alexametrics
27.8 C
Mojokerto
Wednesday, May 25, 2022

NU Minta Kader Tak Bawa Atribut saat Pilbup

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Kurang lima bulan pemilihan bupati dan wakil bupati Mojokerto digelar, suasana politik semakin hari kian menghangat. Kondisi ini pun dinilai memunculkan potensi konflik dan perpecahan di tengah kontestasi demokrasi pimpinan daerah jika tidak segera dikendalikan.

Termasuk di kalangan kader dan warga Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi Islam dengan jumlah jamaah terbesar di Kabupaten Mojokerto. Nah, untuk mengendalikan situasi politik agar tetap kondusif, Pengurus Cabang (PC) NU Kabupaten Mojokerto akhirnya menerbitkan maklumat atas sikap berpolitik dalam menghadapi dinamika pilbup 2020.

Di mana, NU secara organisatoris bersifat netral dan ditegaskan bukan bagian serta tidak terikat sebagai organisasi sosial-politik (orsospol). Untuk itu, dalam menyalurkan aspirasi politiknya, warga dan kader NU dilarang menggunakan atribut, lambang, fasilitas kantor, hingga kegiatan dengan mengatasnamakan NU.

Sanksi dan hukuman pun siap diberikan terhadap kader maupun pengurus manakala kedapatan dengan sengaja menggunakan atribut atau identitas NU dalam aktivitas politik. Langkah tersebut sekaligus untuk menjaga marwah dan khidmah NU dalam merawat kerukunan di Bumi Mojopahit sesuai khittah yang didengungkan pendirinya, KH Hasyim Asyari.

Baca Juga :  KPU Cetak 100 Ribu Surat Suara Pilwali Kota Mojokerto

’’Pertama, akan kita peringatkan sampai tiga kali. Kemudian kita panggil untuk diberikan teguran,’’ kata Ketua Tanfidziyah PC NU Kabupaten Mojokerto KH Abdul Adzim Alawi.

Dalam maklumat tersebut, NU menegaskan sikapnya lewat delapan poin landasan berpikir dan sikap dalam berpolitik. Dimulai dari NU yang secara jamiyah tidak terikat dengan organisasi politik manapun. Meskipun juga merestui kader-kadernya mengusung dan diusung sebagai kontestan di pilbup Mojokerto. Termasuk tiga bapaslon yang tengah aktif gerilya meraih rekomendasi partai, disebut memiliki latar belakang NU.

Di antaranya Muhammad Al Barra, bacawabup pasangan Ikfina Fahmawati, yang aktif sebagai penasehat Persatuan Guru NU kabupaten. Lalu Pungkasiadi juga aktif menjabat sebagai ketua A’wan PCNU dan pasangannya Titik Masudah sebagai bendahara Fatayat PBNU. Terakhir, Yoko Priyono yang sempat menjadi pengurus LP Maarif, serta pasangannya Chairunnisa yang juga pernah menjabat sebagai ketua PC Muslimat NU.

Baca Juga :  Padukan Resep China dan Indonesia

Dari background ketiga bapaslon, Kiai Adzim menilai potensi perebutan suara warga NU sangat besar. Hal inilah yang diprediksi bisa memunculkan persaingan tidak sehat di internal NU, sehingga perlu dikendalikan dengan beberapa sikap dan pedoman. ’’Insya Allah tiga paslon yang terlihat semuanya adalah warga dan pernah menjadi pengurus di PC NU,’’ tuturnya. 

Untuk itulah, Kiai Adzim menilai perlu ada aturan dan penegasan yang mengikat bagi warga NU dalam berpartisipasi menyalurkan suaranya di pesta demokrasi lima tahunan, 9 Desember nanti. Yakni, dengan menjaga netralitas organisasi sesuai dengan AD/ART, khittah NU, serta 9 pedoman berpolitik NU. Embel-embel seragam, atribut hingga fasilitas NU pun juga tidak diperkenankan dipakai selama proses pilkada bergulir.

Mereka hanya diperkenankan berpolitik dengan mengatasnamakan pribadi atau individu, meskipun masuk dalam struktur kepengurusan NU. ’’Kalau mendatangi kampanye silakan, itu haknya sebagai warga negara Indonesia. Tapi, tetap tidak boleh menggunakan tempat, kegiatan, dan atribut-atribut NU,’’ tandasnya.

