Yakni, mendata secara langsung warga miskin, kemudian mengintervensi dengan berbagai program penurunan kemiskinan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), corporate social responsibility (CSR), serta filantropi.
Seperti yang pernah dilakukan oleh Ganjar Pranowo selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah dua periode.
Ganjar mengaku telah melakukan berbagai upaya penurunan angka kemiskinan secara serius, dan menyasar beberapa daerah seperti Brebes, Pemalang, Grobogan, Demak, dan Wonogiri.
Berdasarkan pemetaan yang telah dilakukan, terdapat 923 desa yang masuk dalam zona kemiskinan.
Untuk itu, dia mengajak para kades memiliki pusat data, tentang warga yang benar-benar membutuhkan penanganan.
Dia meminta para kades mendata jumlah warga miskin ekstrem, hamil, serta hamil dengan risiko tinggi.
’’Kita bereskan sampai level mikro yakni di desa. Maka kita minta kades untuk mendata, camat supervisi, dan akan dikompilasi di kabupaten,” ujarnya.
Dari data yang terkumpul tersebut, Pemprov Jateng melakukan berbagai intervensi.
Selain program reguler seperti pembenahan rumah jadi layak huni, Ganjar juga mendorong perusahaan berperan menyerap tenaga dari warga miskin. Pasalnya, banyak Perusahaan yang ternyata membutuhkan pekerja tidak terampil.
’’Kawan-kawan dari disnaker dan investasi, kita minta cek ke perusahaan di wilayahnya, untuk menerima pekerja dari keluarga miskin. Kalau butuh pelatihan, pemerintah siap fasilitasi. Tapi kalau butuh unskilled mau training sendiri pun akan lebih baik,” paparnya.
Berbagai program pengentasan kemiskinan juga telah dibuat Pemprov Jateng.
Sejak masa kepemimpinannya pada 2013 hingga 2023, pihaknya telah menggelontorkan bantuan keuangan provinsi ke desa lebih dari Rp 8 triliun.
Pada 2023 ini saja, tercatat sekitar Rp1,7 triliun.
“Maksud saya, agar ini dikelola dengan baik sehingga nanti kualitasnya bagus, tidak ada temuan yang keliru begitu dan bisa berjalan,” kata Ganjar.
Menurut dia, pemerintah provinsi akan terus melakukan percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem.
Termasuk dalam hal ini adalah penanganan stunting. Mengingat kemiskinan ekstrem memang menjadi perhatian nasional.
”Secara keseluruhan angka kemiskinan meningkat saat pandemi, hampir di semua tempat,” ujar Ganjar.
Karena itu, Ganjar mencoba menggenjot semua sumber daya agar dikeluarkan, tidak hanya dari dana desa, dan APBD provinsi/kota/kabupaten, tapi juga potensi lain untuk dimanfaatkan.
’’Ada Baznas, CSR, filantropi, atau kelompok masyarakat yang kemarin terjun ke desa-desa. Ada yang mau bantu renovasi rumahnya saja, bantu jambannya saja, air bersihnya saja. Itu partisipasi mesti kita buka,” beber Ganjar.
Pemkot Mojokerto mengupayakan ada berbagai program yang menyasar masyarakat miskin melalui Inkubasi Wirausaha dengan strategi 4P.
Lewat itu, Kota Mojokerto dinilai berhasil menurunkan angka kemiskinan, hingga termasuk dalam kategori sangat rendah dibanding Jawa Timur dan Nasional.
Data rilis BPS November 2022, angka kemiskinan Kota Mojokerto sudah 5,98 persen.
Persentase tersebut setara dengan 7.880 jiwa. Sementara, persentase penduduk miskin Jawa Timur berada di angka 11,16 persen dan Nasional sebesar 10,03 persen.
Penduduk miskin ekstrem tahun 2022 Kota Mojokerto sebanyak 1,10 persen setara dengan 1.450 jiwa (379 KK).
Kondisi demikian membuat Kota Mojokerto optimistis dapat mewujudkan arahan presiden, yaitu 0 persen kemiskinan ekstrem (extreme poverty) pada 2024. (*/fen)
