alexametrics
27.8 C
Mojokerto
Thursday, May 19, 2022

Bawaslu Peringatkan Caleg Taati Area Pemasangan APK

MOJOKERTO – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto me-warning seluruh parpol peserta pemilu untuk mentaati batasan-batasan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK).

Peringatan ini menyusul banyak ditemukan pemasangan alat peraga yang melanggar aturan. Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto Aris Fahrudin Asy’at, mengatakan, selama masa kampanye berlangsung, pihaknya banyak menemukan pemasangan APK di luar prosedur.

’’Pemasangan di pohon yang paling banyak kami temukan,’’ ungkapnya kepada Jawa Pos Radar Mojokerto, Kamis (22/11).

Ditegaskan dia, selain pemasangan yang menempel di pohon, bawaslu juga menemukan pemasangan alat peraga kampanye sejumlah caleg yang menempel di tiang listrik, tiang LPJU, tiang telepon, hingga area pendidikan dan menempel di tembok masjid.

Baca Juga :  Lebih dari Sekadar Laga Mengenang Romantisme

Aris menjelaskan, sejumlah lokasi terlarang dilakukan pemasangan APK sudah tertuang tegas dalam Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Dalam pasal 34 dijelaskan, terdapat empat lokasi yang dilarang.

Yakni, tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit, tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan. ’’APK ini bisa berupa baliho, billboard, videotron, spanduk, hingga umbul-umbul,’’ tambah dia.

Pun demikian dengan penempelan stiker. Aris menambahkan, untuk pemasangan stiker juga diatur secara rinci dalam pasal 31. Batasan penempelan stiker juga cukup rinci.

Yakni, tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan,  gedung atau fasilitas milik pemerintah, lembaga pendidikan, jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik dan taman serta pepohonan.

Baca Juga :  Dari Lembaga Pendidikan MULO, hingga Sekolah Pertanian Noogako

Bagi para caleg yang melakukan pemasangan di area terlarang tersebut, tegas Aris, sanksinya cukup tegas. Mulai dari peringatan, hingga pelepasan alat peraga. ’’Sanksinya administrasi,’’ pungas Aris.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Kabupaten Mojokerto lain, Ahmad Basori, menambahkan, pemasangan APK juga harus memperhatikan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota.

Basori mencontohkan, pemasangan APK di sekitaran makam umum. Meski diakui tak disebut secara spesifik, namun lokasi itu dianggap sudah menyalahi aturan.

’’Unsur etika dan estetika sudah jelas melanggar. Makanya, area makam tetap dilarang untuk pemasangan APK,’’ tambahnya.

Basori mengharap, partai peserta pemilu dan para caleg agar taat dalam melakukan pemasangan APK. Harapan ini diungkapkan dengan harapan mampu meminimalisir pelepasan. 

MOJOKERTO – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto me-warning seluruh parpol peserta pemilu untuk mentaati batasan-batasan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK).

Peringatan ini menyusul banyak ditemukan pemasangan alat peraga yang melanggar aturan. Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto Aris Fahrudin Asy’at, mengatakan, selama masa kampanye berlangsung, pihaknya banyak menemukan pemasangan APK di luar prosedur.

’’Pemasangan di pohon yang paling banyak kami temukan,’’ ungkapnya kepada Jawa Pos Radar Mojokerto, Kamis (22/11).

Ditegaskan dia, selain pemasangan yang menempel di pohon, bawaslu juga menemukan pemasangan alat peraga kampanye sejumlah caleg yang menempel di tiang listrik, tiang LPJU, tiang telepon, hingga area pendidikan dan menempel di tembok masjid.

Baca Juga :  Lebih dari Sekadar Laga Mengenang Romantisme
- Advertisement -

Aris menjelaskan, sejumlah lokasi terlarang dilakukan pemasangan APK sudah tertuang tegas dalam Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Dalam pasal 34 dijelaskan, terdapat empat lokasi yang dilarang.

Yakni, tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit, tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan. ’’APK ini bisa berupa baliho, billboard, videotron, spanduk, hingga umbul-umbul,’’ tambah dia.

Pun demikian dengan penempelan stiker. Aris menambahkan, untuk pemasangan stiker juga diatur secara rinci dalam pasal 31. Batasan penempelan stiker juga cukup rinci.

Yakni, tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan,  gedung atau fasilitas milik pemerintah, lembaga pendidikan, jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik dan taman serta pepohonan.

Baca Juga :  Pung Bongkar Pasang Bacawabup

Bagi para caleg yang melakukan pemasangan di area terlarang tersebut, tegas Aris, sanksinya cukup tegas. Mulai dari peringatan, hingga pelepasan alat peraga. ’’Sanksinya administrasi,’’ pungas Aris.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Kabupaten Mojokerto lain, Ahmad Basori, menambahkan, pemasangan APK juga harus memperhatikan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota.

Basori mencontohkan, pemasangan APK di sekitaran makam umum. Meski diakui tak disebut secara spesifik, namun lokasi itu dianggap sudah menyalahi aturan.

’’Unsur etika dan estetika sudah jelas melanggar. Makanya, area makam tetap dilarang untuk pemasangan APK,’’ tambahnya.

Basori mengharap, partai peserta pemilu dan para caleg agar taat dalam melakukan pemasangan APK. Harapan ini diungkapkan dengan harapan mampu meminimalisir pelepasan. 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/