,’’ kata dia.

Baca Juga :  Ketua Dewan Disposisi Usulan Interpelasi

Dirinya mengaku enggan menanggapi lebih jauh rencana itu. Mengingat, parpolnya mengurangi kegiatan yang berbau pencitraan, namun memilih fokus bekerja untuk masyarakat. Terhadap hasil RDP, menurutnya tindak lanjutnya berupa rekomendasi dewan tak lantas ujuk-ujuk pengajuan hak interpelasi. ’’Saya tidak ingin banyak keluar di media,’’ imbuh mantan ketua DPRD kota ini.
Ketua Fraksi Partai Demokrat Deny Novianto menilai seharusnya pengajuan hak interpelasi tak didasarkan hasil RDP. Melainkan hasil kinerja panitia khusus (pansus). Lantaran dengan bentuk pansus merupakan representasi kesepakatan DPRD sehingga hasil kerja pansus dapat dipertajam ke tahapan selanjutnya yakni pengajuan hak interpelasi.

Karena, pengajuan hak interpelasi itu muncul apabila ada indikasi kuat pelanggaran yang dilakukan kepala daerah. Sehingga, ketika hak interpelasi digulirkan dapat berujung ke penyampaian mosi tak percaya. ’’Tentunya kami sebagai dewan wajib proporsional dan objektif. Karena, dari 90 lebih proyek yang gagal hanya 8 proyek,’’ kata dia.

Baca Juga :  Treatment Kosmetik Organik Hambat Penuaan Dini

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/