Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Penutupan proses pembelajaran di SMP PGRI Trowulan di Dusun Tlogogede, ternyata bukan satu-satunya sekolah yang ditutup. Tahun ini, di Kabupaten Mojokerto, terdapat lima SMP di bawah naungan PGRI yang gulung tikar. Selain terimbas sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB), penutupan sekolah itu diakibatkan kalah bersaing.
Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Mojokerto menyebutkan, lima sekolah yang tutup yakni SMP PGRI Dawarblandong, Trowulan, Dlanggu, Mojosari dan Gedeg. Semuanya efektif ditutup mulai tahun ajaran 2022. Alasannya, sekolah tersebut memiliki siswa yang minim. Bahkan, kurang dari 20 siswa.
’’Yang menutup yayasan langsung, karena memang kekurangan siswa. Untuk yang Dlanggu sama Dawarblandong malah sudah tidak beroperasi sejak tahun lalu, tapi baru resmi ditutup tahun ini,’’ kata Kasi Pendidikan Kurikulum SMP Dispendik Kabupaten Mojokerto Anton Timur.
Pihaknya menjelaskan, izin operasional bangunan kelima sekolah ini juga tidak diurus. Sehingga, mereka tidak bisa menerima dana bantuan operasional sekolah (BOS). ’’Sama seperti yang di Trowulan, keempat sekolah lainnya juga tidak mengurus izin operasional sekolah. Sehingga terpaksa ditutup, siswanya dimerger ke SMP atau madrasah swasta,’’ terangnya.
Terpisah, mantan Kepala SMP PGRI Gedeg Lilik Maslichah membenarkan adanya penutupan sekolahnya tahun ini. Itu dikarenakan jumlah siswa di lembaganya minim. Izin operasional sekolahnya juga tak segera diurus. ’’Iya, ada lima SMP PGRI yang dibubarkan. Termasuk di Gedeg, karena siswanya sedikit dan kurang dari 20 anak. Siswa saya semua dipindah ke SMP Samrotul Huda,’’ paparnya.
Selama ini, lanjut Lilik, proses pembelajaran SMP PGRI Gedeg menumpang di SDN Sidoharjo sejak 1994. Padahal, sesuai regulasi terbaru, setiap lembaga swasta wajib memiliki lahan sendiri untuk melakukan kegiatan pembelajaran. ’’Karena tidak bisa numpang lagi, ya sudah akhirnya dibuyarkan oleh yayasan. Yayasan juga nggak bisa berbuat banyak terkait penutupan ini. Untungnya orang tua murid di Gedeg manut siswanya dipindah ke lembaga mana, yang penting sekolah,’’ paparnya.
Terpisah, Sekretaris Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) Dasar dan Menengah PGRI Cabang Kabupaten Mojokerto Arif Setyo Wahjudi mengatakan, tahun ini lima dari delapan lembaga di bawah naungan YPLP resmi ditutup. Itu dilatarbelakangi jumlah siswa yang sedikit serta terkait izin operasional sekolah. ’’Sama seperti yang di Trowulan, makanya ditutup semua. Tinggal tiga lembaga yang masih bertahan,’’ ujarnya.
Terkait izin operasional, Arif menuturkan, lima sekolah ini terpaksa ditutup karena memiliki kendala dalam urusan status tanah dan bangunannya. Seperti SMP PGRI Trowulan, asetnya merupakan milik perseorangan. SMP PGRI Dawarblandong, Dlanggu, serta Gedeg, proses pembelajarannya masih menumpang di SD negeri. ’’Kalau yang SMP PGRI Mojosari ditutup karena juga masih numpang di SMA 1 Mojosari. Susahnya memang gitu, banyak yang tidak punya lahan akhirnya terpaksa gulung tikar,’’ bebernya.
Arif mengaku, pihaknya tak bisa berbuat banyak terkait penutupan tersebut. Di samping karena sekolah yang tutup ini terkendala dalam pengurusan izin operasional. Kelima lembaga ini juga kesulitan mendapat siswa baru di setiap tahun ajaran baru. ’’Kalah saing karena regulasi PPDB yang baru, sama banyak sekolah swasta lain yang berdiri. Namun, kita pastikan tiga sekolah yang masih bertahan ini tidak akan tutup, karena izin operasional dan jumlah siswanya tidak ada masalah,’’ jelas dia.
Disinggung terkait nasib lulusan SMP PGRI pasca ditutup, Arif menyebutkan, untuk urusan legalisir dan hal lain yang menyangkut tentang ijazah akan ditangani langsung oleh Dispendik. Sebab, pembekuan kelima SMP ini sudah diresmikan oleh Dispendik. ’’Tidak ada masalah, tetap bisa ngurus (alumni) kalau masalah legalisir. Tapi, yang nangani Dispendik langsung,’’ tandasnya. (oce/fen)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement