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Kurang lima bulan pemilihan bupati dan wakil bupati Mojokerto digelar, suasana politik semakin hari kian menghangat. Kondisi ini pun dinilai memunculkan potensi konflik dan perpecahan di tengah kontestasi demokrasi pimpinan daerah jika tidak segera dikendalikan.

Termasuk di kalangan kader dan warga Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi Islam dengan jumlah jamaah terbesar di Kabupaten Mojokerto. Nah, untuk mengendalikan situasi politik agar tetap kondusif, Pengurus Cabang (PC) NU Kabupaten Mojokerto akhirnya menerbitkan maklumat atas sikap berpolitik dalam menghadapi dinamika pilbup 2020.

Di mana, NU secara organisatoris bersifat netral dan ditegaskan bukan bagian serta tidak terikat sebagai organisasi sosial-politik (orsospol). Untuk itu, dalam menyalurkan aspirasi politiknya, warga dan kader NU dilarang menggunakan atribut, lambang, fasilitas kantor, hingga kegiatan dengan mengatasnamakan NU.

Sanksi dan hukuman pun siap diberikan terhadap kader maupun pengurus manakala kedapatan dengan sengaja menggunakan atribut atau identitas NU dalam aktivitas politik. Langkah tersebut sekaligus untuk menjaga marwah dan khidmah NU dalam merawat kerukunan di Bumi Mojopahit sesuai khittah yang didengungkan pendirinya, KH Hasyim Asyari.

Baca Juga :  Ketua PPK Pilwali Terima Honor Rp 1,8 Juta Per Bulan

’’Pertama, akan kita peringatkan sampai tiga kali. Kemudian kita panggil untuk diberikan teguran,’’ kata Ketua Tanfidziyah PC NU Kabupaten Mojokerto KH Abdul Adzim Alawi.

Dalam maklumat tersebut, NU menegaskan sikapnya lewat delapan poin landasan berpikir dan sikap dalam berpolitik. Dimulai dari NU yang secara jamiyah tidak terikat dengan organisasi politik manapun. Meskipun juga merestui kader-kadernya mengusung dan diusung sebagai kontestan di pilbup Mojokerto. Termasuk tiga bapaslon yang tengah aktif gerilya meraih rekomendasi partai, disebut memiliki latar belakang NU.

- Advertisement -

Di antaranya Muhammad Al Barra, bacawabup pasangan Ikfina Fahmawati, yang aktif sebagai penasehat Persatuan Guru NU kabupaten. Lalu Pungkasiadi juga aktif menjabat sebagai ketua A’wan PCNU dan pasangannya Titik Masudah sebagai bendahara Fatayat PBNU. Terakhir, Yoko Priyono yang sempat menjadi pengurus LP Maarif, serta pasangannya Chairunnisa yang juga pernah menjabat sebagai ketua PC Muslimat NU.

Baca Juga :  Gubernur Khofifah Raih Penghargaan Perpusnas RI

Dari background ketiga bapaslon, Kiai Adzim menilai potensi perebutan suara warga NU sangat besar. Hal inilah yang diprediksi bisa memunculkan persaingan tidak sehat di internal NU, sehingga perlu dikendalikan dengan beberapa sikap dan pedoman. ’’Insya Allah tiga paslon yang terlihat semuanya adalah warga dan pernah menjadi pengurus di PC NU,’’ tuturnya. 

Untuk itulah, Kiai Adzim menilai perlu ada aturan dan penegasan yang mengikat bagi warga NU dalam berpartisipasi menyalurkan suaranya di pesta demokrasi lima tahunan, 9 Desember nanti. Yakni, dengan menjaga netralitas organisasi sesuai dengan AD/ART, khittah NU, serta 9 pedoman berpolitik NU. Embel-embel seragam, atribut hingga fasilitas NU pun juga tidak diperkenankan dipakai selama proses pilkada bergulir.

Mereka hanya diperkenankan berpolitik dengan mengatasnamakan pribadi atau individu, meskipun masuk dalam struktur kepengurusan NU. ’’Kalau mendatangi kampanye silakan, itu haknya sebagai warga negara Indonesia. Tapi, tetap tidak boleh menggunakan tempat, kegiatan, dan atribut-atribut NU,’’ tandasnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/